Memahami Disertasi Soal Pemberantasan Korupsi Melalui Prinsip Ultimum Remedium Milik Bendum Nasdem

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 09 Jul 2024 - 11:09

Memahami Disertasi Soal Pemberantasan Korupsi Melalui Prinsip Ultimum Remedium Milik Bendum Nasdem-Instagram@official_nasdem-

memahami disertasi soal pemberantasan korupsi melalui prinsip ultimum remedium milik bendum nasdem                            radarutara.bacakoran.co - sidang disertasi baru saja dilakoni dan kini membawa bendahara umum atau bendum partai nasdem, ahmad sahroni menyandang gelar doktor. 
studi doktoral itu, dirampungkan elit nasdem itu di universitas borobudur. dalam sidang disertasinya yang sudah dilalui, 
politisi yang sempat disebut-sebut maju di pilkada jakarta itu, namun kemudian meredup sejalan dinamisnya konstelasi politik, mengangkat judul "pemberantasan korupsi melalui prinsip ultimum remedium. suatu strategi pengembalian kerugian keuangan negara" 
sahroni merampungkan studi pascasarjana itu pada bidang ilmu hukum di universitas borobudur. bagaimanakah kerangka pikir lewat paparan disertasi ini, dengan semangat pemberantasan korupsi di indonesia yang kian merajalela? 
baca juga:lakukan hal ini, 7 hal yang harus dipelajari agar jadi fotografer andal
baca juga:bukan sekedar olahraga biasa ! ini 6 manfaat dari olahraga renang bagi kesehatan tubuh
partai besutan surya paloh, memberikan apresiasi atas bertambahnya gelar akademik yang disandang ahmad sahroni itu. maka gelarnya jika ditilik dari paling bawah meliputi sarjana ekonomi, kemudian magister ilmu komunikasi dan ditambah lagi gelar terbarunya sebagai doktor di bidang ilmu hukum. 
"selamat atas gelar doktor kepada kakak dr. ahmad sahroni, se, m. i. kom," begitu ucapan selamat yang disampaikan oleh dpp nasdem lewat laman medsos resminya @official_nasdem. 
secara umum, obyek penelitian yang dilakukan oleh sahroni itu, sudah cukup mahsyur di lingkungan kementerian keuangan atau kemenkeu yakni bea cukai. 
di dunia cukai dikenal istilah ur dan pr. ur adalah akronim dari ultimum remidium. sedangkan pr, merupakan akronim dari premium remedium. 
baca juga:temukan, berbagai manfaat jarak pagar untuk kesehatan pada tubuh kita
baca juga:sembilan manfaat mengkonsumsi bunga kecombrang, untuk kesehatan tubuh kita
sebagaimana dilansir oleh bea cukai tembilahan pada 6 oktober 2023, menjelaskan prinsip ur ini merupakan proses penyelesaian perkara pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai. 
lewat skema ini, utas kemenkeu itu mengklaim persoalan pelanggaran yang terjadi di sektor kepabeanan dan cukai, akan jauh lebih cepat diselesaikan. 
ultimum remedium, lanjut paparan itu, merupakan penggunaan instrumen hukum pidana yang berlaku di indonesia, sebagai sebuah jalan akhir penegakan hukum. 
pendeknya, sebagaimana kesamaan kacamata pandang yang diserukan lingkungan kemenkeu, begitu juga kacamata yang menjadi visi dari obyek disertai yang baru saja dipertahankan sahroni di depan majalis sidang doktoral di sektor penegakan korupsi, sebagai suatu strategi pengembalian kerugian keuangan negara.
baca juga:bukan sekedar minuman biasa! ini 7 jenis jus atasi jerawat di wajah
baca juga:pendapatan negara dari cukai hasil tembakau anjlok, apa penyebabnya?
jika di dunia kepabeanan dan cukai, penerapan ur ini nantinya seorang atau sebuah perusahaan yang melakukan pelanggaran di sektor ini akan dikenakan denda sebesar tiga kali lipat kali nilai cukai yang harus dibayar dan barang yang diduga sebagai pelanggaran akan menjadi milik negara. itu penerapan di sektor bea dan cukai. 
pasalnya, subyek yang memotori proses penyelidikan atau penelitian di sektor dugaan pelanggaran cukai ini mnejadi cakupan kewenangan pejabat cukai. 
upaya penyelidikan oleh pejabat bea cukai ini, menjadi instrumen utama yang dilakukan terhadap pelanggaran kepabeanan dan cukai. 
manakala dari serangakian penyelidikan yang dilakukan, kemudian pelaku pelanggaran kepabeanan dan cukai tidak menindaklanjuti upaya ur, maka upaya terakhir yakni pr akan menjadi langkah negara dalam menindak pelanggaran yang terjadi sesuai dengan mekanisme pidana di sektor tersebut. 
baca juga:jangan langsung minum obat kimia ! ini 5 cara alami yang efektif sembuhkan batuk
baca juga:menyingkap kisah minuman sampah kaya akan rempah
kata kuncinya, langkah tegas pengoperasionalan hukum pidana, tidak didahulukan alias menjadi opsi terakhir yang akan dilakukan. efek jera yang diberikan kepada pelaku pelanggaran, tidak lebih dipusatkan pada denda. 
bagaimana upaya di sektor ur ini, dalam mengantisipasi pelaku pelanggaran yang telah menjadi obyek ur, lantas kembali melakukan pelanggaran di kemudian hari? 
pasalnya, strategi ur di sektor kepabeanan dan cukai yang kemudian diperkenalkan lagi oleh sahroni dalam kacamata penegakan korupsi ini, secara umum lebih mengedepankan sanksi administratif dan sanksi perdata dalam penyelesaian pelanggaran hukum. 
sedangkan sanksi pidana, sebagaimana dipapar oleh utas kementerian keuangan sendiri menegaskan, bahwa sanksi pidana dipertimbangkan sebagai opsi terakhir. 
baca juga:lakukan hal ini, 7 hal yang harus dipelajari agar jadi fotografer andal
baca juga:bukan sekedar olahraga biasa ! ini 6 manfaat dari olahraga renang bagi kesehatan tubuh
beda hal dalam perspektif hukum dalam strategis pr. dimana, hukum pidana menjadi pilihan utama dalam rangka penegakan hukum.
dimana, tidak ada alternatif lain seperti konsekwensi administratif atau perdata, layaknya dalam kasus-kasus terorisme atau pembunuhan. 
pendekatan pr ini pun selevel dengan strategi penegakan hukum bagi para pencuri ayam, pencuri motor, bobol rumah dan pencurian ternak lainnya. 
yuridis formal di sektor pelanggaran kepabeanan dan cukai ini, sudah mengatur tentang strategi ur dalam menindaklanjuti sebuah pelanggaran. 
baca juga:tahukah kalian, ternyata buah labu kuning menyimpan berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh kita
baca juga:ternyata gingseng jawa menyimpan berbagai manfaat kesehatan untuk tubuh kita
salah satunya, lewat rumpun regulasi yang dibuat peraturan menteri keuangan nomor 237/pmk.04/2022. direktif yang dibuat menkeu itu, merupakan rumpun aturan dari undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. 
langkah ur di bidang cukai diatur dalam bab vii klaster cukai yang ditegasi lewat pasal 14.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 7 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan