Pola Pemerintah Cegat Joki CAT di Tes ASN 2024, Keluarga Peserta Bisa Cek Langsung

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 13 May 2024 - 15:49

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas-unair.ac.id-

pola pemerintah cegat joki cat di tes asn 2024, keluarga peserta bisa cek langsung                             radarutara.bacakoran.co - praktik curang dalam seleksi casn, masih terus membayangi. juga sudah terjadi dan terbukti adanya calo hingga joki yang merupakan cara curang. 
pemerintah lantas memasang kuda-kuda. hal ini dibeberkan menteri pemberdayaan aparatur negara dan roformasi birokrasi atau menteri panrb, abdullah azwar anas.
penjelasan anas ini, merujuk semakin dekatnya pelaksanaan tes asn yang diperkirakan dihelat juni mendatang. atau selambat-lambatnya awal juli 2024. 
menteri yang berangkat dari karier politik sebagai bupati banyuwangi itu, menyampaikan soal live score yang ada di badan kepegawaian negara atau bkn. 
baca juga:ini alokasi anggaran dan kuota pip provinsi jakarta
baca juga:ini alokasi anggaran dan kuota pip provinsi di yogyakarta
dijelaskanya, live score merupakan sistem yang didesain pihak lain seperti keluarga, kerabat hingga masyarakat, dapat menyaksikan perolehan nilai hasil peserta tes. 
"ini adalah live score di kantor bkn. sehingga live score ini menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tes. karena hasil tes dapat diketahui secara langsung," ujar menteri anas. 
dia menegaskan, pelaksanaan tes saat ini sangat menjunjung tinggi nilai transparasi dan akuntabilitas pelaksanaan. 
pejelasan menteri, sekaligus menangkis kekhawatiran publik, terkait keberadaan joki hingga calo tes casn yang melibatkan orang dalam alias ordal. 
"no joki, no ordal," tegasnya. 
baca juga:ini alokasi anggaran dan kuota pip provinsi bengkulu
baca juga:hilang selera makan, selasa besok pejabat di tiga opd diperiksa jaksa, pejabat lainnya nyusul
selain menggunakan sistem live score yang dapat dilitik dan disaksikan secara luas oleh publik. 
menteri anas juga menerangkan, dalam pelaksanaan tes tertulis dengan sistem computer asisted test atau cat yang tetap akan digunakan. 
penggunaan sistem face recognition, turut ditegaskan menteri anas. menyikapi masih bobolnya sistem seleksi terdahulu, dengan keberadaan joki. 
anas menegaskan, face recognition yang menjadi perangkat sistem keamanan dan identifikasi pengenalan wajah, bakal diterap secara ganda. 
pertama, kata dia, ketika peserta tiba di lokasi cat. selanjutnya, face recognition yang juga digunakan saat peserta mengerjakan tes tertulis. 
baca juga:ini alokasi anggaran dan kuota pip provinsi banten
baca juga:ini alokasi anggaran dan kuota pip provinsi bali
"dengan face recognition ini saya kira akan lebih terjaga, pelaksanaan tes secara fair untuk terhindar dari praktik curang," ungkapnya. 
menteri panrb, abdullah azwar anas, menyampaikan, pelaksanaan tes casn tahun ini diproyeksikan sudah berjalan pada juni 2024. 
"maksimal alias selambat-lambatnya pelaksanaan pembukaan pendaftaran pada awal juni 2024," kata laman kementerian panrb, sabtu, 4 mei 2024.  
ditegaskan kementerian panrb, proses di atas tentunya sangat menunggu tuntasnya pelaksanaan input rincian formasi dari instansi baik pusat hingga daerah. 
baca juga:ini alokasi anggaran dan kuota pip provinsi aceh
baca juga:serai, bukan sekedar bumbu dapur. ini segudang manfaatnya versi dr zaidul akbar
turut terungkap, saat ini ternyata masih adanya instansi yang belum mengirimkan rincian formasinya sebagai tindaklanjut alokasi formasi yang telah diberikan pemerintah atas usulan. 
proses lambat ini, terkesan tidak konsisten. pasalnya, sejak awal instansi pengusul baik itu pusat hingga daerah, telah memiliki pertimbangan kebutuhan jabatan. 
"saat ini, bkn tengah memproses penyelesaian verifikasi terhadap rincian yang telah diusulkan oleh instansi," jabarnya. 
pesan tegas juga mulai disampaikan kementerian panrb, menyikapi proses penginputan rincian formasi yang berkepanjangan. 
baca juga:lulusan smk banyak nganggur, tamparan keras dirjen vokasi? begini sejarah lahirnya direktorat yang mengurusi 
baca juga:ternyata..ini waktu yang tepat untuk tidur malam? selain menjadi sunnah juga baik untuk kesehatan
padahal, kata menteri anas, pemerintah sudah melakukan beberapa kali perpanjangan tenggat waktu pengisiannya. 
"termasuk di dalamnya ada instansi daerah," ungkap menteri anas, soal instansi yang tak kunjung merampungkan penginputan rincian formasi ke sistem bkn. 
mantan bupati banyuwangi itu pun, kembali menegaskan, proses yang kini tengah ditunggu untuk dirampungkan, merupakan estafet tahapan untuk memulai pendaftaran casn yang telah ditunggu-tunggu masyarakat. 
secara umum diketahui, alokasi formasi secara nasional terbagi total dengan menempatkan daerah sebagai wilayah dominan sebaran formasi. 
baca juga:lulusan smk banyak nganggur, tamparan keras dirjen vokasi? begini sejarah lahirnya direktorat yang mengurusi 
baca juga:ternyata..ini waktu yang tepat untuk tidur malam? selain menjadi sunnah juga baik untuk kesehatan
dari 2.302.543 formasi yang bakal dibuka, sebanyak 1.867.333, merupakan alokasi formasi yang diberikan pemerintah kepada instansi daerah. 
sisanya, sebanyak 429.183 formasi, merupakan alokasi yang diberikan pemerintah kepada instansi pusat. 
beberapa kasus di sektor penataan pegawai, menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengentaskannya. 
salah satunya, menyikapi keberadaan jumlah pegawai non asn yang jumlahnya mencapai jutaan manusia. 
mengulas kembali, pangkalan database tenaga non asn, kini tengah menjadi perbincangan. 
baca juga:ini alokasi anggaran dan kuota pip provinsi jakarta
baca juga:ini alokasi anggaran dan kuota pip provinsi di yogyakarta
lumrah saja, basedata yang dikelola oleh badan kepegawaian negara atau bkn itu, telah diproses sejak oktober 2022 lalu. 
disebut-sebut, pangkalan data tersebut menjadi cikal bakal basis data, saat kebijakan pemerintah dalam penataan birokrasi nantinya dilakukan, sesuai dengan uu asn terbaru.
polemik keberadaan pegawai non asn di lingkungan birokrasi yang berjumlah 2,3 juta se indonesia, kembali menjadi sorotan.  
apalagi uu asn yang baru, melarang seluruh instansi pemerintah untuk mengangkat pegawai non asn. 
seluruh pelaksanaan birokrasi di lingkungan pemerintahan, nantinya hanya dilaksanakan oleh asn yakni pns dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk. 
baca juga:ini alokasi anggaran dan kuota pip provinsi bengkulu
baca juga:hilang selera makan, selasa besok pejabat di tiga opd diperiksa jaksa, pejabat lainnya nyusul
pengangkatan honorer menjadi asn sebagaimana tertuang dalam uu asn, turut dilontarkan progresnya oleh ketua komisi ii dpr ri ahmad doli kurnia tandjung, tahun lalu.
politisi senayan itu bilang, pihaknya akan terus berkomitmen bersama pemerintah mengawal proses itu. kepastian ini, jelas ditunggu. 
tidak hanya instansi pemerintah yang tempat bekerja para honorer. jumlahnya se-indonesia juga tidak sedikit. mencapai 2,3 juta orang. 
maka menjadi sangat strategis kepastian regulasinya. strategis pula secara politis. 
doli bilang, kini pihaknya bersama dengan pemerintah sedang menyusun terbitnya aturan turunan dari rumpun uu asn. 
baca juga:ini alokasi anggaran dan kuota pip provinsi banten
baca juga:ini alokasi anggaran dan kuota pip provinsi bali
formatnya berupa peraturan pemerintah (pp) sebagai peraturan pelaksana uu asn pengganti uu nomor 5/2014 tentang aparatur sipil negara.
”kita terus mengawal dan memperjuangkan nasib bapak, ibu, tenaga honorer dan alhamdulillah sudah mendapatkan proses yang luar biasa," ungkapnya, dikutip dari rilis resmi dpr ri. 
politisi senayan yang juga ketua komisi 2 dpr ri, ahmad doli kurnia tandjung menyampaikan proyeksi. katanya, pp tersebut paling lama bulan april tahun ini bisa kelar. 
dari gedung nusantara di jakarta itu, doli bahkan mengungkap, memungkinkan aturan turun terbit lebih cepat lagi. sebelum april malahan. 
baca juga:ini alokasi anggaran dan kuota pip provinsi aceh
baca juga:serai, bukan sekedar bumbu dapur. ini segudang manfaatnya versi dr zaidul akbar
rencang bangun aturan turunan ini, dijelaskan doli untuk mengupayakan bagaimana yang 2,3 juta tenaga honorer yang sudah terdata, terverifikasi otomatis diangkat menjadi pppk.
versinya, tidak akan ada lagi honorer yang diberhentikan pada 2024.
"pada akhirnya honorer menjadi pppk penuh waktu. kemudian prosesnya melalui pendekatan pppk paruh waktu dan segala macam," ungkapnya. 
dalam warta sebelumnya, awal-awal pengesahan uu asn, pengangkatan honorer menjadi pppk, terus mendapatkan dorongan. 
bukan hanya dari kalangan organisasi. legislatif turut menyuarakan konsep yang dibilang senayan, sudah menjadi sepakat moral pemerintah dan dpr. 
baca juga:ini alokasi anggaran dan kuota pip provinsi jakarta
baca juga:ini alokasi anggaran dan kuota pip provinsi di yogyakarta
hal ini lahir sejak awal pembahasan uu nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (asn). kondisi itu turut dibocorkan wakil ketua komisi ii dpr ri, junimart girsang. 
baginya, "konsensus" yang ada saat awal revisi uu asn, harus ditindaklanjuti secara konsisten oleh pemerintah. 
karenanya, dia mendesak mulai dari kementerian panrb dan badan kepegawaian negara (bkn), segera mengangkat para tenaga honorer yang masa pengabdiannya telah 5 tahun keatas, menjadi pppk.
"pemerintah harus konsisten," kata junimart, seperti dilansir dpr ri.
kemudian junimart cenderung menilai aneh, ketika pemerintah masih tetap melakukan seleksi terhadap para honorer. 
baca juga:ini alokasi anggaran dan kuota pip provinsi bengkulu
baca juga:hilang selera makan, selasa besok pejabat di tiga opd diperiksa jaksa, pejabat lainnya nyusul
versinya, dalam aturan yang telah disepakati oleh dpr dan pemerintah, praktis tidak ada seleksi bagi para honorer untuk diangkat menjadi pppk.
legislator itu pun mendesak audit verifikasi dan validasi data honorer di seluruh indonesia oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp). 
konon, banyak ditemukan tenaga honorer di daerah yang telah mengabdi lebih dari 5 tahun, tapi justru tidak masuk usulan pemda.
adanya sengkarut itu, dpr meminta kementerian panrb melakukan aksi jemput bola secara langkah responsif atas persoalan yang terjadi. 
belum lagi, kata dia, soal ketidakpastian nasib para satpol pp, guru, tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan, honorer di kejagung, kepolisian, dan instansi lainnya. 
baca juga:ini alokasi anggaran dan kuota pip provinsi banten
baca juga:ini alokasi anggaran dan kuota pip provinsi bali
"penyelesian honorer melalui pengangkatan pppk ini masalah hidup, jadi konsistenlah dengan komitmen," pungkasnya. 
di tengah usulan formasi yang sudah dikunci oleh pusat, atas usulan daerah-daerah. diketahui, formasi cpns dan pppk tahun 2024 ini, terdapat formasi satpol pp. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 14 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan