Jelang Pendaftaran Bacalon Kada, Rawan Hoaks

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 23 Aug 2024 - 20:32

Pernyataan KPU yang diduga hoaks, menyebar di media sosial salah satunya pada grup-grup percakapan-Radar Utara/Benny Siswanto-

"Kami koordinasi dengan provinsi soal ini," ungkapnya.

Poin-poin yang dipaparkan dalam selebaran yang diduga hoaks itu, fokusnya adalah penerapan beleid yang sudah ditegaskan Mahkamah Konstitusi yakni nomor 60 dan 70 yang menyulut aksi demonstrasi di Indonesia hingga meluas ke daerah-daerah pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Dijelaskan dalam selebaran dalam dokumen format PDF, KPUD diminta untuk memedomani putusan MK tersebut pada tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi berkas bakal calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah nantinya.

"Kita di daerah sifatnya passif, karena sebagai pengguna regulasi posisinya," jawab Ervan hati-hati. Dia belum mengonfirmasi keabsahan dokumen yang diduga palsu itu. Versinya, dokumen yang dikonfirmasi wartawan, akan dikoordinasikan dulu ke KPU Provinsi.

Sekadar menegulas, intisari Putusan MK Nomor : 70/PUU-XXII/2024 adalah pengembalian frasa bahwa syarat usia minimum calon kepala daerah yakni Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 30 tahun serta Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota adalah 25 tahun.

Putusan MK ini, praktis melenyapkan interpretasi Mahkamah Agung atau MA dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 yang kemudian disadur penyelenggara dalam Peraturan KPU No 8 Tahun 2024.

Dimana, Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 telah diterjemahkan dalam penafsiran yang baru dari yang sebelumnya "terhitung sejak penetapan pasangan calon" menjadi "terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih"

Hakim konstitusi juga menegaskan, perlunya lembaga pembuat undang-undang melakukan penegasan tentang pemberlakuan penghitungan usia minimal yang lebih tegas.

Sementara, intisari Putusan MK Nomor : 60/PUU-XXII/2024 adalah MK menegaskan adanya penurunan syarat dukungan pencalonan oleh partai politik dan gabungan partai politik.

Beleid tersebut, menegasi ambang batas dukungan suara bagi parpol peraih kursi dan parpol yang tidak meraih kursi di legislatif.

jelang pendaftaran bacalon kada, rawan hoaks                            radarutara.bacakoran.co - tiga hari menuju waktu pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah di pilkada serentak 2024, hoaks atau informasi bohong menjadi kerawanan. 
apalagi, jumat, 23 agustus 2024 hingga pukul 16.02 wib, belum ada konfirmasi dari kpu jajaran membenarkan adanya petunjuk teknis, terbaru dari kpu ke daerah. 
pegangan sikap kpud, masih merujuk tahapan pilkada serentak 2024 sudah menapaki jadwal pendaftaran bakal pasangan calon. itu dituangkan dalam keputusan komisi pemilihan umum nomor 1090 tahun 2024.
beleid itu, mengatur tentang pedoman teknis pemeriksaan kesehatan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2024. 
baca juga:waspadai hoax jelang pilkada 2024, kapolsek: jangan saling adu domba!!
baca juga: bahaya hoax, apdesi mukomuko ajak masyarakat lakukan ini...
aturan di atas, merupakan rumpun atau turunan dari peraturan kpu nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah tahun 2024 yang bakal menjadi objek penyelarasan oleh kpu berdasarkan putusan mk.
secara tahapan, kontestasi pilkada serentak pada tanggal 27, 28 dan 29 agustus 2024, memasuki waktu pendaftaran bakal calon pasangan kepala daerah. 
divisi hukum kpu bengkulu utara, provinsi bengkulu, ervan gustian, kepada ru menyampaikan pihaknya sebagai pengguna aturan, akan merujuk pada sikap kpu. 
secara implisit, ervan juga mengamini kpud jajaran masih menunggu regulasi terbaru yang bakal lahir terkait rujukan teknis saat pendaftaran. 
baca juga:jangan terpancing hoaxs, ini imbauan polsek napal putih
baca juga:milenial harus mampu bentengi diri dari hoax
terkait dengan viral sebaran digital yang mengatasnamakan rilis kpu terhadap pelaksanaan tahapan pendaftaran pasangan calon pada pilkada serentak tahun 2024, irvan tidak mengiyakan hal tersebut. 
cermatan pada selebaran yang merangsek ke grup-grup percakapan itu, juga memiliki ketidakcermatan soal waktu. dimana, dituliskan, jumat, 22 agustus 2024. padahal, pada hari tersebut adalah tanggal 23 agustus 2024. 
"kami koordinasi dengan provinsi soal ini," ungkapnya. 
poin-poin yang dipaparkan dalam selebaran yang diduga hoaks itu, fokusnya adalah penerapan beleid yang sudah ditegaskan mahkamah konstitusi yakni nomor 60 dan 70 yang menyulut aksi demonstrasi di indonesia hingga meluas ke daerah-daerah pada kamis, 22 agustus 2024.
baca juga:kominfo bakal tidak tegas pelaku penyebar berita hoax yang serang capres-cawapres
baca juga:pemerintah tindak tegas akun penyebar hoax, 3 cara ini akan diterapkan
dijelaskan dalam selebaran dalam dokumen format pdf, kpud diminta untuk memedomani putusan mk tersebut pada tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi berkas bakal calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah nantinya. 
"kita di daerah sifatnya passif, karena sebagai pengguna regulasi posisinya," jawab ervan hati-hati. dia belum mengonfirmasi keabsahan dokumen yang diduga palsu itu. versinya, dokumen yang dikonfirmasi wartawan, akan dikoordinasikan dulu ke kpu provinsi. 
sekadar menegulas, intisari putusan mk nomor : 70/puu-xxii/2024 adalah pengembalian frasa bahwa syarat usia minimum calon kepala daerah yakni gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun serta bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota adalah 25 tahun. 
putusan mk ini, praktis melenyapkan interpretasi mahkamah agung atau ma dalam putusan nomor 23 p/hum/2024 yang kemudian disadur penyelenggara dalam peraturan kpu no 8 tahun 2024. 
baca juga:waspadai hoax jelang pilkada 2024, kapolsek: jangan saling adu domba!!
baca juga: bahaya hoax, apdesi mukomuko ajak masyarakat lakukan ini...
dimana, pasal 7 ayat (2) huruf e uu 10/2016 telah diterjemahkan dalam penafsiran yang baru dari yang sebelumnya "terhitung sejak penetapan pasangan calon" menjadi "terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih"
hakim konstitusi juga menegaskan, perlunya lembaga pembuat undang-undang melakukan penegasan tentang pemberlakuan penghitungan usia minimal yang lebih tegas. 
sementara, intisari putusan mk nomor : 60/puu-xxii/2024 adalah mk menegaskan adanya penurunan syarat dukungan pencalonan oleh partai politik dan gabungan partai politik. 
beleid tersebut, menegasi ambang batas dukungan suara bagi parpol peraih kursi dan parpol yang tidak meraih kursi di legislatif. 
baca juga:jangan terpancing hoaxs, ini imbauan polsek napal putih
baca juga:milenial harus mampu bentengi diri dari hoax
diterangkan, syarat dukungan suara sah untuk dapat mencalonkan kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah merujuk pada persentase yang berbeda-beda sesuai dengan dpt di daerah tersebut.
pengamat hukum tata negara, mahfud md, menerangkan, penerapan putusan mk nomor : 60/puu-xxii/2024, akan berimplikasi pada peta pertarungan pilkada. 
khususnya pada 36 daerah di indonesia yang dihadapkan keberadaan kolom kosong atau pasangan calon boneka. menurut dia, penerapan syarat dukungan itu, bisa diterapkan bagi parpol non parlemen, atau gabungan parpol non parlemen atau gabungan parpol yang terdiri dari parpol parlemen dan parpol non parlemen.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 24 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan