Banyak yang Belum Tahu! Ini Seri Nomor Polisi yang Ada di Indonesia

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 29 Apr 2024 - 11:47

Kendaraan dari luar daerah saat melintasi jalur mudik di ruas Jalur Lintas Barat Sumatera di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu yang menjadi salah satu titik rawan kecelakaan-Radar Utara/ Benny Siswanto -

banyak yang belum tahu! ini seri nomor polisi yang ada di indonesia                            radarutara.bacakoran.co - banyak yang belum tahu, seri nomor polisi yang berlaku di indonesia.
sebagai negara yang memiliki luasan wilayah yang luas, pemerintah indonesia memenej sedemikian rupa lintas kepentingan. 
salah satuya kodefikasi pada seri nomor polisi kendaraaan bermotor. 
lantas apa saja, kode atau seri nomor kendaraan di indonesia. seri terbagi dalam huruf tunggal atau gabungan. 
baca juga:gubernur kembali gulirkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor
baca juga:rata-rata rp 1 m, kendaraan lintasi jalan tol bengtaba masih diluar ekspektasi
dari beberapa seri, ada yang berlaku untuk satu daerah saja. ada pula, dengan seri yang sama, namun berlaku atau digunakan untuk lebih satu daerah.
berikut seri nomor polisi atau plat nomor kendaraan yang ada di indonesia
a = banteng 
b = jakarta 
c = bandung 
d = cirebon
baca juga:5 cara merawat aki pada kendaraan kesayangan anda agar tetap awet
baca juga:arus balik, 11.760 kendaraan melintasi tol bengtaba
f = bogor 
g = pekalongan 
h = semarang
k = jepara, pati, rembang
l = surabaya
baca juga: info penting! razia kendaraan 14 hari dimulai senin
baca juga:tak perlu takut! ini 4 tips agar tidak mabuk kendaraan pada saat mudik lebaran
m = madura
n = malang 
r = banyumas 
s = bojonegoro
t = karawang
baca juga:dump truk nyaris hantam rumah warga, besok pembatasan operasional kendaraan berlaku
baca juga: urgensi lanjutan pemutihan pajak vs ribuan kendaraan nunggak pajak
aa= kedu
ab= yogyakarta 
ad= surakarta
ae= madiun 
ag= kediri
ba= sumatera barat
baca juga:sebelum berangkat mudik, ini yang harus dicek pada kendaraan
baca juga:ini dia penyebab ban kendaraan cepat habis. perhatikan 6 hal ini... 
bb= tapanuli
bd= bengkulu 
bg= palembang
be= lampung
kb= kalimantan barat 
kt= kalimantan timur 
baca juga:arus balik, 11.760 kendaraan melintasi tol bengtaba
baca juga:rata-rata rp 1 m, kendaraan lintasi jalan tol bengtaba masih diluar ekspektasi
bh= jambi
bl= aceh 
bk= sumatera utara
bn= bangka belitong 
bm= riau
dd= sulawesi 
dg= maluku utara
baca juga:jalan provinsi di terutung mukomuko sudah bisa dilalui kendaraan
baca juga:gubernur kembali gulirkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor
db= minahasa
de= maluku selatan 
dk= bali
dl= sangihe
dr= lombok 
ds= papua 
ed= flores
eb= flores 
ea= sumbawa
baca juga:jalan provinsi di terutung mukomuko sudah bisa dilalui kendaraan
baca juga:gubernur kembali gulirkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor
selain tertib administrasi wilayah. keberadaan seri nomor polisi juga menjadi bagian dari mitigasi di sektor lalulintas dalam menindak sebuah pelanggaran berlalulintas . 
pantauan media ini, cukup banyak ragam pelanggaran yang menjadi target operasi selama laju pelaksanaan operasi lalulintas. 
tidak kurang sebelas pelanggaran lalu lintas, setidaknya menjadi obyek penindakan tilang secara elektronik hingga konvensional yang diselaraskan dan sarana dan prasarana pendukung.
pelanggarannya, meliputi prilaku buruk pengendara seperti berkendara sembari menggunakan ponsel, pengemudi atau pengendara di bawah umur.
baca juga:dump truk nyaris hantam rumah warga, besok pembatasan operasional kendaraan berlaku
baca juga: urgensi lanjutan pemutihan pajak vs ribuan kendaraan nunggak pajak
termasuk juga berboncengan lebih dari satu orang di motor, lalu pengendara yang tak memakai helm standar nasional indonesia atau sni.
kemudian pengemudi yang tak menggunakan sabuk pengaman, melawan arus lalu lintas, melebihi batas kecepatan berkendara, memakai knalpot yang tak sesuai standar. 
juga menjadi target seperti kendaraan melebihi muatan, penggunaan strobo tidak sesuai peruntukan, berkendara dalam pengaruh alkohol sampai dengan penggunaan plat nomor khusus palsu.
warta sebelumnya, mengulas soal sanksi penggunaan knalpot tak standar ini, tidak cuma terhadap penggunanya saja. 
baca juga:jalan provinsi di terutung mukomuko sudah bisa dilalui kendaraan
baca juga:gubernur kembali gulirkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor
tapi juga kepada penjualnya. penyitaan kendaraan pun bisa dilakukan. kapolres bengkulu utara akbp lambe p birana, sik melalui kasat lantas iptu ayu sekar sari kuarisin, strk,sik juga pernah menjelaskan, soal ancaman sanksinya.
diterangkan ayu, dalam beberapa aturan mulai dari undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan (llaj).
selain itu, ada juga undang-undang tentang perlindungan konsumen. sampai dengan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 yang mengatur soal penyitaan.
"tiga obyek tindakan lewat regulasi di atas, mulai dari pengendara, penjual knalpot brong sampai dengan penyitaan ranmor dapat dilakukan kepada pelanggar," tegasnya. 
baca juga:5 cara merawat aki pada kendaraan kesayangan anda agar tetap awet
baca juga:rata-rata rp 1 m, kendaraan lintasi jalan tol bengtaba masih diluar ekspektasi
bagi pengguna, terus ayu, dapat dijerat dengan pasal 285 ayat (1) uu llaj. 
sanksinya, dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak rp 250 ribu.
sedangkan bagi penjual knalpot brong, terus dia lagi, dapat dijerat dengan pasal 8 ayat 1a uu nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
lebih rinci, ayu menegas, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam kententuan perundang-undangan.
baca juga:arus balik, 11.760 kendaraan melintasi tol bengtaba
baca juga:ini dia penyebab ban kendaraan cepat habis. perhatikan 6 hal ini... 
"penyitaan kendaraan bermotor juga dapat dilakukan dengan merujuk pasal 32 ayat (6) huruf c ke-6 peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012," tegasnya. 
beleid di atas menegaskan, penyitaan atas kendaraan bermotor dilakukan jika terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor.
sekadar menginformasikan, pelanggaran berkendara terkait dengan helm diatur pada pasal 291 ayat (1) dan (2) uu llaj.
ayat 1 menjelaskan, soal setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak menggunakan helm standar nasional indonesia (sni). 
baca juga:18.897 unit kendaraan, tercatat masuk tol bengkulu - taba penanjung
baca juga:sebelum berangkat mudik, ini yang harus dicek pada kendaraan 
sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (8), dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak rp 250 ribu.
kemudian untuk ayat 2 menjelaskan, soal setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm. 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8), dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak rp 250 ribu.
untuk diketahui, rujukan standarisasi helm di indonesia dilaksanakan badan standarisasi nasional (bsn). 
baca juga: urgensi lanjutan pemutihan pajak vs ribuan kendaraan nunggak pajak
baca juga:dump truk nyaris hantam rumah warga, besok pembatasan operasional kendaraan berlaku 
tepatnya dalam ketentuan sni nomor 1811-2007 dan amandemennya sni nomor 1811-2007/amd:2010 tentang helm pengendara kendaraan roda dua. 
lewat regulasi ini diatur soal standarisasi model, material hingga mutu helm di pasaran. turut diatur pula soal jenis-jenis helm open face dan full face.
kampanye tertib aturan, tidak semata-mata menerapkan aturan negara. sejalan dengan prinsip moril sosial sebagai masyarakat yang tinggal di negara hukum. 
sadar dan taat hukum, juga memiliki imbasan positif yakni bagi keselamatan personal dan lebih luas lagi adalah orang lain. 
baca juga:jalan provinsi di terutung mukomuko sudah bisa dilalui kendaraan
baca juga:gubernur kembali gulirkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor
pantauan radar utara beberapa waktu lalu, prilaku yang tidak patut ditiru yakni seorang pengendara motor metik yang justru dengan santainya berkendara tanpa menggunakan helm. 
bukan tertinggal. layaknya lazim dalih pengemudi, ketika terjaring razia lalulintas. ada 2 buah helm dimotornya, justru malah diikatkan di bagian belakang motornya itu.
secara aturan, prilaku buruk berkendara itu patut diduga melanggar pasal 291 ayat 1 undang-undang lalulintas dan angkutan jalan (llaj). 
diketahui bersama, pemotor yang tidak menggunakan helm, maka dapat dikenai sanksi denda maksimal sebanyak seperempat juta atau rp 250 ribu atau kurungan penjara paling lama 1 bulan.
baca juga:rata-rata rp 1 m, kendaraan lintasi jalan tol bengtaba masih diluar ekspektasi
baca juga:5 cara merawat aki pada kendaraan kesayangan anda agar tetap awet
dijelaskan ayu, sadar hukum memberikan implikasi positif, tidak hanya sebatas terbebas dari ancaman sanksi yang berlaku dalam hukum positif. 
tapi juga memberikan implikasi tingkat keselamatan yang lebih baik, dibandingkan dengan mereka yang tidak tertib aturan saat berkendara. 
"maka ini adalah persoalan kita bersama. perlu kita sikapi secara bersama-sama, untuk mewujudkan duta-duta sadar hukum dalam tertib berkendara," ujarnya. 
lebih jauh, ayu juga turut mencontohkan kasus lain yang pelanggarannya memungkinkan berakibat dengan orang lain. 
baca juga:arus balik, 11.760 kendaraan melintasi tol bengtaba
baca juga:ini dia penyebab ban kendaraan cepat habis. perhatikan 6 hal ini... 
salah satunya, kata dia, seperti penggunaan knalpot brong atau knalpot racing. ditegaskannya, hal itu dilarang keras, karena tidak sesuai dengan peruntukannya. 
kembali mengulas, pada pasal 285 ayat (1) uu ri nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (llaj) menjelaskan dengan tegas. 
setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama. 
selanjutnya, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. 
baca juga:18.897 unit kendaraan, tercatat masuk tol bengkulu - taba penanjung
baca juga:sebelum berangkat mudik, ini yang harus dicek pada kendaraan 
penegasan di atas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3). 
"kami menyerukan langkah massif, lintas selemen mulai dari daerah hingga desa, kelurahan sampai dengan sekolah, untuk bahu membahu melakukan edukasi di masyarakat," pungkas kapolres menyeru. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 6 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan