Hibah Anggaran Rp 1,06 Miliar Belum Cair

hibah anggaran rp 1,06 miliar belum cair radarutara.bacakoran.co - hibah anggaran sebesar rp 1,067 miliar, dari pemda bengkulu utara (bu) provinsi bengkulu untuk bantuan partai politik yang acap disebut banpol dari apbd 2024, belum cair. kepala badan kesbangpol bengkulu utara, suryadi, sstp, m.si, menyampaikan pihaknya kini tengah melakukan persiapan verifikasi bersama atas usulan yang telah masuk.  "usulan udah masuk, selanjutnya akan dilakukan verifikasi bersama tim senin besok," kata suryadi, sabtu, 22 juni 2024 lewat pesan singkat.  sebelumnya, turut dijelaskan selain tak menampik soal adanya perubahan kumulatif nominal hibah banpol tahun ini. perubahannya, terus dia, mulai dari partai penerima banpol dan suara sah hasil pemilu terakhir.  baca juga:indonesia tegas soal shin tae-yong, erick emang ga kaleng-kaleng baca juga:gaji 13 rp 50 m lebih belum cair semua, terganjal pengajuan dinas ketika dibincangi di kantornya pada senin, 3 mei 2024, usai rapat bersama dengan parpol peraih kursi di legislatif kabupaten periode 2019-2024, dijelaskan juga rasionalisasi besaran anggaran bakal dicukupi lewat suntikan apbd perubahan tahun berjalan.  kekurangan anggaran ini, mencermati dinamika kursi di dprd kabupaten dan hasil perolehan suara pemilu serentak 2024. hasil elektoral yang digelar 14 februari 2024 itu pun, praktis mengubah komposan partai politik di legislatif.  demokrat, kembali mewarnai politik di daerah, setelah gagal melenggang pada 2019 silam. malahan, pemilu teranyar, partai besutan agus harimurti yudhoyono itu, untuk di daerah ini mengantarkan 2 kursi dari total 30 kursi legislator di sana. parta demokrat di daerah ini, memiliki 8.798 suara sah yang telah ditetapkan oleh kpu bengkulu utara.  baca juga:launching maskot pilkada, sekda bengkulu utara tekankan jangan golput. ketua kpu paparkan tahapan pilkada baca juga:gas melon mulai susah dicari untuk diketahui, rujukan penganggaran hibah partai politik yang telah diplot pada apbd murni 2024 adalah hasil pemilu 2019.  periodisasi itu, terdapat 12 parpol yang menerima hibah anggaran yang besarannya dihitung dari torehan suara sah partai yang dikalikan dengan indeks banpol sebesar rp 10.000 untuk setiap satu suara sah.  dibarengi prinsip antisipatif, awal penyusunan anggaran badan kesbangpol menganggarkan nominalnya lengkap tahun alias 12 bulan.  namun dalam praktiknya, hasil pemilu 2024 sektor legislatif, diketahui periodisasi 2024-2029, jumlah penerima hibah menyusut dari 12 parpol menjadi 10 parpol.  baca juga:digitalisasi dinilai solusi inovatif pertahankan arsip baca juga:komunitas pasar harus pedulian dan tahun keamanan pangan tiga parpol yang hengkang dari pemasok kursi, kalau dikomparasikan dengan kompasan parpol peraih kursi pada pemilu 2019 adalah partai hanura, pkp dan berkarya.  jumlah suara sah yang telah ditetapkan oleh kpud, kata suryadi, juga mengalami penambahan.  pada pemilu 2019, elektoral sektor legislatif mendapati total suara sah parpol peraih kursi sebanyak 160.187 suara yang berasal dari 12 parpol.  sedangkan pada pemilu 2024 atau periode 2024-2029 dengan kick off terhitung mulai tanggal atau tmt berlaku sejak september-desember 2024. periodi tersebut, kpud telah menetapkan 169.112 suara sah hasil pemilu atau meningkat 8.925 suara, ketika dikomparasikan dengan hasil pemilu 2019 lalu.     baca juga:dprd provinsi bengkulu siap bahas raperda pelaksanaan apbd dan rpjpd baca juga:ormawa diminta ambil peran dalam membangun daerah "dari penghitungan jumlah suara sah terbaru, terdapat selisih kurang anggarannya sebesar rp 30.050.000 yang akan diusulkan pada apbd perubahan 2024," ujarnya.  munculnya selisih kurang tersebut, kata dia, didapatkan dari total penyaluran banpol periode 2019-2024 yakni 8 bulan terhitung januari hingga agustus. dengan artian, sisa anggaran 4 bulan yakni periode september-desember akan dialihkan dan ditambah lagi pada apbd-p 2024 sebesar rp 30.050.000, untuk pencairan banpol berikutnya, masih di tahun ini untuk periodisasi hasil pemilu 2024. "pencairan banpol pertama periodisasi terakhir sebesar rp 1.067.913.333 dari total anggaran di apbd murni sebesar rp 1.601.870.000," jelasnya soal sisa anggaran 4 bulan sebesar rp 533.956.667,- itu.  baca juga:ulama sekaligus politisi ini, singgung indonesia yang negara pancasila dan muslim terbesar tapi sarang judol baca juga:rekor kunjungan wisman dan peluang investasi pariwisata di indonesia 2024 "pencairan pertama merupakan banpol hasil pemilu 2019. pencairan kedua (september-desember,red) merupakan banpol hasil pemilu 2024," tegasnya lagi memungkas.  adapun 12 parpol yang akan menerima banpol tahap pertama untuk 8 bulan berdasarkan hasil pemilu 2019 antara lain pkb, gerindra, pdip, golkar, nasdem, pks,pan, perindo, ppp, hanura, pkp dan berkarya.  disinggung pencairan banpol yang menuju ujung waktu periodisasi keanggotaan di legislatif hasil pemilu 2019?  suryadi menyampaikan, mekanisme mengatur, penyampaian usulan pencairan banpol setiap tahunnya, wajib menunggu laporan hasil pemeriksaan (lhp) dari badan pemeriksa keuangan (bpk) diterima oleh daerah kemudian diserahkan kepada parpol penerima. baca juga:indonesia tegas soal shin tae-yong, erick emang ga kaleng-kaleng baca juga:gaji 13 rp 50 m lebih belum cair semua, terganjal pengajuan dinas "karena lhp sudah diterima oleh seluruh parpol, maka usulan pencairan dana hibah mulai diproses," terangnya.  pegiat sosial, melyan sori, mengingatkan, esensi dari percepatan distribusi banpol 2023 lalu, memberikan mandat kepada parpol salah satunya melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat.  diharapkan, kata dia, kerja-kerja edukasi politik, dapat berimplikasi pada tingkat partisipasi masyarakat saat pemilu dalam memilih presiden dan wakil presiden, dpd, dpr dan dprd.  selain itu, lanjutnya lagi, kualitas pendidikan politik juga diharapkan berimbas  positif pula pada kontestasi pilkada yang rencananya bakal dihelat 27 november 2024.  baca juga:launching maskot pilkada, sekda bengkulu utara tekankan jangan golput. ketua kpu paparkan tahapan pilkada baca juga:gas melon mulai susah dicari sosialisasi, lanjut dia, tidak cukup dilakukan menggunakan baliho-baliho yang lebih merepresentasikan figur dan jargon. paparan-paparan pemikiran, dalam sebuah ulasan tulisan untuk publik, menurutnya sangat penting.  "itu bisa dipaparkan lewat kanal-kanal publik, sehingga bisa terbaca dan menjadi referensi bagi masyarakat. salah satunya lewat media massa," pungkasnya. (*)

Tag

• # konstelasi politik
• # kebijakan publik
• # pendidikan politik
• # hibah partai politik
• # banpol
• # peta pilkada
• # unras
• # partai politik

Share

• 
• 
• 
• 
•