Pemkab Ambil Langkah Pasca 6 ASN Ditetapkan Tersangka Korupsi RSUD

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Jumat , 22 Mar 2024 - 20:46

Pemkab Mukomuko ambil langkah setelah 6 ASN ditetapkan tersangka korupsi-Radar Utara/Wahyudi-

pemkab ambil langkah pasca 6 asn ditetapkan tersangka korupsi rsud                            mukomuko,radarutara.bacakoran.co- sebelumnya, penyidik kejaksaan  negeri (kejari) mukomuko menetapkan sebanyak 7 orang sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan rsud mukomuko tahun 2016-2021.
baik anggaran yang bersumber dari apbd maupun blud. atas perkara tersebut, negara telah mengalami kerugian hingga mencapai sebesar rp4,7 miliar.
untuk diketahui, dari sebanyak 7 orang tersangka itu. sebanyak 6 orang diantaranya berstatus aparatur sipil negara (asn) aktif yang bertugas di sejumlah opd. diantaranya inisial ta mantan direktur, af  mantan bendahara pengeluaran blud. 
inisial a  mantan kepala bidang keuangan. hi mantan kepala bidang pelayanan medis, inisial kn  mantan kasi perbendaharaan dan verifikasi  bidang keuangan rsud, jm mantan bendahara pengeluaran blud rsud. 
baca juga:pusat setujui 1.000 formasi cpns dan pppk usulan mukomuko
baca juga:24 pejabat eselon iii dan iv pemprov bengkulu dimutasi
sedangkan tersangka inisial hf  mantan kepala bidang keuangan rsud mukomuko, sudah memasuki masa pensiun dari asn.
terhadap 6 asn aktif yang terjerat kasus dugaan korupsi itu. maka pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko, pun kini sedang mengambil langkah.
pemkab mukomuko melalui badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm), dalam waktu dekat akan segera melakukan pemberhentian sementara terhadap 6 asn tersebut. 
dan saat ini pemkab mukomuko menunggu surat tembusan dari kejaksaan negeri mukomuko untuk status tersangka tersebut.
baca juga:mk akan rampungkan perkara phpu dalam 14 hari kerja
baca juga:haji ramah lansia, kemenag tawarkan moderasi manasik
setelah ada surat dari kejaksaan, baru dilakukan pemberhentian sementara terhadap asn berstatus tersangka. hal itu sudah  diatur dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. 
terkait hal itu, bupati mukomuko, h. sapuan ketika dikonfirmasi menegaskan. saat ini pemerintah daerah kabupaten mukomuko melalui bagian hukum sudah berkoordinasi dengan pihak inspektorat daerah terkait dengan langkah yang akan dilakukan.
"sebab terkait dengan kasus tersebut, terlepas dari kasusnya tentu saja kita prihatin kepada pribadi para tersangka tersebut," katanya.
dan untuk diketahui, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran rsud tahun 2016-2021. negara mengalami kerugian mencapai rp4, 8 miliar lebih berdasarkan penghitungan tim auditor kejati bengkulu. 
baca juga:masjid agung demak dan islam nusantara
baca juga:pemkab gagal sediakan lahan untuk mapolsek selagan raya
rinciannya, tahun 2016 jumlah kerugian negeranya mencapai rp 892,6 juta lebih. tahun 2017 sebesar rp 901.1 juta lebih, tahun 2018 sebesar rp 1,1 miliar lebih, tahun 2019 sebesar rp 1,3 miliar lebih, tahun 2020 sebesar rp 198.6 juta lebih dan tahun 2021 sebesar rp 285.6 juta lebih.
modus yang dilakukan para tersangka yaitu melakukan belanja yang tidak dilaksanakan (fiktif), belanja pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran, lalu mark up, dan belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti spj. 
ada pun salah satu poin yang menjadi perhatian penyidik kejaksaan dalam penanganan perkara dugaan korupsi itu diantaranya soal utang obat, utang alat kesehatan (alkes), termasuk pembayaran honor dan gaji pegawai dan yang lainnya.
penyidik juga melakukan penyitaan berkas dokumen-dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran di rsud mukomuko dari 2016 hingga 2021. 
baca juga:perusahaan diminta bayar thr karyawan, thr asn disiapkan rp17 miliar
baca juga:jelang idul fitri disperindag usulkan penambahan kuota gas elpiji subsidi
dalam proses pengungkapan perkara ini, saksi yang telah diperiksa lebih dari 500 orang. 
mulai dari manejemen rsud yang memiliki tanggungjawab atas penggunaan anggaran dari tahun 2016 sampai dengan desember 2021. 
pimpinan pemasok obat dan alat kesehatan, seluruh tenaga kesehatan termasuk tenaga non medis rsud mukomuko, puluhan pemilik toko di kabupaten mukomuko, yang menjadi tempat berbelanja pihak manajemen rsud mukomuko. (rel)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 23 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan