Penanggulangan Bencana, Masyarakat Harus Menjadi Subjek

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Senin , 15 Apr 2024 - 20:35

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mukomuko, Ruri Irwandi, ST, MT-Radar Utara/ Wahyudi -

penanggulangan bencana, masyarakat harus menjadi subjek                            mukomuko.radarutara.bacakoran.co- masyarakat di kabupaten mukomuko telah dilibatkan dalam upaya antisipasi ancaman bencana alam jika sewaktu-waktu terjadi di daerah ini.
baik bencana alam longsor, banjir, gempa bumi dan yang lainnya. dan masyarakat, kini sudah menjadi subjek dan bukan objek dalam penanggulangan bencana. 
kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) kabupaten mukomuko, ruri irwandi, st, mt ketika dikonfirmasi senin, 15 april 2024 menyatakan. 
selama ini, pemerintah daerah hanya menjadikan masyarakat sebagai objek yang mendapatkan bantuan bila bencana sudah terjadi.
baca juga:empat puskesmas di mukomuko terakreditasi paripurna
baca juga:breaking news!! kabarnya, warga tanah harapan tewas diterkam buaya di sungai selagan
 padahal masyarakat dapat dijadikan subjek dengan membantu dalam melakukan antisipasi bencana alam ketika terjadi.
"untuk mewujudkan masyarakat menjadi subjek penanggulangan bencana. kami terus menggencarkan kegiatan pelatihan tanggap bencana dengen melibatkan masyarakat dan para relawan desa di daerah ini," katanya.
ia juga menyebutkan, pelatihan yang dilaksanakan itu tidak lain bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. 
selain itu, juga menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh serta membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. 
baca juga:pemerintah desa diminta verifikasi data kesejahteraan sosial
baca juga:polres mukomuko pastikan keamanan pengendara di jalinbar sumatera
sebab kata ruri, pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 dengan tanggung jawab melakukan pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan dan melakukan perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
"hal itu juga sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana bahwa pengurangan risiko bencana merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana," ujarnya.
oleh karena itu, pemerintah daerah terus melakukan pengurangan risiko bencana alam dengan berbagai cara. 
baca juga:bupati sapuan sumbangkan gaji untuk kegiatan amal bakti sosial
baca juga:waduh, kuota pupuk subsidi di mukomuko berkurang
antara lain mengurangi intensitas ancaman longsor (mitigasi) melalui serangkaian langkah dan memberdayakan masyarakat untuk langkah antisipasi ancaman bencana alam. perlu mitigasi bencana, jika itu bencana longsor bisa dilakukan dengan mengurangi volume material yang akan longsor, melakukan rekayasa vegetasi pohon dan lainnya.
"jika terjadi bencana banjir, masyarakat bisa melaksanakan gotong royong membersihkan parit jalan, dan lainnya. itulah salah satu upaya yang harus bersama -sama kita lakukan. yang jelasnya, dalam hal ini. masyarakat bukan lagi objek, tapi subjek dalam penanggulangan bencana alam," jelasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 16 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan