Pemerintah Desa Diminta Verifikasi Data Kesejahteraan Sosial

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Minggu , 14 Apr 2024 - 19:26

kantor dinas sosial (Dinsos) kabupaten mukomuko -Radar Utara/ Wahyudi -

pemerintah desa diminta verifikasi data kesejahteraan sosial                            mukomuko.radarutara.bacakoran.co-ini informasi penting bagi seluruh pemerintah desa dan kelurahan di kabupaten mukomuko.
agar dapat berperan aktif melakukan verifikasi dan validasi untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (dtks). 
kepala dinsos (dinsos) kabupaten mukomuko edy kasman, sh mengatakan. sebanyak 148 desa dan tiga kelurahan tersebar dalam 15 kecamatan. 
sekarang ini sudah memiliki operator sistem informasi kesejahteraan sosial next generation (siks-ng).
baca juga:polres mukomuko pastikan keamanan pengendara di jalinbar sumatera
baca juga:bupati sapuan sumbangkan gaji untuk kegiatan amal bakti sosial
"operator siks-ng harus aktif melalukan verval untuk memantau siklus data keluar masuk. kalau memang ada keluarga penerima manfaat (kpm) bantuan sosial yang sudah mampu di dalam dtks, silahkan mereka keluarkan dari data penerima bansos," tegas edi.
tugas operator siks-ng, katanya, memasukkan hasil pengambilan keputusan di forum tertinggi tingkat desa dalam musyawarah. 
ada yang disebut musyawarah desa khusus dan musyawarah kelurahan khusus. 
apabila hasil musyawarah tingkat desa dan kelurahan sudah keluar dan ada kpm yang sudah mampu secara ekonomi, maka kpm boleh dikeluarkan dari dtks.
baca juga:waduh, kuota pupuk subsidi di mukomuko berkurang
baca juga:pemkab mukomuko bakal halal bihalal keliling kecamatan
"hasil musyawarah, nama-nama yang dimasukkan dan dikeluarkan sudah dapat keputusan, ada berita acara ini yang diinput oleh operator siks-ng di sistem. jadi berjenjang dari bawah lalu dinas meneruskan ke kementerian," katanya.
diterangkanya, bulan juli 2023 silam. pihaknya  telah melakukan verifikasi dan validasi data sebanyak 12 ribu orang se-kabupaten mukomuko. 
pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi ke lapangan. ia ajarkan dan dampingi pemdes melakukan verifikasi dan validasi dtks di bulan juli - agustus 2024.
"dan alhamdulillah di bulan september sudah di angka 70 ribu lebih," ungkapnya.
baca juga:selasa besok asn mulai ngantor, sekda: kepala opd wajib laporkan kehadiran asn
baca juga:kapolres mukomuko pastikan kesiapan pengamanan idul fitri 2024
artinya, operator ini perlu diajak, diimbau, dan didampingi dalam melakukan verifikasi dan validasi untuk memperbaiki dtks.
"jika data tidak diverifikasi dan validasi maka tiga bulan berturut-turut penerima bansos dihilangkan otomatis. karena mereka melihat itu data beku karena warga yang bersangkutan sudah mampu," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 15 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan