Polres Mukomuko Awasi Perekrutan Anggota Adhoc Pilkada 2024

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Jumat , 26 Apr 2024 - 20:12

Kapolres Mukomuko AKBP Yana Supriatna S.IK, M.Si -Radar Utara/ Wahyudi -

polres mukomuko awasi perekrutan anggota adhoc pilkada 2024                            mukomuko.radarutara.bacakoran.co – untuk mengantisipasi terjadinya praktik suap dan nepotisme.
 serta untuk memastikan, pelaksanaan perekrutan anggota adhoc pilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024 berjalan lancar dan aman. 
polres mukomuko, polda bengkulu, akan terus melakukan pengawalan dan pengawasan secara ketat.
kapolres mukomuko akbp yana supriatna s.ik, m.si ketika dikonfirmasi mengatakan. sudah menjadi kewajiban polri untuk membantu menyukseskan berjalannya pilkada tahun ini agar kondusif, dan lancar.
baca juga:asn diminta lestarikan batik khas mukomuko
baca juga:pemilik ternak bisa di penjara 3 bulan
“tentunya kami akan mengawasi seluruh rangkaian jalannya kegiatan pilkada di mukomuko termasuk penerimaan anggota adhoc (ppk) yang saat ini tengah di selenggarakan kpu mukomuko,”katanya.
kapolres juga meminta seluruh masyarakat mukomuko juga mendukung berjalannya pilkada yang kondusif, dengan melaporkan apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran pilkada yang kemungkinan terjadi. 
sedangkan apabila terdapat tindakan yang memiliki unsur pidananya tentu semua akan diproses sesuai aturan yang berlaku.
“mari sama-sama kita awasi jalannya rangkaian pilkada yang telah berjalan, sehingga dalam pemilihan nantinya dapat berjalan lancar,” tegasnya.
baca juga:25 caleg mukomuko terpilih segera ditetapkan
baca juga:rakor evaluasi, kpu klaim pemilu 2024 di mukomuko sukses
sementara itu ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten mukomuko teguh wibowo mengaku. sudah mulai bergerak mengawasi jalannya rangkaian dari kegiatan pilkada. 
beberapa hari yang lalu bawaslu sudah melayangkan surat kepada kpu mukomuko harus melakukan prekrutan anggota adhoc secara terbuka dan sesuai aturan yang ada. 
mulai dari kpu harus mengumumkan, membuka pendaftaran, menjelaskan syarat-syarat kepada publik.
“kami sudah surati kpu terkait hal ini. sedangkan berkaitan isu adanya laporan praktik suap dan nepotisme, atau calon anggota titipan dalam pelaksanan belum ada kami terima dari masyarakat, dan pastinya kami akan terus bekerja,” tegasnya.
baca juga: kemenkumham gandeng dinas pu desain pagar lapas mukomuko
baca juga:dinas pu tangani dua titik irigasi di selagan raya
sedangkan berkaitan dengan langkah yang dilakukan bawaslu mukomuko dalam mengantisipasi praktek-praktek yang tidak sesuai regulasi.
 bawaslu akan melakukan pemantauan rutin berjalannya proses penerimaan dan mentracking data-data calon anggota ppk melalui berkas yang lamaran. 
agar tidak adanya aturan yang dilanggar, seperti anggota partai politik, ada hubungan ikatan perkawinan antar sesama penyelenggara, serta masih banyak aturan lain yang mengikat, untuk menjadi ppk.
“yang pastinya ketika kemampuan ada, sudah memenuhi syarat, dan sanggup bekerja akan menjadi penentu kelulusan. jika nantinya ada anggota yang lulus ppk dan masih ada ikatan dengan salah satu anggota kpu mukomuko tidak akan menyalahi aturan. sebab hubungan perkawinanlah yang tidak diperbolehkan,” pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 27 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan