Evaluasi UHC BPJS Kesehatan Cabang Curup. Kabupaten Lebong Menerima gelar Universal Health Coverage Atau UHC

Reporter: Ependi |

Editor: Ependi |

Selasa , 19 Mar 2024 - 11:39

Evaluasi UHC BPJS Kesehatan Cabang Curup. Kabupaten Lebong Menerima gelar Universal Health Coverage Atau UHC-Radar Utara/ Ependi -

evaluasi uhc bpjs kesehatan cabang curup. kabupaten lebong menerima gelar universal health coverage atau uhc                            radarutara.bacakoran.co - kabupaten lebong telah menerima gelar universal health coverage (uhc) pada november 2022 lalu. 
gelar tersebut menandakan bahwa lebih dari 95% penduduk kabupaten lebong telah terdaftar program jkn. 
dalam rangka evaluasi uhc setiap semesternya, bpjs kesehatan cabang curup bersama stakeholder terkait mengadakan forum komunikasi pemangku kepentingan utama (pku) kabupaten lebong semester 1 tahun 2024, senin, 18 maret 2024.
capaian uhc kabupaten lebong per 01 maret 2024 sebesar 100,59% atau 113.647 jiwa dari total jumlah penduduk lebong yaitu 112.982 jiwa. 
baca juga: komitmen tanpa batas, bpjs kesehatan berikan layanan jkn selama libur lebaran
baca juga:libur idul fitri, layanan jkn tetap berjalan
berdasarkan data bpjs kesehatan, capaian peserta jkn aktif di kabupaten lebong saat ini mencapai 75,45% atau 85.244 jiwa dari total jumlah penduduk semester i tahun 2023.
sekertaris daerah kabupaten lebong, mustarani abidin mengapresiasi capaian uhc non cut off kabupaten lebong saat ini. 
mustarani mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan capaian yang luar biasa terlebih setelah bupati lebong mendapatkan penghargaan dari wakil presiden tahun 2023 lalu.
“hal yang perlu kita upayakan saat ini dan kedepannya adalah bagaimana kita bisa terus mempertahankan predikat ini dan lebih berprestasi lagi tentunya karena program jkn ini adalah milik kita bersama. 
baca juga:ratusan nelayan mukomuko usulkan dapat jaminan bpjs ketanagakerjaan
baca juga:iuran bpjs perangkat desa dibantu apbd
kita semua harus saling bekerjasama dan berkoordinasi antar instansi dengan bpjs kesehatan termasuk menyelesaikan kendala operasional di lapangan dan mencari solusi terbaik,” ungkap mustarini ditemui seusai kegiatan tersebut.
dalam kegiatan yang sama, kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lebong, budi setiawan mengatakan.
bahwa penduduk kabupaten lebong telah mengalami penambahan. 
berdasarkan data semester ii tahun 2023 direktorat jendral kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri, penduduk kabupaten lebong bertambah sebanyak 1164 jiwa, sehingga jumlah penduduk saat ini menjadi 114.146 jiwa.
baca juga:1.800 warga mukomuko dapat dbh sawit skema bpjs ketenagakerjaan
baca juga:kecelakaan lalulintas bisa dijamin bpjs kesehatan, tapi ada syaratnya!
kegiatan yang turut dihadiri oleh ketua komisi i dprd kabupaten lebong tersebut membahas beberapa hal salah satunya adalah upaya meningkatkan kepesertaan perangkat desa di kabupaten lebong. 
kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, saprul mengatakan bahwa dalam pasal 3 peraturan menteri dalam negeri(permendagri) nomor 119 tahun 2019 tentang pemotongan, penyetoran dan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dinyatakan bahwa kepala desa dan perangkat desa beserta keluarga wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan.
“jumlah perangkat desa yang terdaftar jkn belum mencapai target walaupun desa yang terdaftar sudah mencapai target. 
capaian desa terdaftar memang telah mencapai 100% atau sejumlah 93 desa telah terdaftar dalam program jkn. 
baca juga: lagi, dinas perikanan daftarkan nelayan di bpjs ketenagakerjaan
baca juga: dinas perikanan pastikan, alm jaya dapat santunan dari bpjs ketenagakerjaan
namun, belum semua perangkat desanya terdaftar sebagai peserta jkn. 
oleh karenanya, kami akan menindaklanjuti peraturan bupati terkait dana desa dan akan segera menyurati desa dengan meminta kehadiran desa-desa yang belum mendaftarkan seluruh perangkat desanya dalam program jkn ini,” ungkap saprul.
kepala bpjs kesehatan cabang curup, eka natalina setiani mengatakan bahwa masih terdapat 142 perangkat desa dari total 1027 perangkat desa yang belum terdaftar dalam program jkn.
“pasal 4 permendagri nomor 119 tahun 2019 menyebutkan bahwa pendaftaran dan perubahan data kepesertaan jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa dilakukan secara kolektif. 
baca juga: komitmen tanpa batas, bpjs kesehatan berikan layanan jkn selama libur lebaran
baca juga:tindaklanjuti keluhan warga, dprd provinsi bengkulu rdp dengan dinkes dan bpjs kesehatan
oleh karena itu kami selalu berkoordinasi dengan pihak terkait,” ujar eka ditemui ditempat terpisah.
eka berharap output yang dari pertemuan tersebut antara lain agar dapat tercapai komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan utama terkait pelaksanaan program jkn yang meliputi antara lain.
penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah, perumusan rencana kerja sama strategis serta tercapainya pemahaman yang sama dalam mendukung program jkn.
“setelah target uhc tercapai, tugas kita adalah monitoring dan evaluasi, meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan dan akses pelayanan kesehatan bagi peserta jkn yang mudah, cepat dan setara,” imbuh eka. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 6 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan