Pencairan Banpol Tunggu Nota Dinas Kepala Daerah

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 04 Jul 2024 - 19:55

Kepala Badan Kesbangpol Bengkulu Utara, Suryadi, SSTP, M.Si-Radar Utara/Benny Siswanto-

pencairan banpol tunggu nota dinas kepala daerah                             radarutara.bacakoran.co - pencairan anggaran hibah kepada partai politik yang sering disebut banpol di kabupaten bengkulu utara, tinggal menunggu nota dinas bupati. 
kepala badan kesbangpol bengkulu utara, suryadi, sstp, m.si, menyampaikan hal ini. saat dikonfirmasi di kantornya, suryadi bilang, pekerjaan verifikasi bersama atas usulan yang telah masuk, sudah dilakukan.
tinggal lagi, lanjut dia, hasil itu disampaikan kepada bupati, sesuai dengan mekanisme penyaluran hibah khusus ini. sebelum kemudian, akan diproses lagi administratifnya untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana atau sp2d. 
"sudah rampung verifikasi bersama tim, kemudian disampaikan kepada kepala daerah untuk diterbitkan nota dinas," kata suryadi, kamis, 4 juli 2024. 
baca juga:kok ngeri ya?, 300 ribu orang indonesia kena stroke, 250 ribu serangan jantung
baca juga:dewan pastikan tidak ada lagi penyertaan modal ke bpr mukomuko
dijelaskan suryadi, hibah anggaran yang akan disalurkan pada termin pertama tahun ini sebesar rp 1,067 miliar, dari pemda bengkulu utara (bu) provinsi bengkulu kepada partai politik.
pada tahun ini juga, pemda bu akan kembali menyalurkan banpol, dengan merujuk hasil suara sah yang telah ditetapkan oleh kpu bengkulu utara. 
ada perubahan komposan penerimanya. parpol penerima hibah untuk termin kedua, sudah berdasarkan hasil pemilu terakhir yang telah diselenggarakan 14 februari lalu. 
"menghitung suara sah terbaru, banpol 2024 mengalami kekurangan sebesar rp 30.050.000," terang suryadi. pihaknya akan mengusulkan kembali ke legislatif pada apbd perubahan tahun ini. 
baca juga:cegah demam berdarah jangan andalkan fogging
baca juga:dinas kominfo mukomuko data desa blank spot internet
ketika dibincangi di kantornya pada senin, 3 mei 2024, usai rapat bersama dengan parpol peraih kursi di legislatif kabupaten periode 2019-2024, dijelaskan juga rasionalisasi besaran anggaran bakal dicukupi lewat suntikan apbd perubahan tahun berjalan. 
kekurangan anggaran ini, mencermati dinamika kursi di dprd kabupaten dan hasil perolehan suara pemilu serentak 2024.
hasil elektoral yang digelar 14 februari 2024 itu pun, praktis mengubah komposan partai politik di legislatif. 
demokrat, kembali mewarnai politik di daerah, setelah gagal melenggang pada 2019 silam. malahan, pemilu teranyar, partai besutan agus harimurti yudhoyono itu, untuk di daerah ini mengantarkan 2 kursi dari total 30 kursi legislator di sana.
parta demokrat di daerah ini, memiliki 8.798 suara sah yang telah ditetapkan oleh kpu bengkulu utara. 
baca juga:ternyata! korban meninggal di siring, imam masjid yang pulang melayat. ini dugaan penyebabnya...
baca juga:heboh.! ditemukan mayat dalam parit di desa setiabudi sp4
untuk diketahui, rujukan penganggaran hibah partai politik yang telah diplot pada apbd murni 2024 adalah hasil pemilu 2019. 
periodisasi itu, terdapat 12 parpol yang menerima hibah anggaran yang besarannya dihitung dari torehan suara sah partai yang dikalikan dengan indeks banpol sebesar rp 10.000 untuk setiap satu suara sah. 
dibarengi prinsip antisipatif, awal penyusunan anggaran badan kesbangpol menganggarkan nominalnya lengkap tahun alias 12 bulan. 
namun dalam praktiknya, hasil pemilu 2024 sektor legislatif, diketahui periodisasi 2024-2029, jumlah penerima hibah menyusut dari 12 parpol menjadi 10 parpol. 
tiga parpol yang hengkang dari pemasok kursi, kalau dikomparasikan dengan kompasan parpol peraih kursi pada pemilu 2019 adalah partai hanura, pkp dan berkarya. 
baca juga:bayi yang dikandung odha, bisa tidak terpapar hiv/aids, syaratnya begini 
baca juga:bukan daun biasa ! ini sederet manfaat dari rebusan daun kelor bagi tubuh manusia
jumlah suara sah yang telah ditetapkan oleh kpud, kata suryadi, juga mengalami penambahan. 
pada pemilu 2019, elektoral sektor legislatif mendapati total suara sah parpol peraih kursi sebanyak 160.187 suara yang berasal dari 12 parpol. 
sedangkan pada pemilu 2024 atau periode 2024-2029 dengan kick off terhitung mulai tanggal atau tmt berlaku sejak september-desember 2024.
periodi tersebut, kpud telah menetapkan 169.112 suara sah hasil pemilu atau meningkat 8.925 suara, ketika dikomparasikan dengan hasil pemilu 2019 lalu.    
"dari penghitungan jumlah suara sah terbaru, terdapat selisih kurang anggarannya sebesar rp 30.050.000 yang akan diusulkan pada apbd perubahan 2024," ujarnya. 
baca juga:pahami sebelum mengganti kenalpot motor, 8 hal ini harus diperhatikan sebelum mengganti kenalpot motor 
baca juga:perhatikan sebelum memotret, 10 tips fotografi dengan menggunakan kamera hp supaya mendapatkan hasil terbaik 
munculnya selisih kurang tersebut, kata dia, didapatkan dari total penyaluran banpol periode 2019-2024 yakni 8 bulan terhitung januari hingga agustus.
dengan artian, sisa anggaran 4 bulan yakni periode september-desember akan dialihkan dan ditambah lagi pada apbd-p 2024 sebesar rp 30.050.000, untuk pencairan banpol berikutnya, masih di tahun ini untuk periodisasi hasil pemilu 2024.
"pencairan banpol pertama periodisasi terakhir sebesar rp 1.067.913.333 dari total anggaran di apbd murni sebesar rp 1.601.870.000," jelasnya soal sisa anggaran 4 bulan sebesar rp 533.956.667,- itu. 
"pencairan pertama merupakan banpol hasil pemilu 2019. pencairan kedua (september-desember,red) merupakan banpol hasil pemilu 2024," tegasnya lagi memungkas. 
adapun 12 parpol yang akan menerima banpol tahap pertama untuk 8 bulan berdasarkan hasil pemilu 2019 antara lain pkb, gerindra, pdip, golkar, nasdem, pks,pan, perindo, ppp, hanura, pkp dan berkarya. 
baca juga:kok ngeri ya?, 300 ribu orang indonesia kena stroke, 250 ribu serangan jantung
baca juga:dewan pastikan tidak ada lagi penyertaan modal ke bpr mukomuko
disinggung pencairan banpol yang menuju ujung waktu periodisasi keanggotaan di legislatif hasil pemilu 2019? 
suryadi menyampaikan, mekanisme mengatur, penyampaian usulan pencairan banpol setiap tahunnya, wajib menunggu laporan hasil pemeriksaan (lhp) dari badan pemeriksa keuangan (bpk) diterima oleh daerah kemudian diserahkan kepada parpol penerima.
"karena lhp sudah diterima oleh seluruh parpol, maka usulan pencairan dana hibah mulai diproses," terangnya. 
pegiat sosial, melyan sori, mengingatkan, esensi dari percepatan distribusi banpol 2023 lalu, memberikan mandat kepada parpol salah satunya melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat. 
diharapkan, kata dia, kerja-kerja edukasi politik, dapat berimplikasi pada tingkat partisipasi masyarakat saat pemilu dalam memilih presiden dan wakil presiden, dpd, dpr dan dprd. 
baca juga:cegah demam berdarah jangan andalkan fogging
baca juga:dinas kominfo mukomuko data desa blank spot internet
selain itu, lanjutnya lagi, kualitas pendidikan politik juga diharapkan berimbas  positif pula pada kontestasi pilkada yang rencananya bakal dihelat 27 november 2024. 
sosialisasi, lanjut dia, tidak cukup dilakukan menggunakan baliho-baliho yang lebih merepresentasikan figur dan jargon. paparan-paparan pemikiran, dalam sebuah ulasan tulisan untuk publik, menurutnya sangat penting. 
"itu bisa dipaparkan lewat kanal-kanal publik, sehingga bisa terbaca dan menjadi referensi bagi masyarakat. salah satunya lewat media massa," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 5 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan