Kongkalikong Selama 10 Tahun, KPK Tahan Rekanan Gubernur Maluku

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Sabtu , 20 Jul 2024 - 20:44

Kongkalikong Selama 10 Tahun, KPK Tahan Rekanan Gubernur Maluku-KPK-

Bukan itu saja, tersangka MS juga diduga terlibat dalam praktik suap atas pengurusan Ijin Usaha Pertambangan atau IUP pada sebuah perusahaan pertambangan yakni PT PU.

Penyalahgunaan kewenangan Gubernur juga dilakukan dalam kapasitasnya pada proses pengurusan usulan penetapan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan atau WIUP.

"Tersangka MS diduga memberikan uang senilai tujuh miliar kepada AGK (Gubernur Maluku Utara non aktif)," tulis KPK dalam rilis resminya pada Sabtu, 20 Juli 2024.

Sudah pasti, aksi suap menyuap yang rentan dalam proses setiap perizinan itu, tidak dilakukan dengan gamblang. Kedua pelaku yakni AGK dan MS, menyepakati uang pelicin diberikan via orang-oang dekat Gubernur yakni lewat ajudannya serta rekening milik keluarga AGK.

Atas skandal dugaan rasuah yang dibongkar, KPK mengungkapkan kerawanan di hampir seluruh daerah dengan modus operandi serupa sangat memungkinkan terjadi.

Hasil mitigasi yang telah dilakukan, KPK juga membeberkan, pengadaan barang dan jasa hingga perizinan menjadi tiga modus operandi korupsi yang paling sering terjadi.

BACA JUGA:Kotak Rahasia Jessy

Prilaku koruptif itu, diterangkan KPK tidak hanya rentan atau sering dilakukan dalam praktik koruptif pada instansi daerah, tapi juga termasuk instansi pusat.

Monitoring Center for Prevention atau MCP, diklaim KPK menjadi salah satu tool bagi lembaga yang tengah merekrut calon-calon pimpinan lembaganya ini, sebagai upaya pencegahan korupsi.

Dari skoring MCP yang dipapar lewat sistem pengawasannya, dapat diketahui semangat atau motivasi atau dukungan instansi-instansi pemerintah dalam melaksanakan program pencegahan korupsi.

Skorong MCP ini, digambarkan penilaiannya berdasarkan kategori rentang skor yang telah ditetapkan. Merah, merupakan indeks skoring mulai 02% - 72,99%, Kuning memiliki skoring 73% - 77,99% sedangkan Hijau di rentang mulai dari 78% - 100%.

kongkalikong selama 10 tahun, kpk tahan rekanan gubernur maluku                            radarutara.bacakoran.co - hasil pengembangan penyidikan atas operasi tangkap tangan atau ott kpk, terhadap gubernur maluku utara, agk atau abdul gani kasuba pada desember 2023, nyaris memakan waktu tujuh bulan.
skandal di pemprov maluku utara itu, berlanjut dengan penetapan seorang swasta berinisial ms sebagai tersangka. pria yang ditahan kpk sejak 17 juli 2024 ini, diduga kuat menyuap gubernur agk selama 10 tahun. 
kpk menerangkan, skandal korupsi yang diawali dengan ott yang kini sudah meneptakan setidaknya 9 tersangka tersebut, dilancarkan dengan beragam modus. 
menariknya, modus operandi di lingkungan birokrasi pemerintah yang diungkap, hasil mitigasi lembaga anti rasuah ini disinyalir lazim terjadi di banyak daerah. 
baca juga:belum seluruh desa libatkan dlh tangani sampah milik warga
baca juga:pencatatan pernikahan di kua bagi warga non muslim tunggu juknis
apa saja, sinyalemen praktik koruptif yang rentan terjadi di lingkungan birokrasi itu? setelah menetapkan status tersangka kepada ms dan menahannya. 
kpk mengungkapkan, tersangka anyar itu diduga kuat sebagai pelaku penyuapan tersangka agk yang menyalahgunakan kewenangannya sebagai gubernur. 
diketahui, gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, memiliki peranan beberapa pendelegasian kewenangan yang diberikan pusat dan sudah cukup lama menjadi kewenangan pemerintah provinsi. 
terungkap, modus operandi yang pertama dilakukan tersangka ms adalah melancarkan suap kepada tersangka agk dalam pengurusan perijinan sampai dengan pengadaan barang dan jasa di pemprov maluku utara. 
baca juga:diusung pdi perjuangan, paslon kada wajib turun ke akar rumput
baca juga:oso diminta kembali pimpin hanura, ini rekom penugasan pilkada
hasil selisik yang dilakukan kpk, diduga kuat praktik koruptif itu sudah terjadi selama nyaris 10 tahun belakangan. itu artinya, sejak agk terpilih kali pertama sebagai gubernur yakni 2014 sampai dengan 2024. 
pastinya, pelicin alih-alih memenangi tender proyek ini melibatkan satker pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur yakni dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau dpupr. 
bukan itu saja, tersangka ms juga diduga terlibat dalam praktik suap atas pengurusan ijin usaha pertambangan atau iup pada sebuah perusahaan pertambangan yakni pt pu. 
penyalahgunaan kewenangan gubernur juga dilakukan dalam kapasitasnya pada proses pengurusan usulan penetapan wilayah ijin usaha pertambangan atau wiup. 
baca juga:destinasi wisata yang lahir dari cerita legenda di nusantara
baca juga:menggores aksara di pusara rumah ayah
"tersangka ms diduga memberikan uang senilai tujuh miliar kepada agk (gubernur maluku utara non aktif)," tulis kpk dalam rilis resminya pada sabtu, 20 juli 2024. 
sudah pasti, aksi suap menyuap yang rentan dalam proses setiap perizinan itu, tidak dilakukan dengan gamblang. kedua pelaku yakni agk dan ms, menyepakati uang pelicin diberikan via orang-oang dekat gubernur yakni lewat ajudannya serta rekening milik keluarga agk. 
atas skandal dugaan rasuah yang dibongkar, kpk mengungkapkan kerawanan di hampir seluruh daerah dengan modus operandi serupa sangat memungkinkan terjadi. 
hasil mitigasi yang telah dilakukan, kpk juga membeberkan, pengadaan barang dan jasa hingga perizinan menjadi tiga modus operandi korupsi yang paling sering terjadi. 
baca juga:kotak rahasia jessy
baca juga:selamat dan turut memperingati hari bhakti ke 64, tahukan kamu apa adhyaksa.? 
prilaku koruptif itu, diterangkan kpk tidak hanya rentan atau sering dilakukan dalam praktik koruptif pada instansi daerah, tapi juga termasuk instansi pusat. 
monitoring center for prevention atau mcp, diklaim kpk menjadi salah satu tool bagi lembaga yang tengah merekrut calon-calon pimpinan lembaganya ini, sebagai upaya pencegahan korupsi. 
dari skoring mcp yang dipapar lewat sistem pengawasannya, dapat diketahui semangat atau motivasi atau dukungan instansi-instansi pemerintah dalam melaksanakan program pencegahan korupsi. 
skorong mcp ini, digambarkan penilaiannya berdasarkan kategori rentang skor yang telah ditetapkan. merah, merupakan indeks skoring mulai 02% - 72,99%, kuning memiliki skoring 73% - 77,99% sedangkan hijau di rentang mulai dari 78% - 100%. 
baca juga:sangat jarang sekali diketahui, ternyata daun afrika mampu mengatasi berbagai penyakit
baca juga:6 browser android terbaik dan terpopuler, apakah salah satunya anda gunakan?
dari indikator penilaian itu, secara kumulatif dan ditilik dari seluruh skor pada setiap kabupaten/kota, termasuk juga pemprov, secara umum mcp provinsi bengkulu dalam kategori merah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 21 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan