Rakorcam, Mian Tekankan Kondusif Tiga Pilar

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 29 Jul 2024 - 20:16

Bupati Bengkulu Utara, Ir H Mian saat memimpin Rakorcam di Marga Sakti Sebelat, kemarin. -Radar Utara/Sigit Haryanto-

rakorcam, mian tekankan kondusif tiga pilar                             radarutara.bacakoran.co - kondusifitas tiga pilar yakni masyarakat, dunia usaha dan pemerintahan, menjadi titik tekan paparan bupati bengkulu utara, ir h mian, saat memimpin rapat koordinasi kecamatan (rakorcam). 
agenda periodi pemerintah daerah itu, senin, 29 juli 2024 dipusatkan di kecamatan marga sakti sebelat (mss) dengan melibatkan unsur di wilayah kecamatan mss, ulok kupai dan putri hijau.
"rakorcam ini harus berfokus pada upaya penemuan solusi atas munculnya isu-isu terkini," kata mian.
rakor yang akan bergulir dengan zona yang tengah ditetapkan oleh bagian pemerintahan umum ini, bupati nampak momboyong elit-elit opd alih-alih agar menjumput persoalan-persoalan yang muncul sesuai kewenangannya. 
baca juga:industri minyak kelapa di indonesia: potensi, tantangan, dan peluang pasar global
baca juga:siapa kandidat kuat ketua dprd bengkulu utara 2024-2029
pantauan ru, persoalan yang perlu disikapi dengan langkah konkret pemerintah daerah salah satunya adalah terkait disharmonisasi yang masih terjadi di sekitaran investasi dunia usaha di daerah. 
bukan hanya persoalan abu-abu batas hak guna usaha atau hgu, seperti yang terjadi di pt agricinal dengan skandal dugaan perambahan kawasan sempadan sungai ratusan hektar yang perlu diselesaikan. 
kemunculan persoalan di sekitaran lingkungan investasi, senin, 29 juli 2024 kembali terjadi di areal perkebunan pt bimas raya sawitindo atau brs. 
persoalan lainnya adalah soal pengelolaan limbah perusahaan yang diduga rawan terjadi pencermaran lingkungan, sampai dengan urgensi rasionalisasi perluasan program tanggungjawab lingkungan sosial perusahaan atau tjslp. 
baca juga:imbau pelajar tertib lalulintas dan tidak gunakan knalpot brong
baca juga:soal tuntutan warga suka medan, tunggu injury tim tapi bukan untuk pribadi!
di sektor regulasi, dalam praktiknya perusahaan di daerah ini juga mau tak mau dihadapkan dengan dilema. satu sisi, penyelenggaraan sentralistik program csr, menyebabkan potensi gesekan sosial di sekitaran lingkungan perusahaan atau desa-desa penyangga perusahaan. 
ketua bapemperda dprd bengkulu utara, tommy sitompul, s.sos, saat dikonfirmasi soal riak-riak revisi perda tjslp yang memantik hubungan tak harmonis antara dunia usaha dan lingkungan sosial? mengaku sudah mulai mendengar persoalan di tataran teknis itu. 
dia bilang, nantinya legislatif akan lebih dulu melakukan inventarisir persoalan-persoalan implementasi beleid daerah tersebut. 
"kini kan masih di tahapan pembahasan legislasi lain. tapi, kami tegaskan bahwa evaluasi penyelenggaraan perda menjadi bagian dari pengawasan lembaga legislatif," ujarnya di kantor golkar, belum lama ini. 
baca juga:indentitas wabup asa dibajak penipu
baca juga:jago bulutangkis? pb djarum buka beasiswa. 
dirinya sepakat, tiga pilar di daerah yakni dunia usaha, masyarakat dan pemerintahan, merupakan triger penting dalam menjaga iklim kondusifitas di daerah. 
"karenanya, dalam setiap penerapan kebijakan, harus dibarengi evaluasi. apalagi, investasi ini kan sangat penting bagi daerah. juga penting bagi masyarakat. tapi masyarakat yang mana? inikan perlu kita bahas seksama," ungkapnya. 
politisi golkar ini pun tak menutup peluang dilakukannya revisi perda csr. dimana, terus dia, revisi itu mulai dari menghapus, mengganti atau menyisipkan pasal-pasal baru yang relevan ketika dipandang penting untuk dilakukan. 
"bukan tidak mungkin, dilakukan. seperti bagaimana penerapan csr di desa penyangga? inikan harus kita evaluasi. jangan sampai, regulasi yang kita buat, justru menyebabkan dilema di tataran praktik. ini jangan sampai terjadi," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 30 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan