Bulan Ini, Ada Pelantikan Pejabat Eselon di Bengkulu Utara

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 08 Jul 2024 - 19:56

Ketua Panitia Seleksi Daerah, H Fitriansyah, S.STP, MM-Radar Utara/Benny Siswanto-

Peluang penyegaran organisasi besar-besaran, jelang Pilkada memungkinkan dilakukan kepala daerah, asalkan mendapatkan ijin dari Menteri Dalam Negeri.

Pasalnya, langkah serupa oleh kepala daerah terpilih, baru dapat dilakukan lepas bulan Mei 2025.

Dimana, 6 bulan sebelum Pilkada serentak 2024 sampai dengan 6 bulan setelah Pilkada yang bakal dihelat 27 November 2024, pelantikan pejabat wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu.

Sekadar mengulas, Seperti diketahui, mutasi pejabat di lingkungan daerah, terhitung sejak 21 April 2024, wajib mendapatkan ijin tertulis dari Menteri Dalam Negari atau Mendagri.

Regulasi tersebut, berdasarkan Surat Mendagri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tentang Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian.

Surat Mendagri Tito Karnavian itu, diteken 29 Maret 2024 lalu yang ditujukan kepada gubernur, walikota dan bupati di seluruh Indonesia.

Sekda Fitriansyah, tak menampik soal regulasi tersebut. Karenanya, dalam proses pengisian jabatan kosong di daerahnya yakni jabatan Kadis PUPR dan Kadis Kesehatan, lebih dulu pihaknya meminta ijin kepada Mendagri, yang kemudian berlanjut ke lelang jabatan yang kini tengah bergulir tahapannya.

Sesuai regulasi, kata dia, hasilnya tidak langsung diserahkan ke daerah. Pasalnya, jelang pilkada hingga 6 bulan pasca pelantikan kepala daerah terpilih, pelantikan pejabat wajib mendapatkan ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri atau Mendagri.

Maka, rekomendasi hasil akhir atas serangkaian tes seperti selkom manajerial, tes kompetensi bidang, akan diserahkan lebih dulu ke Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri.

Dibenarkan Sekda, angka pensiunan pejabat pratama atau eselon II di daerah ini mengalami peningkatan. Selain pejabat eselon utama di satker teknis.

Lowong pejabat job eselon II juga terjadi untuk 2 kursi staf ahli yang sebelumnya ditempati oleh Margono serta Burman.

bulan ini, ada pelantikan pejabat eselon di bengkulu utara                            radarutara.bacakoran.co - rangkaian seleksi jpt pratama oleh pemda bengkulu utara provinsi bengkulu, kini menjujug tahapan akhir. 
kabupaten dengan 215 desa dan 5 kelurahan yang menyebar pada 19 kecamatan baik di darat dan di laut yakni kecamatan enggano ini.
tengah melelang kursi jabatan yang kosong yakni kepala dinas kesehatan dan kepala dinas pekerjaan umum penataan ruang. 
kosongnya kursi pejabat definitif di dinas kesehatan, lantaran pejabatnya dirotasi menjadi asisten 1, eselon setara yang menjadi fungsi koordinator salah satunya mengurusi bidang pemerintahan umum. 
baca juga:dor, senpi ilegal, anggota dewan ditetapkan tersangka 
baca juga:begini kata idi, sikapi potensi henting jantung pada atlet 
sedangkan kursi jabatan kadis pupr yang kosong, lantaran pejabat lawasnya yakni buyung azhari, sudah harus paripurna sebagai birokrat, setelah umumnya genap 60 tahun per 1 juni 2024. 
bersamaan, pejabat eselon ii yang kini kosong lantaran pejabatnya pensiun turut terjadi pada slot staf ahli. 
dua dari tiga kursi pejabat setingkat kadis itu, kini lowong.  
sekda yang juga ketua panitia seleksi daerah, h fitriansyah, s.stp, mm, membenarkan kalau saat ini proses lelang jabatan 2 kadis ini, tengah menuju tahapan paripurna. 
serangkaian tes yang wajib diikuti oleh seluruh peserta, sudah dilalui. 
baca juga:penting! ini tiga pemicu henti jantung pada atlet 
baca juga:pencuri ini nekad c*b*li korban, tertunduk di tangan team singa jaya polsek
terakhir, sesuai dengan jadwalnya yakni seleksi kompetensi bidang, telah digelar pada 26 hingga 27 juni lalu. 
"saat ini hasilnya tengah menunggu rekomendasi hasil akhir dari kasn dan kemendagri," unjar sekda. 
membaca timeline, diproyeksikan rampung menuju medio juli 2024. 
tepatnya dalam rentang mulai dari 2 hingga 12 juli 2024. 
pengumuman hasil akhir oleh pansel, kata dia, akan diumurkan dengan waktunya mulai 17 hingga 19 juli 2024 dan dilanjutkan dengan pelantikan pejabat jpt hasil seleksi dengan waktu mulai dari 22 hingga 30 juli 2024. 
baca juga:zoom meeting, polsek padang jaya wakili polda bengkulu dalam ajang kompolnas awards
baca juga:talas beneng prospek baru lahirnya usaha padat karya sumatera
dinas kesehatan, merupakan salah satu opd bongsor anggaran di daerah ini. 
diketahui, opd ini membopong anggaran total senilai rp 88,2 miliar yang terbagi dalam total 1.247 paket kegiatan. 
opd yang kini fungsi pejabat utamanya dijalankan oleh pelaksana tugas atau plt kadis yang ditempati oleh sekretaris yakni ns anik khasyanti, mh ini, diketahui memiliki kegiatan lewat penyedia sebanyak 1.015 paket dengan anggaran sebesar rp 50.332 serta kegiatan swakola dalam 232 paket kegiatan dengan nilai rp 37,9 miliar. 
begitu juga dengan dinas pupr, tahun ini membopong kegiatan anggaran yang totalnya sebesar rp 79,6 miliar. 
total anggaran tersebut, menyebar dalam 282 kegiatan lewat penyedia dengan angka rp 74,3 miliar serta 81 paket kegiatan dalam skema swakelola dengan nilai hampir rp 5,1 miliar. 
baca juga:motor beat toke sawit samban jaya digondol maling, polisi buru & ringkus pelaku
baca juga:apa iya nasi putih dingin baik untuk penderita diabetes?.yuk,kita cari tau faktanya.
lelang jabatan untuk jabatan kadis pupr, diikuti oleh 4 peserta yakni agus sulaiman, s.pi,m.ling, ferdian hadi saputra, st, m.si, munadi, sp dan rujito, st. 
sedangkan jabatan kadis kesehatan diikuti oleh ns anik khasyanti, s.kep, mh, cokro, skm, ida kurniasari, s.far, apt, nur imansyah, skm dan dr sarizki puspita.  
peluang penyegaran organisasi besar-besaran, jelang pilkada memungkinkan dilakukan kepala daerah, asalkan mendapatkan ijin dari menteri dalam negeri. 
pasalnya, langkah serupa oleh kepala daerah terpilih, baru dapat dilakukan lepas bulan mei 2025. 
dimana, 6 bulan sebelum pilkada serentak 2024 sampai dengan 6 bulan setelah pilkada yang bakal dihelat 27 november 2024, pelantikan pejabat wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu. 
baca juga:temukan, berbagai manfaat untuk kesehatan tubuh kita di kayu secang yang jarang diketahui.
baca juga:temukan manfaat buah belimbing untuk kesehatan yang jarang diketahui banyak orang
sekadar mengulas, seperti diketahui, mutasi pejabat di lingkungan daerah, terhitung sejak 21 april 2024, wajib mendapatkan ijin tertulis dari menteri dalam negari atau mendagri. 
regulasi tersebut, berdasarkan surat mendagri nomor 100.2.1.3/1575/sj tentang kewenangan kepala daerah pada daerah yang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian.
surat mendagri tito karnavian itu, diteken 29 maret 2024 lalu yang ditujukan kepada gubernur, walikota dan bupati di seluruh indonesia. 
sekda fitriansyah, tak menampik soal regulasi tersebut. karenanya, dalam proses pengisian jabatan kosong di daerahnya yakni jabatan kadis pupr dan kadis kesehatan, lebih dulu pihaknya meminta ijin kepada mendagri, yang kemudian berlanjut ke lelang jabatan yang kini tengah bergulir tahapannya. 
baca juga:dor, senpi ilegal, anggota dewan ditetapkan tersangka 
baca juga:begini kata idi, sikapi potensi henting jantung pada atlet 
sesuai regulasi, kata dia, hasilnya tidak langsung diserahkan ke daerah. pasalnya, jelang pilkada hingga 6 bulan pasca pelantikan kepala daerah terpilih, pelantikan pejabat wajib mendapatkan ijin tertulis dari menteri dalam negeri atau mendagri. 
maka, rekomendasi hasil akhir atas serangkaian tes seperti selkom manajerial, tes kompetensi bidang, akan diserahkan lebih dulu ke kementerian dalam negeri atau kemendagri. 
dibenarkan sekda, angka pensiunan pejabat pratama atau eselon ii di daerah ini mengalami peningkatan. selain pejabat eselon utama di satker teknis. 
lowong pejabat job eselon ii juga terjadi untuk 2 kursi staf ahli yang sebelumnya ditempati oleh margono serta burman. 
keduanya, wajib menanggalkan statusnya sebagai birokrat pertanggal 1 juni lalu, lantaran umurnya pun sudah 60 tahun. 
baca juga:penting! ini tiga pemicu henti jantung pada atlet 
baca juga:pencuri ini nekad c*b*li korban, tertunduk di tangan team singa jaya polsek
sepajang 2024, kata dia, setidaknya tidak kurang dari 5 orang yang menduduki eselon ii akan masuk masa pensiun. 
mereka yang pensiun itu, kata dia, sudah mendapatkan penambahan 2 tahun masa aktif dari jadwal pensiun semestinya : 58 tahun. 
pasalnya, regulasi membenarkan jpt pratama bisa aktif hingga umur maksimal 60 tahun. 
"angka pensiun ini, belum lagi mereka yang non eselon utama," ujarnya. 
namun begitu, sebagai bagian dari pemerintah, pemda bu, kata dia, akan melaksanakan kerja-kerja di sektor merit sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. 
"seperti lebih dulu mengajukan ijin dari mendagri dan lain sebagainnya. prinsipnya, kita taat hukum, azas dan mekanisme," tegasnya. 
baca juga:zoom meeting, polsek padang jaya wakili polda bengkulu dalam ajang kompolnas awards
baca juga:talas beneng prospek baru lahirnya usaha padat karya sumatera
dia juga membenarkan, menuju penghujung tahun, pemda bengkulu utara akan kembali mengalami pengurangan pejabat eselon utamanya.
keduanya adalah drs fahrudin yang kini masih menjabat kepala dispendik bengkulu utara serta samsul ma'arif, skm, m.kes yang kini menempati jabatan eselon 1 setkab bengkulu utara yang mengurusi bidang pemerintahan. 
"prosesnya masih sama, karena secara waktu masih dalam lingkup direktif pemerintah pusat melalui surat mendagri," ujarnya. 
perihal sinyalemen rencana mutasi besar-besaran? birokrat lulusan sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri atau stpdn ini, mengatakan jawaban diplomatisnya. 
memungkinkan, daerah ini melakukan rotasi pejabat alih-alih penyegaran organisasi yang lazim menjadi dalih, bersamaan dengan pelantikan pejabat hasil lelang jabatan yang rencananya kalau tidak berubah, bakal dilantik penghujung bulan juli ini. 
baca juga:motor beat toke sawit samban jaya digondol maling, polisi buru & ringkus pelaku
baca juga:apa iya nasi putih dingin baik untuk penderita diabetes?.yuk,kita cari tau faktanya.
"mutasi dan rotasi, merupakan bagian dari penyegaran organisasi. mekanismenya juga sudah diatur secara detil oleh regulasi. 
kapan diperlukannya pun, sudah ditegasi pula dalam aturan. tinggal lagi praktiknya, harus patuh aturan dan azas," terangnya memungkas. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 9 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan