2.390 Pelamar Sekolah Kedinasan Gagal Sebelum Tes

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 12 Jun 2024 - 08:05

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas-menpan.go.id-

Dari 2.302.543 formasi yang bakal dibuka, sebanyak 1.867.333, merupakan alokasi formasi yang diberikan pemerintah kepada instansi daerah.

Sisanya, sebanyak 429.183 formasi, merupakan alokasi yang diberikan pemerintah kepada instansi pusat.

Pengangkatan honorer menjadi ASN sebagaimana tertuang dalam UU ASN, turut dilontarkan progresnya oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, tahun lalu.

Politisi Senayan itu bilang, pihaknya akan terus berkomitmen bersama pemerintah mengawal proses itu. Kepastian ini, jelas ditunggu.

Tidak hanya instansi pemerintah yang tempat bekerja para honorer. Jumlahnya se-Indonesia juga tidak sedikit. Mencapai 2,3 juta orang.

Maka menjadi sangat strategis kepastian regulasinya. Strategis pula secara politis.

Rencang bangun aturan turunan ini, dijelaskan Doli untuk mengupayakan bagaimana yang 2,3 juta tenaga honorer yang sudah terdata, terverifikasi otomatis diangkat menjadi PPPK.

Versinya, tidak akan ada lagi honorer yang diberhentikan pada 2024.

"Pada akhirnya honorer menjadi PPPK penuh waktu. Kemudian prosesnya melalui pendekatan PPPK Paruh Waktu dan segala macam," ungkapnya.

Senada, pengentasan non ASN, menjadi komponen pembahasan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini dibocorkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang.

Baginya, "konsensus" yang ada saat awal revisi UU ASN, harus ditindaklanjuti secara konsisten oleh pemerintah.

2.390 pelamar sekolah kedinasan gagal sebelum tes                            radarutara.bacakoran.co - hasil verifikasi berkas pelamar sekolah kedinasan tahun 2024, badan kepegawaian negara atau bkn, mengonfirmasi tidak kurang dari 2.390 pelamar, terancam gagal sekolah sebelum tes. 
di tengah gonjang-ganjing, soal waktu pelaksanaan seleksi antara sekolah dinas dengan formasi cpns dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk yang kini tengah dirancang pemerintah. 
diketahui, dari total 23 sekolah kedinasan yang setelah lulus nanti, akan otomatis menjadi asn sesuai dengan sekolah kedinasan yang dilamar, lima besar jumlah pelamar berdasarkan data terakhir yang dirilis bkn, ditempati oleh ipdn, stan, stis, poltekip dan poltekim.
untuk ipdn sudah dilamar oleh 28.454. dilaporkan juga, sebanyak 22.404 belum melakukan submit. dari hasil proses tindaklanjut, sebanyak dinyatakan memenuh syarat. terdapat 722 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat. 
baca juga:lowongan kerja : kpud bakal rekrut 840 petugas pantarlih, lumayan honornya sejuta
baca juga:dprd bu gelar sidang paripurna nota pengantar raperda apbd tahun 2023
posisi jumlah pelamar kedua terbanyak ditempati politeknik keuangan negara stan dengan 23.411 pelamar, 19.964 pelamar sudah submit, belum verif sebanyak 19.964;
untuk politeknik statistika stis, dilamar oleh 13.528 orang, sebanyak 12.932 sudah submit, belum verif 12.932;  politeknik ilmu pemasyarakatan (poltekip) sebanyak 10.557 pelamar, 7.225 sudah submit, belum verif 1.292, memenuhi syarat 5.724 dan tms 209;
posisi lima besar terakhir adalah politeknik imigrasi (poltekim) dengan 9.654 pelamar, dengan jumlah submit 6.822 belum verif 734, memenuhi syarat 5.823 dan 265 tidak memenuhi syarat. (lengkap lihat grafis). 
bkn belum lama ini, turut mengirim visual yang mengedukasi menyikapi maju mundur pelaksanaan tes sekolah kedinasan dengan jadwal tes asn tahun 2024. 
baca juga:mtq provinsi bengkulu ke xxxvi ditutup, bengkulu utara raih juara umum
baca juga: soal 800 kk di dtks, potensi dapat bansos pendidikan. begini alur mendaftarkan pelajar miskin
secara umum, bkn mengimbau agar mereka yang memiliki kemampuan, untuk lebih bijak memilih formasi-formasi sekolah kedinasan yang telah digamblang lokusnya oleh pemerintah. 
sedangkan jadwal pelaksanaan seleksi, dikatakan bkn, saat ini tengah diramu oleh pemerintah. 
sebelumnya, menteri panrb, abdullah azwar anas, menyampaikan, pelaksanaan tes casn tahun ini diproyeksikan sudah berjalan pada juni 2024. 
"maksimal alias selambat-lambatnya pelaksanaan pembukaan pendaftaran pada awal juni 2024," kata laman kementerian panrb, sabtu, 4 mei 2024.  
ditegaskan kementerian panrb, proses di atas tentunya sangat menunggu tuntasnya pelaksanaan input rincian formasi dari instansi baik pusat hingga daerah. 
baca juga:waduh, dewan semprot mendagri soal pj kada, siapkan sanksi tegas pj kada yang kepincut jadi kepala daerah 
baca juga:tmmd ke-120 kodim bengkulu utara wujudkan mimpi yang nyaris sirna
turut terungkap, saat ini ternyata masih adanya instansi yang belum mengirimkan rincian formasinya sebagai tindaklanjut alokasi formasi yang telah diberikan pemerintah atas usulan. 
proses lambat ini, terkesan tidak konsisten. pasalnya, sejak awal instansi pengusul baik itu pusat hingga daerah, telah memiliki pertimbangan kebutuhan jabatan. 
"saat ini, bkn tengah memproses penyelesaian verifikasi terhadap rincian yang telah diusulkan oleh instansi," jabarnya. 
pesan tegas juga mulai disampaikan kementerian panrb, menyikapi proses penginputan rincian formasi yang berkepanjangan. 
baca juga:abrasi pantai, pemprov bengkulu koordinasi dengan bwss vii
baca juga:rakor nakretrans, gubernur rohidin soroti angka pengangguran
padahal, kata menteri anas, pemerintah sudah melakukan beberapa kali perpanjangan tenggat waktu pengisiannya. 
"termasuk di dalamnya ada instansi daerah," ungkap menteri anas, soal instansi yang tak kunjung merampungkan penginputan rincian formasi ke sistem bkn. 
mantan bupati banyuwangi itu pun, kembali menegaskan, proses yang kini tengah ditunggu untuk dirampungkan, merupakan estafet tahapan untuk memulai pendaftaran casn yang telah ditunggu-tunggu masyarakat. 
secara umum diketahui, alokasi formasi secara nasional terbagi total dengan menempatkan daerah sebagai wilayah dominan sebaran formasi. 
dari 2.302.543 formasi yang bakal dibuka, sebanyak 1.867.333, merupakan alokasi formasi yang diberikan pemerintah kepada instansi daerah. 
baca juga:komitmen optimalkan keterbukaan informasi di bengkulu
baca juga:bbm subsidi dipastikan sampai pada masyarakat
sisanya, sebanyak 429.183 formasi, merupakan alokasi yang diberikan pemerintah kepada instansi pusat. 
pengangkatan honorer menjadi asn sebagaimana tertuang dalam uu asn, turut dilontarkan progresnya oleh ketua komisi ii dpr ri ahmad doli kurnia tandjung, tahun lalu.
politisi senayan itu bilang, pihaknya akan terus berkomitmen bersama pemerintah mengawal proses itu. kepastian ini, jelas ditunggu. 
tidak hanya instansi pemerintah yang tempat bekerja para honorer. jumlahnya se-indonesia juga tidak sedikit. mencapai 2,3 juta orang. 
maka menjadi sangat strategis kepastian regulasinya. strategis pula secara politis. 
baca juga:lowongan kerja : kpud bakal rekrut 840 petugas pantarlih, lumayan honornya sejuta
baca juga:dprd bu gelar sidang paripurna nota pengantar raperda apbd tahun 2023
rencang bangun aturan turunan ini, dijelaskan doli untuk mengupayakan bagaimana yang 2,3 juta tenaga honorer yang sudah terdata, terverifikasi otomatis diangkat menjadi pppk.
versinya, tidak akan ada lagi honorer yang diberhentikan pada 2024.
"pada akhirnya honorer menjadi pppk penuh waktu. kemudian prosesnya melalui pendekatan pppk paruh waktu dan segala macam," ungkapnya. 
senada, pengentasan non asn, menjadi komponen pembahasan uu nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (asn). hal ini dibocorkan wakil ketua komisi ii dpr ri, junimart girsang. 
baginya, "konsensus" yang ada saat awal revisi uu asn, harus ditindaklanjuti secara konsisten oleh pemerintah. 
baca juga:mtq provinsi bengkulu ke xxxvi ditutup, bengkulu utara raih juara umum
baca juga: soal 800 kk di dtks, potensi dapat bansos pendidikan. begini alur mendaftarkan pelajar miskin
legislator itu pun mendesak audit verifikasi dan validasi data honorer di seluruh indonesia oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp). 
konon, banyak ditemukan tenaga honorer di daerah yang telah mengabdi lebih dari 5 tahun, tapi justru tidak masuk usulan pemda.
adanya sengkarut itu, dpr meminta kementerian panrb melakukan aksi jemput bola secara langkah responsif atas persoalan yang terjadi. 
belum lagi, kata dia, soal ketidakpastian nasib para satpol pp, guru, tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan, honorer di kejagung, kepolisian, dan instansi lainnya. 
"penyelesian honorer melalui pengangkatan pppk ini masalah hidup, jadi konsistenlah dengan komitmen," pungkasnya. 
baca juga:waduh, dewan semprot mendagri soal pj kada, siapkan sanksi tegas pj kada yang kepincut jadi kepala daerah 
baca juga:tmmd ke-120 kodim bengkulu utara wujudkan mimpi yang nyaris sirna
di tengah usulan formasi yang sudah dikunci oleh pusat, atas usulan daerah-daerah. diketahui, formasi cpns dan pppk tahun 2024 ini, terdapat formasi satpol pp. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 6 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan