Launching Pilkada di Bengkulu Utara Harus Dijawab dengan Partisipasi Pemilih

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Sabtu , 22 Jun 2024 - 20:11

Launching Pilkada di Bengkulu Utara Harus Dijawab dengan Partisipasi Pemilih -Radar Utara/Wahyudi Ndut-

launching pilkada di bengkulu utara harus dijawab dengan partisipasi pemilih                             radarutara.bacakoran.co - launching maskot dan pilkada serentak tahun 2024 oleh kpud bengkulu utara provinsi bengkulu, menyedot anggaran ratusan juta rupiah.
penyelenggara pemilihan di daerah itu, turut mengundang salah satu group band nasional, alih-alih menggaungkan kontestasi yang bakal dihelat 27 november mendatang itu. 
ketua kpud bengkulu utara, santoso, mengatakan, event yang digelar di lapangan alun-alun kota arga makmur,  sabtu malam, 22 juni 2024 itu, dalam rangka launching maskot dan pilkada serentak tahun ini. 
"kami mengundang seluruh masyarakat untuk turut hadir di alun-alun kota dengan hiburan yang telah disediakan untuk publik umum," kata santoso.
baca juga:peringatan hari lingkungan hidup, dempo xler turun dalam kegiatan wcd
baca juga:204 desa bengkulu utara belum cairkan dd tahap 2 
diketahui, kumulatif angka hibah daerah kepada kpud yang dianggarkan 2 kali yakni via apbd perubahan ta 2023 dan apbd ta 2024, nilainya nyaris rp 30 miliar. 
catatan ru, daerah yang terdiri dari 215 desa dan 5 kelurahan dan menyebar pada 19 kecamatan ini, total mengalokasikan dukungan anggarannya untuk penyelenggaraan dan pengamanan pilkada sebesar rp 44.433.425.200. 
ketua kpu bengkulu utara, santoso-radar utara/benny siswanto-
total hibah daerah itu diakomodir dalam 2 fase penganggaran yakni pada apbd perubahan 2023 yang diberikan kepada kpu bengkulu utara sebesar rp 11.531.762.080. 
selanjutnya, pada apbd ta 2024 sebesar rp 17.297.643.120. maka total hibah untuk penyelenggara kontestasi di daerah itu sebesar rp 28.829.405.200. 
baca juga:waspadai penyakit flu dan diare selama musim hujan
baca juga:komitmen jaga alam dengan program penghijauan
legislator daerah, novrizal saat dibincangi ru soal dukungan fiskal, sebagai komposan penyelenggara pemerintahan di daerah, diharapkan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan anggaran pemerintah yang efektif dan efisien. 
"maka kegiatan di setiap tahapan pilkada oleh kpud harus mencerminkan prinsip penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien serta mencerminkan prinsip kehati-hatian," kata novrizal, belum lama ini. 
lebih jauh, dikatakan politisi pan ini, kualitas penyelenggaraan pilkada yang menyebar pada 215 desa dan 5 kelurahan nantinya, harus dijawab dengan tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada. 
selain itu, bengkulu utara yang memiliki karakteristik wilayah yang beragam, tidak hanya di daratan, tapi hingga lautan. 
baca juga:minimalisir volume, program pengurangan limbah sampah dinilai tepat
baca juga:kualitas dispensasi kawin diuji lewat pasca pernikahan, akankah muncul gugatan cerai? 
tidak hanya di wilayah perkotaan dan desa, kelurahan yang relatif mudah dijangkau. 
tapi juga dilaksanakan di wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik khusus, sehingga menurut politisi pan ini, justru perlu direktif khusus dari penyelenggara pemilu. 
"karenanya anggaran hibah pilkada oleh daerah ini, tidak hanya berfokus pada output tapi juga harus dimitigasi sehingga memiliki outcome yang berkualitas," serunya. 
diketahui pula, tingkat kemiskinan di daerah ini juga masih dalam kisaran memburu proyeksi single digit yang perlu  disikapi dengan langkah-langkah penanganan pengentasan kemiskinan yang lebih massif. 
baca juga:listrik di mukomuko sering padam, tanaman tumbuh jadi biang kerok
baca juga:innalillahi, 1 jamaah haji asal mukomuko dikabarkan meninggal dunia di mekah
catatan ru, tingkat kemiskinan di daerah ini masih diangka 10,29 persen dari total jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 301 ribu penduduk. 
dari total jumlah penduduknya, lebih separuh jumlahnya, masuk dalam kelompok sasaran program bantuan sosial alias pengentasan kemiskinan. 
hasil pantauan, pangkalan kemiskinan itu kentara lewat data terpadu kesejahteraan sosial (dtks) yang berjumlah 160 ribu lebih. 
"karenanya, menjadi prinsip penyelenggaraan memiliki sense of crisis atas situasi yang tengah dirasakan masyarakat," tegasnya.  (adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 23 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan