Ahli Hukum Tata Negara Menilai Keputusan DKPP Memecat Hasyim Asy'ari Sebagai Hal Yang Telat

Reporter: Eri Helmian |

Editor: Ependi |

Senin , 08 Jul 2024 - 10:10

Ahli Hukum Tata Negara Menilai Keputusan DKPP Memecat Hasyim Asy'ari Sebagai Hal Yang Telat-NET-

Perempuan yang selalu aktif memantau penyelenggaraan Pemilu ini menambahkan bahwa perbuatan asusila Hasyim Asy'ari merupakan perbuatan individu, lantas mengapa Komisioner KPU lainnya beserta para Ketua KPU Provinsi seolah memberikan dukungan secara kelembagaan.

Dikatakan Dosen Kepemiluan Fakultas Hukum UI ini, pemecatan Hasyim oleh DKPP adalah hal yang sudah tepat, dikarenakan mantan Ketua KPU itu sudah dua kali melanggar etika terkait perbuatan asusila.

Kembali ke tema terkait leletnya DKPP, Feri Amsari menduga keras bahwa Dewan Kehormatan tersebut juga telah mengeluarkan keputusan politis.

Di mana seharusnya DKPP memecat Hasyim pada kasus Hosnaini Moein, tapi karena merasa Hasyim masih "dibutuhkan" maka Hasyim tidak diberhentikan, meski dalam kasus itu terdapat gratifikasi, konflik kepentingan dan praktik penyalahgunaan jabatan.

Selain sanksi teguran dan peringatan keras terakhir yang berkali-kali kepada Hasyim Asy'ari, sebuah sanksi ambigu yang membingungkan semua pihak, ada contoh lain yang disampaikan Feri, yakni saat DKPP memproses perkara batas usia pencalonan Gibran yang mana DKPP memutuskan perkara justeru setelah pelaksanaan Pemilu.

"Ada kesan Pemilu usai baru Hasyim Asy'ari selesai" Kata Feri.

Sekedar kilas balik, eks Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari sudah berulangkali melanggar kode etik, dan sudah berkali-kali mendapatkan teguran serta peringatan keras dari DKPP. Diantara kasus pelanggaran yang telah didapat Hasyim yaitu Kebocoran Data Publik, Aturan Jumlah Caleg Perempuan, Pencalonan Irman Gusman Sebagai DPD, Perjalanan Dengan Wanita Emas, dan tentu saja kasus Memproses Pencalonan Gibran Tanpa Merubah PKPU.

Semua carut marut kehebohan Pemilu yang seperti gunung es kembali menyeruak dengan diberhentikannya Hasyim Asy'ari dari kursi Ketua KPU RI. Apakah ini puncaknya? atau justeru baru pintu pembuka? kita tunggu saja kelanjutannya. (*)

ahli hukum tata negara menilai keputusan dkpp memecat hasyim asy'ari sebagai hal yang telat                            radarutara.bacakoran.co - ahli hukum tata negara, feri amsari, menganggap keputusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu atau dkpp memecat hasyim asy'ari sebagai sesuatu yang baik namun telat.
menurut dosen fakultas hukum universitas andalas ini, semestinya pemecatan hasyim asy'ari sebagai ketua komisi pemilihan umum republik indonesia dilakukan pada saat terlilit kasus asusila dengan korban mischa husnaeini moein.
"andai dkpp memecat hasyim saat kasus itu mencuat, kemungkinan kecil masalah serupa yang dialami cindra aditi tejakinkin akan terulang. sudah semestinya dkpp bukan hanya mengeluarkan teguran dan peringatan keras terakhir pada kala itu, terlebih sudah ada isu bahwa hasyim telah beristri dua atau sudah menikah lagi pada saat seleksi pemilihan ketua kpu ri berlangsung" ujar feri.
feri amsori juga mempertanyakan kinerja komisi ii dpr ri sebagai mitra kpu. aktor dirty vote ini mempertanyakan kemampuan dan kecermatan dpr ri saat melakukan seleksi terhadap calon komisioner kpu ri.
baca juga:ketua kpu ri hasyim asy'ari terjerat janji manis di atas materai
baca juga:pancaroba cuaca, ikan diserang virus, benih sulit dicari
selanjutnya fungsi pengawasan dpr terkait banyaknya pelanggaran etika yang telah dilakukan hasyim dan komisioner kpu ri sebelum pemberhentian hasyim, yang mana dkpp berulang kali memberikan teguran dan peringatan keras terakhir berulang-ulang.
meski dianggap lelet dan telat, keputusan dkpp memecat hasyim cukup diapresiasi oleh feri amsari. 
menurutnya, pemecatan hasyim bisa menjadi pintu pembuka kecurangan kecurangan pemilu, meski putusan itu meruntuhkan marwah kpu, akan tetapi bisa menjadi penyadar bagi masyarakat bahwa ternyata penyelenggara pemilu mempunyai sifat sifat yang semestinya tidak patut untuk dilakukan.
feri amsari juga mengatakan bahwa ada indikasi pidana dalam tindak asusila yang dilakukan eks ketua kpu ri hasyim asy'ari, yaitu berupa penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, juga kemungkinan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, yang mana hal tersebut bisa saja melibatkan komisioner kpu ri lainnya.
baca juga:dear nahdliyin : 1 muharam jatuh pada 8 juli 2024 
baca juga:marak anjing keliaran, pemda terbitkan imbauan antisipasi bahaya rabies 
di sisi lain, dewan pembina perludem, titi anggraeni, menyayangkan sikap anggota kpu ri lainnya serta beberapa ketua kpu provinsi yang turut mendampingi hasyim asy'ari melakukan konfrensi pers. 
titi anggraeni menganggap perbuatan itu seolah mempertontonkan dukungan kepada perbuatan hasyim, sekaligus bisa dikatakan sebagai sikap yang kurang berempati kepada korban.
perempuan yang selalu aktif memantau penyelenggaraan pemilu ini menambahkan bahwa perbuatan asusila hasyim asy'ari merupakan perbuatan individu, lantas mengapa komisioner kpu lainnya beserta para ketua kpu provinsi seolah memberikan dukungan secara kelembagaan.
dikatakan dosen kepemiluan fakultas hukum ui ini, pemecatan hasyim oleh dkpp adalah hal yang sudah tepat, dikarenakan mantan ketua kpu itu sudah dua kali melanggar etika terkait perbuatan asusila.
baca juga:jajaran kemenag diminta pantau deradikalisasi jamaah islamiah 
baca juga:daerah ini dokter mata dan dokter gigi masih langka
kembali ke tema terkait leletnya dkpp, feri amsari menduga keras bahwa dewan kehormatan tersebut juga telah mengeluarkan keputusan politis. 
di mana seharusnya dkpp memecat hasyim pada kasus hosnaini moein, tapi karena merasa hasyim masih "dibutuhkan" maka hasyim tidak diberhentikan, meski dalam kasus itu terdapat gratifikasi, konflik kepentingan dan praktik penyalahgunaan jabatan.
selain sanksi teguran dan peringatan keras terakhir yang berkali-kali kepada hasyim asy'ari, sebuah sanksi ambigu yang membingungkan semua pihak, ada contoh lain yang disampaikan feri, yakni saat dkpp memproses perkara batas usia pencalonan gibran yang mana dkpp memutuskan perkara justeru setelah pelaksanaan pemilu. 
"ada kesan pemilu usai baru hasyim asy'ari selesai" kata feri.
baca juga:operasi densus 88 anti teror : pentolan ji, nyatakan sikap membubarkan diri 
baca juga:tidak ramah lingkungan, pln rencanakan ganti penyulang diesel 
sekedar kilas balik, eks ketua kpu ri, hasyim asy'ari sudah berulangkali melanggar kode etik, dan sudah berkali-kali mendapatkan teguran serta peringatan keras dari dkpp. diantara kasus pelanggaran yang telah didapat hasyim yaitu kebocoran data publik, aturan jumlah caleg perempuan, pencalonan irman gusman sebagai dpd, perjalanan dengan wanita emas, dan tentu saja kasus memproses pencalonan gibran tanpa merubah pkpu.
semua carut marut kehebohan pemilu yang seperti gunung es kembali menyeruak dengan diberhentikannya hasyim asy'ari dari kursi ketua kpu ri. apakah ini puncaknya? atau justeru baru pintu pembuka? kita tunggu saja kelanjutannya. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 6 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan