Kok Ngeri Ya?, 300 Ribu Orang Indonesia Kena Stroke, 250 Ribu Serangan Jantung

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 04 Jul 2024 - 19:51

Menkes RI, Budi Gunadi Sadikin -Radar Utara-Menkes RI

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Gusar di kalangan medis muncul, menyikapi langkah pemerintah mendatangkan dokter dari luar negeri.

Menteri Kesehatan atau Menkes Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, kemudian angkat bicara soal ini. Dalam paparannya, menyikapi persoalan kesehatan di Indonesia, sampai-sampai kebijakan mendatangkan dokter asing, berpangkal dari kondisional kasus kesehatan yang perlu ditangani serius.

Sementara, negeri ini masih dihadapkan dengan kekurangan tenaga profesional di lingkungan paramedis. Sudah menjadi rahasia umum pula, di tengah tingginya pendapatan seorang dokter spesialis.

Muncul kesan, pemerintah selaku otoritas justru harus manut dengan kalangan dokter alih-alih menempatkannya sebagai tenaga ahli dan spesialis.

Seorang dokter yang bertugas lebih dari satu tempat, dengan statusnya sebagai dokter pegawai negeri, juga sudah menjadi rahasia umum.

Sementara, kini Indonesia dihadapkan dengan keberadaan fakta perlunya menyelamatkan 300 ribu orang Indonesia yang kena stroke, 250 ribu yang kena serangan jantung hingga 6 ribuan bayi yang kemungkinan besar meninggal setiap tahunnya.

"Bukan masalah saing-saingan....," lugas Menteri Kesehatan Budi Sadikin ditukil dari Antara, Kamis, 4 Juli 2024. Penegasan Budi ini, menyikapi animo pro dan kontra yang muncul menyikapi kebijakan pemerintah.

Tak hanya itu saja, Menkes Budi pula berujar, menuju satu abad Indonesia merdeka, Indonesia masih kekurangan tenaga spesialis.

Salah satu yang banyak terjadi kekosongan adalah dokter gigi. Runtut persoalan lainnya juga timbul, distribusi juga kurang. Dimana, 65 persen puskesmas di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK) mengalami kekosongan 9 jenis tenaga kesehatan.

Lantas bagaimana status dari para dokter yang didatangkan dari luar negeri ini, turut menjadi hal yang diperbincangkan. Pasalnya, sejalan dengan disahkannya revisi UU ASN, klasifikasi aparatur di kanal-kanal pelayanan publik pemerintah hanya PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

kok ngeri ya?, 300 ribu orang indonesia kena stroke, 250 ribu serangan jantung                            radarutara.bacakoran.co - gusar di kalangan medis muncul, menyikapi langkah pemerintah mendatangkan dokter dari luar negeri. 
menteri kesehatan atau menkes republik indonesia, budi gunadi sadikin, kemudian angkat bicara soal ini. dalam paparannya, menyikapi persoalan kesehatan di indonesia, sampai-sampai kebijakan mendatangkan dokter asing, berpangkal dari kondisional kasus kesehatan yang perlu ditangani serius. 
sementara, negeri ini masih dihadapkan dengan kekurangan tenaga profesional di lingkungan paramedis. sudah menjadi rahasia umum pula, di tengah tingginya pendapatan seorang dokter spesialis. 
muncul kesan, pemerintah selaku otoritas justru harus manut dengan kalangan dokter alih-alih menempatkannya sebagai tenaga ahli dan spesialis. 
baca juga:dewan pastikan tidak ada lagi penyertaan modal ke bpr mukomuko
baca juga:cegah demam berdarah jangan andalkan fogging
seorang dokter yang bertugas lebih dari satu tempat, dengan statusnya sebagai dokter pegawai negeri, juga sudah menjadi rahasia umum. 
sementara, kini indonesia dihadapkan dengan keberadaan fakta perlunya menyelamatkan 300 ribu orang indonesia yang kena stroke, 250 ribu yang kena serangan jantung hingga 6 ribuan bayi yang kemungkinan besar meninggal setiap tahunnya. 
"bukan masalah saing-saingan....," lugas menteri kesehatan budi sadikin ditukil dari antara, kamis, 4 juli 2024. penegasan budi ini, menyikapi animo pro dan kontra yang muncul menyikapi kebijakan pemerintah. 
tak hanya itu saja, menkes budi pula berujar, menuju satu abad indonesia merdeka, indonesia masih kekurangan tenaga spesialis. 
baca juga:dinas kominfo mukomuko data desa blank spot internet
baca juga:ternyata! korban meninggal di siring, imam masjid yang pulang melayat. ini dugaan penyebabnya...
salah satu yang banyak terjadi kekosongan adalah dokter gigi. runtut persoalan lainnya juga timbul, distribusi juga kurang. dimana, 65 persen puskesmas di daerah terpencil perbatasan kepulauan (dtpk) mengalami kekosongan 9 jenis tenaga kesehatan. 
lantas bagaimana status dari para dokter yang didatangkan dari luar negeri ini, turut menjadi hal yang diperbincangkan. pasalnya, sejalan dengan disahkannya revisi uu asn, klasifikasi aparatur di kanal-kanal pelayanan publik pemerintah hanya pns dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk. 
tidak mudahnya merekrut asn, baik itu cpns maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk untuk penempatan di wilayah-wilayah khusus seperti pulau terdepan indonesia, membawa pemikiran perlunya kebijakan khusus dari pemerintah. 
cukup banyak dijumpai, pengadaan pegawai oleh daerah, dihadapkan dengan fakta peserta lolos seleksi bahkan tinggal melakukan pemenuhan persyaratan untuk diajukan pengusulan nomor induk pegawai atau nip ke badan kepegawaian negara, memilih balik kanan alias mundur menjadi calon asn.
baca juga:heboh.! ditemukan mayat dalam parit di desa setiabudi sp4
baca juga:bayi yang dikandung odha, bisa tidak terpapar hiv/aids, syaratnya begini 
apalagi, formasi-formasi yang diperlukan itu merupakan sektor prinsip, semisal formasi dokter. sudah menjadi rahasia umum, dokter merupakan sdm yang langka di indonesia. 
jumlahnya yang tidak seimbang dengan kebutuhan, membuat kalangan ini terkadang seperti ingin menjadi kalangan istimewa dengan beragam fasilitas dan tuntutan lainnya. 
rahasia umum juga, dokter-dokter di rumah sakit pemerintah, turut beraktivitas di rumah sakit lain di tengah fakta sudah tingginya pendapatan mereka sebagai asn yang tembus ratusan juta perbulannya. 
anggota dprd bengkulu utara, tommy sitompul,s.sos, ketika dikonfirmasi persoalan ini mendorong adanya perlakukan atau regulasi khusus pemerintah pusat di sektor merit non asn, pada wilayah-wilayah khusus. 
baca juga:bukan daun biasa ! ini sederet manfaat dari rebusan daun kelor bagi tubuh manusia
baca juga:pahami sebelum mengganti kenalpot motor, 8 hal ini harus diperhatikan sebelum mengganti kenalpot motor 
layaknya enggano yang merupakan salah satu pulau terdepan indonesia yang ada di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu, secara geografis berada di tengah laut lepas. 
"saya kira ini akan menjadi salah satu informasi yang perlu kami sampaikan ke pusat," ujar politisi golkar ini. 
incumbent golkar yang kini masih menjabat kepala badan pembentukan perda atau bapemperda dprd bengkulu utara ini, mendukung baik langkah pemerintah daerah menyampaikan surat terkait kepada pemerintah pusat. 
salah satunya, keberadaan sdm non asn di kawasan-kawasan yang lazim dihadapkan dengan persoalan aksesibiltas, baik transprotasi sampai dengan jaringan komunikasi. 
"saya kira bukan permakluman ini ya. bukan juga perlakuan yang beda. tapi sebuah regulasi itu dapat saja lahir, berpangkal dari kasuistik faktual. sebagai negara besar, pemaknaan sama bukan berarti sama persis," ujarnya. 
baca juga:perhatikan sebelum memotret, 10 tips fotografi dengan menggunakan kamera hp supaya mendapatkan hasil terbaik 
baca juga:bingung mau usaha apa? berikut ide usaha sampingan yang bisa dilakukan dari rumah, cuman butuh modal kecil..
dia juga berharap, surat upaya yang dilakukan pemerintah daerah secara administratif ini, dilanjut lagi oleh lembaga secara politis. 
untuk itu, tommy mengaku akan mencoba berkomunikasi dengan sejawatnya sesama legislator, untuk menyikapi persoalan yang terjadi.
"karena ini persoalan rakyat dan terkait dengan pelayanan fundamental prinsip, seperti pendidikan dan kesehatan," ungkapnya. 
sekadar mengulas, sebagaimana telah ditulis ru awal november tahun 2023 lalu, pasca disahkannya undang-undang no 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (uu asn) oleh presiden joko widodo pada selasa, 31 oktober 2023. maka secara otomatis uu no. 5 tahun 2014 resmi dicabut. 
baca juga:dewan pastikan tidak ada lagi penyertaan modal ke bpr mukomuko
baca juga:cegah demam berdarah jangan andalkan fogging
dalam uu asn terbaru itu, salah satu poin yang ditetapkan, yakni mengenai penataan pegawai non-asn atau dikenal dengan istilah tenaga honorer. instansi pemerintah juga dilarang untuk merekrut atau mengangkat honorer. 
“pegawai non-asn atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat pada desember 2024 dan sejak undang-undang ini berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-asn atau istilah lainnya selain pegawai asn,” bunyi pasal 66 uu no. 20 tahun 2023. 
menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan-rb) abdullah azwar anas sebelumnya juga mengatakan bahwa dengan disahkannya rancangan undang-undang (ruu) asn dalam sidang paripurna dpr ri merupakan langkah pemerintah untuk mengatur lebih dari 2,3 juta honorer di indonesia. 
anas menjelaskan tanpa ruu asn, maka tenaga honorer yang tersebar di berbagai instansi tidak dapat lagi bekerja mulai november 2023. 
baca juga:dinas kominfo mukomuko data desa blank spot internet
baca juga:ternyata! korban meninggal di siring, imam masjid yang pulang melayat. ini dugaan penyebabnya...
“ada lebih dari 2,3 juta pegawai non-asn kalau normatif, maka tidak lagi bekerja pada november 2023. disahkannya ruu ini dapat memastikan bahwa semuanya aman dan tetap bekerja. karena istilahnya, kita amankan dulu agar tetap terus bekerja,” ujarnya. 
dari total 572.496 formasi yang ditetapkan dalam seleksi calon aparatur sipil negara (casn) 2023, sebanyak 80 persen formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) dialokasikan untuk tenaga honorer. dengan kebijakan itu, anas menyebut bahwa pemerintah memberikan prioritas bagi penataan pegawai non-asn.
“pemerintah secara konsisten memberi afirmasi, menunjukkan keberpihakan kepada pegawai non-asn atau tenaga honorer, juga kepada eks thk (tenaga honorer kategori) ii karena telah mengabdi. maka rekrutmen asn 2023, sebanyak 80 persen untuk pelamar dari tenaga non-asn dan 20 persen untuk pelamar umum,” ucapnya dalam keterangan resminya, kamis, 3 agustus 2023 lalu.
hanya saja meskipun diprioritaskan, namun para tenaga honorer yang mendaftar seleksi pppk harus tetap memenuhi persyaratan tertentu, seperti kualifikasi pendidikan dan memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun sesuai dengan formasi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 5 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan