Forkopimda Provinsi Bengkulu Bakal Hadir dalam Mediasi Tabat antara Pemda Lebong dan Pemda Bengkulu Utara

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 22 May 2024 - 20:13

Forkopimda Provinsi Bengkulu Bakal Hadir dalam Mediasi Tabat antara Pemda Lebong dan Pemda Bengkulu Utara -Radar Utara/Benny Siswanto-

forkopimda provinsi bengkulu bakal hadir dalam mediasi tabat antara pemda lebong dan pemda bengkulu utara                             radarutara.bacakoran.co - mediasi membahas permasalahan tapal batas atau tabat antar 2 kabupaten di wilayah provinsi bengkulu, bakal segera diagendakan kembali.
rembug antar pemerintahan yang difasilitasi gubernur bengkulu selaku mediator itu, nantinya bakal melibatkan forum komunikasi pimpinan daerah provinsi, tentunya dengan menghadirkan kepala daerah dari pemda lebong dan pemda bengkulu utara.
pembahasan lanjutan pascaputusan sela mahkamah konstitusi (mk) yang kali pertamanya langsung dipimpin gubernur bengkulu, rohidin mersyah, namun belum membuahkan hasil itu, selasa, 21 mei 2024, dilanjutkan kembali untuk merumuskan jadwal mediasi berikutnya. 
rapat yang dipimpin asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (pemkesra) provinsi bengkulu, drs khairil anwar, m.si itu, sudah menyimpulkan poin-poin dan skema dalam rapat lanjutan. 
baca juga:regulasi pilkades dan bpd menunggu penyesuaian uu desa
baca juga:ini waktu paling lambat penyaluran sertifikasi guru triwulan 1 tahun 2024 
maka akan diagendakan kembali, mediasi yang terus diburu waktu sebagaimana putusan mk, yang harus rampung selambat-lambatnya 22 juli 2024 oleh pemprov bengkulu itu.
"nantinya akan diagendakan mediasi berikutnya yang akan melibatkan forkopimda provinsi bengkulu," ujar khairil, di penghujung rapat bersama tim yang dihadiri unsur pemda bengkulu utara dan pemda lebong itu. 
nampaknya, rapat tim antar pemerintahan kabupaten kemarin itu, menyikapi urungnya pembahasan, lantaran keeengganan pemda lebong dengan alasan prinsipalnya, yusril ihza mahendra yang tak bisa hadir. 
terpantau dalam laga di atas meja di pemprov bengkulu kemarin itu, komposan rapat menegasi soal definisi pemerintah daerah. 
baca juga:gandeng tokoh sejarah transmigrasi, pemdes karang tengah ramah tamah
baca juga: soal sampah di tpa pamor ganda ketahun, dlh kerahkan alat berat
dimana, secara arti yang dimaksud pemerintah daerah adalah kepala daerah. maka rapat lanjutan yang tengah diramu jadwalnya oleh pemprov bengkulu itu, menjadi wadah memfasilitasi dialog antar pemerintah daerah. 
kembali mengulas, membaca putusan sela yang dibacakan majelis konstitusi pada jumat, 22 maret 2024 pukul 08.31 wib, turut disaksikan oleh seluruh pihak terkait. 
lembaga yang putusannya bersifat final dan mengikat itu, sudah menegasi tenggat waktu putusan akhir. 
sebelum itu, mk memberikan waktu pula untuk dilakukan mediasi yang difasilitasi gubernur bengkulu bersama dengan 2 kabupaten yakni pemda lebong dan bengkulu utara.  
baca juga:ipda warno, jabat kapolsek v koto, polres mukomuko
baca juga:kebutuhan anggarannya gaji 1,4 m, tes wawancara calon panitia pengawas pemilihan kelurahan/desa oleh panwascam
perintah itu tertuang dalam putusan sela yang dibacakan majelis konstitusi atas perkara uji materi yang diajukan pemda lebong dalam perkara nomor : 71/puu-xxi/2023. 
mahkamah konstitusi atau mk, telah membacakan putusan selanya, sebelum mengagendakan putusan final yang direncanakan bakal dilakukan 3 bulan kedepan.
untuk diketahui, mediasi yang difasilitasi gubernur bengkulu rohidin mersyah, kamis, 4 april 2024 belum mendapatkan kesepakatan. 
rapat temu atas sengketa tabat antar 2 kabupaten yang difasilitasi gubernur itu, urung dilanjut lantaran permintaan pemda lebong selaku pemohon yang menginginkan pengacaranya yakni yusril ihza mahendra hadir langsung. 
baca juga:ambulan untuk puskesmas tiba di mukomuko
baca juga:pemkab mukomuko matangkan persiapan sambut ustad abdul somad
alasan lebong, persoalan ini sudah diserahkan secara bulat kepada pengacara yang diketahui menjadi ketua tim pemenangan prabowo-gibran saat di sengketa pemilu pilpres di mk yang dimohonkan oleh paslon 01 dan 03 itu.
gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, kemudian mengaminkan permintaan pemda lebong tersebut. 
"hanya saja mediasi tidak bisa kita lanjutkan, karena pemkab lebong meminta dalam mediasi dapat mendatangkan kuasa hukumnya...," kata rohidin. 
mediasi, lanjut gubernur, akan kembali diagendakan oleh pihaknya untuk kembali menghadirkan kedua pemerintah daerah yang terlibat dalam sengketa tapal batas. 
baca juga:65 pelajar sma/k bertarung raih juara o2sn 2024 tingkat kabupaten. ini pesan mkks sma bengkulu utara
baca juga:santi bessy aswinda : edukasi kaum perempuan tentang kdrt sangat penting 
"pada prinsipnya kita kembali mempertemukan kedua kabupaten yang tengah bersengketa terkait tata batas wilayah. dalam pertemuan itu, kita berharap solusi datang dari kedua kabupaten," harap rohidin.
mahkamah konstitusi atau mk, telah membacakan putusan selanya, sebelum mengagendakan putusan final yang direncanakan bakal dilakukan 3 bulan kedepan. 
sikap mahkamah itu diputuskan oleh sembilan hakim konstitusi yaitu suhartoyo selaku ketua merangkap anggota, saldi isra, arief hidayat, enny nurbaningsih, anwar usman, daniel yusmic p. foekh, m. guntur hamzah, ridwan mansyur, dan arsul sani, masing-masing sebagai anggota. 
baca juga:regulasi pilkades dan bpd menunggu penyesuaian uu desa
baca juga:ini waktu paling lambat penyaluran sertifikasi guru triwulan 1 tahun 2024 
sebelum menjatuhkan putusan akhir: 
1. memerintahkan kepada gubernur provinsi bengkulu untuk memfasilitasi penyelesaian mediasi antara pemerintah kabupaten lebong dengan pemerintah kabupaten bengkulu utara dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah dan cakupan wilayah kabupaten bengkulu utara di bawah supervisi kementerian dalam negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan ini diucapkan; 
2. memerintahkan kepada gubernur provinsi bengkulu untuk melaporkan kepada mahkamah mengenai hasil mediasi antara pemerintah kabupaten lebong dengan pemerintah kabupaten bengkulu utara tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak mediasi selesai dilakukan. 
3. memerintahkan kepada kementerian dalam negeri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan kepada mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak mediasi selesai dilakukan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 23 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan