Wujud Transparansi, Desa Wajib MDST Hasil Pembangunan TA 2024

Reporter: Sigit haryanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 19 Mar 2024 - 20:32

Camat Napal Putih, M Abduh Sadat-Radar Utara/ Sigit Haryanto-

wujud transparansi, desa wajib mdst hasil pembangunan ta 2024                            ketrina.radarutara.bacakoran.co - camat napal putih, m abduh sadat, m.pd, meminta kepada seluruh desa di wilayah kerjanya. 
untuk melaksanakan musyawarah desa serah terima atau mdst terhadap seluruh hasil pembangunan yang dilaksanakan pada ta 2023. 
tahapan mdst ini kata camat, tak bisa dianggap sepele karena melalui mdst, seluruh kegiatan yang sudah dikerjakan desa dapat diketahui secara nyata oleh masyarakat.
"jangan dianggap sepele, mdst penting dilakukan oleh desa supaya masyarakat tahu apa yang sudah dikerjakan oleh desa. 
baca juga:puskesmas suka makmur keluarkan edaran waspada demam berdarah
baca juga:hore...blt dana desa talang baru ta 2024 cair, 22 kpm sumringah
sehingga kami tekankan kepada seluruh desa, sebelum beranjak kepada kegiatan di ta 2024 tolong kegiatan yang sudah dikerjakan di ta 2023 diserahkan ke masyarakat," tegas camat.
diakui camat, konflik internal yang terjadi di beberapa desa, sejauh ini akibat kurangnya sikap transparan dari desa kepada masyarakat. 
sehingga hal itu menimbulkan gejolak antara desa dan masyarakat hingga berujung ke persoalan hukum.
"sehingga wajar ketika tahun anggaran sudah berlalu, ada masyarakat yang mempertanyakan dan mempersoalkan program kerja yang dilaksanakan oleh desa sampai ke proses hukum. 
baca juga: titik nol, pemdes bumi harjo salurkan blt-dana desa ta 2024
baca juga:puluhan sekolah dasar di mukomuko ditarget terakreditasi a
salah satu penyebabnya karena tidak ada sikap transparan dari desa ke masyarakat. dan salah satu upaya transparansi yang bisa dilakukan oleh desa ke masyarakat itu adalah dengan melaksanakan mdst," ujarnya.
selain sebagai wujud transparansi, lanjut camat, mdst juga bertujuan untuk menyerahkan hasil pembangunan kepada masyarakat. 
karena selama hasil pembangunan yang dikerjakan oleh desa itu tidak diserahkan ke masyarakat maka aset bangunan tersebut akan tetap menjadi tanggung jawab desa.
"kalau belum diserahkan ke desa, maka segala hal yang terjadi terhadap fisik bangunan yang sudah dikerjakan oleh desa itu akan tetap kembali atau menjadi tanggung jawab desa. 
baca juga:desa di napal putih akan gandeng dppa untuk cegah kasus asusila terhadap anak 
baca juga: 6 masjid di ketrina ini bakal dikunjungi tim safari pemkab bengkulu utara
itulah pentingnya kami tekankan kepada seluruh desa agar melakukan mdst terhadap seluruh bentuk fisik bangunan yang sudah dikerjakan," demikian camat. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 20 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan