Hampir Punah, Pemkab Mukomuko Maksimalkan Perlindungan Ikan Mikih

MUKOMUKO.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Perikanan. Terus berupaya untuk melindungi ikan Mikih, salah satu ikan yang menjadi kebanggaan masyarakat di daerah ini. 

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko, Eddy Aprianto, SP, M.Si mengatakan. Salah satu upayanya untuk melindungi ikan Mikih yaitu dengan menggandeng tokoh adat yang ada di Kabupaten Mukomuko. 

Tujuannya yaitu tokoh adat bisa menerapkan aturan adat untuk melindungi ikan Mikih. Sebab kata Eddy, keberadaan ikan Mikih sejenis ikan liar yang hidup di sejumlah sungai kini nyaris punah.

"Untuk sekarang ini, kita ingin memberikan penyadaran agar masyarakat tidak mengambil Ikan Mikih. Memang perlu sedikit dipaksakan dulu, dengan begitu masyarakat pelan-pelan muncul kesadaran. Dan yang mengatur mereka itu tokoh adat, menggunakan aturan adat," kata Eddy.

BACA JUGA: Kemenag Tetapkan Besaran Zakat Fitrah, Tertinggi Rp50.000 Per Jiwa

BACA JUGA:Bupati Mukomuko Bakal Tunjuk 37 Orang Penjabat Kades

Dijelaskannya, sebelum diterapkan aturan itu. Nanti ia akan membuat kesepakatan dengan masyarakat. Setelah itu tidak ada lagi masyarakat yang boleh mengambil Ikan Mikih selama periode tertentu. 

Selanjutnya, pihaknua nanti juga akan berkoordinasi dengan pimpinan dan tokoh adat khususnya yang ada di daerah sepanjang sungai yang terdapat Ikan Mikih. 

Dan aturan adat itu salah satunya berfungsi untuk menetapkan bahwa ikan yang endemik di daerah tersebut menjadi ikan larangan. Sehingga ikan itu tidak boleh ditangkap sembarangan.

"Tokoh adat bisa membuat aturan  itu. Khusunya  tokoh adat di beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Air Dikit yang berada di aliran Sungai Air Dikit. Sebab di aliran sungai itu masih banyak terdapat Ikan Mikihnya," jelasnya.

BACA JUGA: RSUD Mukomuko Diminta Komitmen Bayar Utang Obat

BACA JUGA:Proyek Patung Pejuang dan Harimau di Bundaran Kota Disiapkan Rp900 Juta

Ditambahkan Eddy, mereka juga yang membuat kesepakatan berapa lama ikan tersebut tidak boleh diambil dan kapan ikan tersebut bisa diambil oleh masyarakat. 

Diungkapkannya, bisa saja mereka sepakati ikan tersebut boleh diambil pada tahun genap, kemudian ikan tersebut tidak boleh diambil pada tahun ganjil.