Mendagri Rilis Surat Terkait Frasa Dapat Diperpanjang dalam UU Desa yang Baru, Singgung Soal Penghapusan Desa

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Sabtu , 08 Jun 2024 - 19:56

Ilustrasi-simpeldesa.com-

mendagri rilis surat terkait frasa dapat diperpanjang dalam uu desa yang baru, singgung soal penghapusan desa                            radarutara.bacakoran.co - revisi undang-undang desa yang salah satu klausanya adalah menambah masa jabatan kepala desa dan badan permusyawaratan desa atau bpd, baru-baru ini ditindaklanjuti dengan penegasan kententuan perubahan pasal peralihan. 
mendagri dalam suratnya nomor : 100.3.5.5/2625/sj tertanggal 5 juni 2024, secara umum menjelaskan perihal penegasan ketentuan perubahan pasal peralihan terkait kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 6 tahun 2014 tengang desa. 
terdapat 6 penegasan dari surat yang diteken pelaksana tugas atau plt sekretaris jenderal mendagri selaku atas nama mendagri, komjen pol drs tomsi tohir, m.si ini. 
mendagri menerangkan, soal frasa "dapat diperpanjang" sebagaimana ditegas dalam pasal 118 huruf e, tidak berlaku untuk :
baca juga:nasabah bri unit arma kota, boyong toyota calya dalam undian simpedes di padang jaya 
baca juga:tahun ini dilanjutkan, penataan ddts jadi wisata edukasi alam
1. kades yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan karena :
a. tidak dapat melaksanakan tuga secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan;
b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa; c. melanggar larangan sebagai kepala desa;
d. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 desa atau lebih menjadi satu desa baru atau penghapusan desa;
e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; atau f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. 
baca juga:pendidikan usia dini, derta: pondasi penting pembentukan karakter
baca juga:ditargetkan segera disahkan, raperda diharapkan akomodir 22 hak disabilitas
mendagri juga menugasi kepada seluruh kepala daerah di indonesia untuk melakukan pemetaan, dalam persiapan pelaksanaan uu desa hasil revisi. 
maka bupati/walikota untuk :
pada poin a. melakukan pemetaan masa jabatan kades dan pemilihan kepal adesa di wilayah masing-masing meliputi hal-hal yang meliputi :
1. inventarisasi data kepala desa yang telah menjabat selama 2 periode berdasarkan undang-undang 6 tahun 2014;
2. inventarisasi data kepala desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua berdasarkan uu nomor 6 tahun 2014;
baca juga:hari ini, undian simpedes bri cabang arga makmur. apa saja hadiah yang akan ditarik nasabah? 
baca juga:kajati sumatera selatan resmi lantik rudi iskandar sh, mh sebagai kajari muara enim
3. inventarisasi data kepala desa yang masih menjabat pada periode ketiga berdasarkan uu nomor 6 tahun 2014;
4. inventarisasi data kepala desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik pada tahun 2024, berdasarkan uu nomor 6 tahun 2014;
5. inventarisasi data kepala desa yang berakhir masa jabatannya pada bulan februari, maret dan sampai dengan 24 april 2024 berdasarkan uu nomor 6 tahun 2024;
6. inventarisasi data kepala desa yang saat ini menjabat dan terpilih melalui mekanisme pemilihan kepala desa antar waktu. 
dinamika di daerah, salah satunya adalah kekosongan pejabat definitif desa di daerah-daerah yang kian bertambah. 
baca juga:kajati sumatera selatan resmi lantik rudi iskandar sh, mh sebagai kajari muara enim
baca juga:selain sebagai camilan, singkong rebus juga dapat mengatur gula darah. berikut penjelasannya...
seperti terjadi di kabupaten bengkulu utara (bu) provinsi bengkulu. selain, adanya pergeseran pilkades serentak ke 2025, lantaran instruksi pusat soal fokus penyelenggaraan kontestasi pemilu 2024 yang digelar 2 kali dalam tahun yang sama. 
ruang gerak anggaran yang diprediksi sejak lama, menyebabkan 3 desa yang mestinya dapat memiliki pejabat kades definitif "dipaksa" sistem, pemerintahannya harus dikendali oleh seorang penjabat (pj) kepala desa dalam kurun waktu relatif lama.
selain mekanisme teknis dan administratif yang berburu waktu. kepastian anggaran, dalam melaksanakan pilkades paw, menjadi kewajiban desa dalam menyelenggarakan pilkades paw, menjadi persoalannya. 
sementara, waktu efektif yang diperolehkan pusat untuk daerah menggelar kontestasi di desa menuju tahun pemilu, tidak boleh melewati 30 oktober 2023. 
baca juga:yuukk...intip keunggulan legendaris, senapan serbu ak-47, mudah dipakai & anti macet
baca juga:tak suka mandi & menyatu dengan alam. suku hadzabe, puluhan ribu tahun bertahan sebagai pemburu & pengumpul
catatan ru, pemda bu juga pernah menggelar rapat. kemudian menegasi, 32 desa yang bakal masuk dalam gerbong pilkades serentak 2025. 
sebagaimana diamanahkan surat kementerian dalam negeri (kemendagri) nomor : 100.3.5.5/224/sj tentang pelaksanaan pilkades pada masa pemilu dan pilkada 2024 pada 14 januari 2023. 
surat ini juga menegasi bupati/wali kota yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa. dapat dilaksanakan sebelum tanggal 1 november 2023 dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
lengkap surat mendagri terkait penyelenggaraan pemerintahan desa klik di sini

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 9 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan