Dinas Perkim Nekat Turun Gunung Pantau Kawasan Kumuh

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Jumat , 19 Jul 2024 - 19:04

Kadis Perkim. Suryanto MSi-Radar Utara/ Wahyudi -

Upayanya untuk penanganan kawasan kumuh di 28 desa dan kelurahan tersebut. Setelah keluarnya SK Bupati Mukomuko tentang penetapan kawasan kumuh.

Puluhan desa dan kelurahan tersebut ditetapkan kawasan kumuh, berdasarkan penilaian tim Dinas Perkim Kabupaten Mukomuko bersama tim dari Provinsi Bengkulu.

Untuk kawasan kumuh yang luasanya di atas 10 hektar maka penangananya menjadi tanggungjawab provinsi. Sedangkan yang dibawah 10 hektar, tanggung jawab Kabupaten.

"Yang melatarbelakangi desa dan kelurahan itu masuk katagori kawasan kumuh. Diantaranya, lingkungan padat penduduk dengan kondisi pemukiman yang tidak teratur, minimnya saluran pembuangan air limbah rumah tangga, tidak adanya tempat khusus untuk pembuangan sampah, dan yang lainnya," bebernya.

Suryanto juga mengkhawatirkan, jika kawasan kumuh di 28 desa dan kelurahan tersebut tidak cepat ditangani.

Bisa berdampak buruk bagi masyarakat setempat. Bagaimana masyarakat akan sehat, jika lingkungan tempat mereka tinggal tidak sehat.

Untuk itu, pihaknya berharap kepada seluruh pihak berkolaborasi mendukung program penanganan kawasan kumuh.

“Kami sangat berharap peran serta OPD dan masyarakat khususnya yang ada di 28 desa dan kelurahan agar dapat menjaga lingkungan mereka dengan baik," ajaknya.

Pemerintah desa, juga diingatkan bisa menggerakkan masyarakat gotong royong membuat SPAL agar air limbah rumah tangga tidak mengalir sembarangan.

Gerakkan gotong royong membersihkan lingkungan pemukiman warga, agar berbagai ancaman penyakit yang disebabkan karena nyamuk dapat diantisipasi.

dinas perkim nekat turun gunung pantau kawasan kumuh                            mukomuko.radarutara.bacakoran.co - meski tidak ada akokasi anggaran yang tersedia di apbd kabupaten mukomuko tahun 2024.
namun tim dari dinas perumahan dan permukiman (perkim) kabupaten mukomuko tetap nekat turun gunung dengan mendatangi sejumlah desa untuk memantau kawasan kumuh. 
kepala dinas perkim kabupaten mukomuko, suryanto, m.si ketika dikonfirmasi jumat, 19 juli 2024 menjelaskan.
 ia turun ke lapangan itu tujuanya untuk melihat dan menghitung kebutuhan anggaran kegiatan pengentasan kawasan kumuh yang ada di daerah ini.
baca juga:proyek rehap kolam bbi dan los pasar ikan dimulai senin depan
baca juga:gerakan nasional imunisasi polio di mukomuko menyasar 23.597 anak
"kami merancang akan mengajukan  anggaran di apbd perubahan 2024 untuk mengatasi kewasan kumun. makanya kami turun dulu ke lokasi untuk memastikan berapa kebutuhan anggaran termasuk jenis kegiatan yang akan dijalankan untuk pengentasan kawasan kumuh," kata suryanto.
ia juga menyatakan, kawasan kumuh di kabupaten mukomuko, menjadi permasalahan kompleks dan belum dapat terselesaikan dengan baik. 
bahkan dinas perkim kabupaten mukomuko, hingga kini belum bisa berbuat banyak untuk mengentaskan kawasan kumuh tersebut. 
hal itu dipicu karena keterbatasan anggara  yang dimiliki dinas. suryanto menjelaskan, setidakhya ada sebanyak 28 desa dan kelurahan yang perlu segera mendapatkan perhatian karena masuk dalam kawasan kumuh.
baca juga:pemdes sendang mulyo wujudkan masyarakat sehat menuju generasi emas
baca juga:minggu depan ada pasar murah di kantor camat ipuh
 meski penanganan kawasan kumuh masuk dalam program prioritas pemerintah kabupaten mukomuko. tetapi eksennya belum bisa dilaksanakan.
"sebelumnya kami telah mengusulkan dana alokasi khusus (dak) tematik tahun 2024 untuk penanganan kawasan kumuh. tetapi sampai sekarang tidak ada kabar," jelasnya.
upayanya untuk penanganan kawasan kumuh di 28 desa dan kelurahan tersebut. setelah keluarnya sk bupati mukomuko tentang penetapan kawasan kumuh. 
puluhan desa dan kelurahan tersebut ditetapkan kawasan kumuh, berdasarkan penilaian tim dinas perkim kabupaten mukomuko bersama tim dari provinsi bengkulu.
baca juga:berantas judi online, kodim 0428/mukomuko periksa ponsel personil
baca juga:pemkab mukomuko bantu korban kebakaran rumah di pauh terenja
untuk kawasan kumuh yang luasanya di atas 10 hektar maka penangananya menjadi tanggungjawab provinsi. sedangkan yang dibawah 10 hektar, tanggung jawab kabupaten.
"yang melatarbelakangi desa dan kelurahan itu masuk katagori kawasan kumuh. diantaranya, lingkungan padat penduduk dengan kondisi pemukiman yang tidak teratur, minimnya saluran pembuangan air limbah rumah tangga, tidak adanya tempat khusus untuk pembuangan sampah, dan yang lainnya," bebernya.
suryanto juga mengkhawatirkan, jika kawasan kumuh di 28 desa dan kelurahan tersebut tidak cepat ditangani. 
bisa berdampak buruk bagi masyarakat setempat. bagaimana masyarakat akan sehat, jika lingkungan tempat mereka tinggal tidak sehat.
baca juga:7 tersangka korupsi rsud resmi menjadi tahanan pengadilan tipikor bengkulu
baca juga:dak fisik dinas kesehatan diklaim terserap
untuk itu, pihaknya berharap kepada seluruh pihak berkolaborasi mendukung program penanganan kawasan kumuh.
“kami sangat berharap peran serta opd dan masyarakat khususnya yang ada di 28 desa dan kelurahan agar dapat menjaga lingkungan mereka dengan baik," ajaknya.
pemerintah desa, juga diingatkan bisa menggerakkan masyarakat gotong royong membuat spal agar air limbah rumah tangga tidak mengalir sembarangan. 
gerakkan gotong royong membersihkan lingkungan pemukiman warga, agar berbagai ancaman penyakit yang disebabkan karena nyamuk dapat diantisipasi.
baca juga:proyek rehap kolam bbi dan los pasar ikan dimulai senin depan
baca juga:gerakan nasional imunisasi polio di mukomuko menyasar 23.597 anak
sebab kawasan kumuh bisa dijadikan sarang atau tempat berkembang biak nyamuk demam berdarah dengue maupun nyamuk malaria.
"dengan gerakan serentak pemerintah dan juga masyarakat. mudah-mudahan saja kawasan kumuh di kabupaten mukomuko dapat kita tangani dengan cepat," pungkasnya. (*)