Bawaslu Larang Paslon Gunakan Fasilitas Negara Untuk Kampanye

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Jumat , 30 Aug 2024 - 20:16

Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko, Teguh Wibowo-Radar Utara/ Wahyudi -

bawaslu larang paslon gunakan fasilitas negara untuk kampanye                            mukomuko.radarutara.bacakoran.co - badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten mukomuko mengingatkan. seluruh pasangan calon (paslon) kepala daerah (kada) dilarang menggunakan fasilitas negara demi kepentingan politik.
penegasan itu disampaikan  bawaslu pasca dimulainya tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024. 
ketua bawaslu kabupaten mukomuko, teguh wibowo menegaskan. proses pemungutan suara pilkada akan digelar secara serentak pada tanggal 27 november 2024. 
saat ini bawaslu kabupaten mukomuko mengingatkan, agar dalam pelaksanaan pilkada nanti, seluruh pasangan calon (paslon) tidak menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye atau kegiatan politik lainnya.
baca juga:bawaslu belum terima laporan pelanggaran selama pendaftaran pilkada 2024
baca juga:bawaslu belum terima laporan soal pelanggaran coklit
"kami menilai pemanfaatan fasilitas negara bisa saja terjadi oleh pihak-pihak yang memilik kewenangan dan jabatan, baik itu dilakukan paslon sendiri ataupun bagian dari  tim pemenangan yang sangat mungkin terjadi," katanya.
untuk meminimalisir hal tersebut terjadi. bawaslu mukomuko sudah sejak dini mengingatkan terkait larangan tersebut. ia juga minta agar siapapun itu, tidak ada yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politiknya. 
teguh mengingatkan kepada para pejabat pemerintah daerah dan pihak terkait lainya agar tetap menjaga netralitas, dan ikut membersamai menyukseskan pilkada serentak tahun 2024 ini. 
dengan tidak memecah belah dengan membuat kubu dukungan yang tidak kondusif.
baca juga: bawaslu buka posko pengaduan coklit pemutakhiran data pemilih
baca juga:dana hibah pilkada ditransfer, kpu rp 25,3 miliar dan bawaslu rp3 miliar
"jika terjadi pelanggaran penggunaan faslitas negara untuk kepentingan kampanye atau kepentingan politik lainya, tentu akan ada  sanksi tegas yang dapat menjerat asn tersebut," ancamnya.
bawaslu kabupaten mukomuko akan terus melakukan pengawasan secara ketat. guna untuk mencegah terjadinya pelanggaran. 
selain itu, imbauan, sosialisasi, pengawasan secara melekat akan terus ditingkatkan untuk memastikan tahapan demi tahapan yang berlangsung sesuai dengan regulasi yang ada. 
selain itu, bawaslu mukomuko juga sudah melayangkan surat ke pemkab mukomuko melalui badan kepegawaian pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm).
 dimana surat  tersebut berisikan himbauan bawasanya terhitung tanggal 31 maret 2024 lalu kpu ri sudah melakukan launching penetapan tahapan pilkada serentak dan sudah dimulai.
baca juga:tempo 6 bulan kpu dan bawaslu dapat kucuran dana rp13 miliar
baca juga:perekrutan badan adhoc kpu, bawaslu mukomuko buka posko pengaduan
"hal itu sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor: 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024," jelasnya.
dalam pkpu tersebut, diterangkanya,  penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu, tanggal 22 september 2024. maka dari itu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 maret 2024. bupati dilarang melakukan pergantian pejabat kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri.
"berdasarkan aturan inilah maka bawaslu mukomuko meminta agar pihak pemerintah daerah dapat bekerjasama untuk menyukseskan tahapan pilkada di daerah ini," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 31 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan