Gaji ASN Naik, Salary PPPK Tembus Rp7,3 Juta/bulan

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 14 Mar 2024 - 20:40

Ilustrasi Gaji-ekonomi.bisnis.com-

gaji asn naik, salary pppk tembus rp7,3 juta/bulan                              radarutara.bacakoran.co - dikereknya gaji asn oleh pemerintah, mulai berlaku. itu artinya, selain rapel gaji. 
kalangan pelayanan masyarakat itu, bakal bulan depan bakal menerima gaji anyarnya yang naik 8 persen. selain itu, bakal ditambah lagi dengan pembayaran thr oleh pemerintah. asn kian tajir melintir.
penegasan pemberlakuan gaji anyar tersebut, sebagaimana dituangkan dalam peraturan pemerintah atau pp nomor 5 tahun 2024. 
aturan tersebut mengatur tentang perubahan kesembilan belas atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil.
baca juga:potensi muncul masalah, fokus penyelesaian aset
baca juga:apbd bakal dirogoh untuk thr dan gaji 13 kada, dewan hingga asn
adapun subyek aturan ini meliputi honorarium, gaji, penghasilan, uang kehormatan, tunjangan, penghargaan, hak lainnya-kepegawaian serta aparatur negara. 
pp ini yang diteken presiden joko widodo atau jokowi dan disahkan 26 januari 2024 itu, mengubah lampiran ii peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977. 
tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil (lembaran negara republik indonesia tahun 1977 nomor 11, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3098) dan berlaku pada tanggal 1 januari 2024.
tak hanya itu saja, sejalan dengan kebijakan kenaikan gaji, pemerintah turut merilis peraturan presiden atau perpres nomor 11 tahun 2024.
baca juga:bangun sinergitas untuk mendorong kemajuan
baca juga:literasi digital, usin: tingkatkan kesadaran dan keamanan digital
aturan ini tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 98 tahun 2o2o tentang peraturan gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 
beleid yang pengesahannya sama dengan pp gaji asn terbaru ini, memiliki subyek honorarium, gaji, penghasilan, uang kehormatan, tunjangan, penghargaan dan hak lainnya.
badan kepegawaian negara atau bkn, turut menginformasikan soal penerapan kebijakan anyar pemerintah tersebut. 
dalam beleid itu, diterang pula, gaji seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk, bisa tembus di angka rp 7,3 juta perbulannya.
baca juga: 9 tips bagi ibu menyusui yang ingin tetap menjalankan ibadah puasa di bulan ramadhan.
baca juga: jangan keseringan! ini 5 bahaya minum air dingin saat buka puasa bagi kesehatan
gaji pokok tersebut, untuk golongan xvii, dengan gaji terendah pada golongan ini sebesar rp 4,4 juta perbulannya.
paling rendah, gaji pokok seorang pppk golongan i sebesar rp 1,9 juta sampai dengan rp 2,9 juta perbulannya. 
bagaimana dengan pns? lewat pp gaji terbaru, gaji tertinggi yakni golongan ive sebesar rp 6,3 juta. gaji terendah pada golongan ini sebesar rp 3,8 juta.
sedangkan untuk gaji terendah yakni golongan 1a mulai dari rp 1,6 juta sampai dengan rp 2,5 juta perbulannya.  
pantauan terkini, rancang bangun aturan turunan dari undang-undangan no. 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau asn, terus melaju.
baca juga: kai commuter tandatangani kerja sama dengan jrtm jepang
baca juga: telkom boyong empat penghargaan di bcomss 2024
pemerintah lewat kementerian panrb bersama dengan dpr ri tengah melakukan pembahasan secara maraton, aturan-aturan turunan sebagaimana yang sudah ditegasi dalam uu asn terbaru itu. 
setelah melakukan finalisasi soal kans menempatkan pejabatan tni-polri dalam jabatan struktural di lingkungan birokrasi eksekutif. 
begitu juga sebeliknya, kedua institusi itu bisa mendapatkan asn terbaik yang akan diberikan penugasan pemerintah dalam manajemen talenta. 
teranyar, menteri panrb, abdullah azwar anas selaku pemerintah bersama dengan dpr sepakat melarang pejabat pembina kepegawiaan atau ppk instansi mengangkat tenaga honorer. 
baca juga: masuki masa panen raya, harga gabah kering panen mulai stabil
baca juga: gbd ngeluh, sk perpanjangan 2024 sampai honor 2 bulan, belum cair
kesepakatan itu, sudah tertuang dan ditegaskan dalam uu asn terbaru. pada rapat dengar pendapat atau rdp itu, tidak hanya membahas mengenasi tenaga non-asn saja.
menteri anas bilang, turut pula disampaikan usulan tugas dan fungsi bkn yang akan dituangkan dalam peraturan pemerintah nantinya.
potensi data siluman pegawai non asn, menjadi satu kekhawatiran di lingkungan birokrasi. terlebih, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan lanjutan pengadaan pegawai lewat skema tes cpns juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
kalangan pegawai non asn di pemda bengkulu utara kepada ru, sudah mulai menengarai adanya dugaan praktik nakal itu. 
baca juga:potensi muncul masalah, fokus penyelesaian aset
baca juga:apbd bakal dirogoh untuk thr dan gaji 13 kada, dewan hingga asn
untuk diketahui tahun 2022 lalu, setiap instansi pemerintah pusat hingga daerah, diminta membuat pangkalan data non asn. data-data tersebut, diinput ke sistem yang terintegrasi dengan pusat. 
proses itu, jauh sebelum kemudian pemerintah merevisi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang asn menjadi uu nomor 20 tahun 2023 tentang asn. 
lewat beleid itu, pemerintah pusat menegasi, hanya ada 2 jenis pegawai di lingkungan birokrasi yakni pns dan pppk. 
membaca surat bupati bu, ir h mian, tertanggal 10 oktober 2022, ada 487 orang yang tidak bisa diproses, karena tidak termasuk penjelasan dalam se menpan rb ri no : b/185/m.sm.02.03/2022 dan se menpan rb ri no : b/1511/m.sm.01.00/2022. 
baca juga:bangun sinergitas untuk mendorong kemajuan
baca juga:literasi digital, usin: tingkatkan kesadaran dan keamanan digital
hasil uji publik atas data tenaga non asn di lingkungan pemda bengkulu utara (bu), sudah rampung pada 2022 lalu, tepatnya sejak 13 oktober. 
pangkalan data itu, sebagai tindaklanjut se menpan rb ri no : b/185/m.sm.02.03/2022 dan se menpan rb ri no : b/1511/m.sm.01.00/2022. 
didapatkan, data non asn itu berjumlah 3.519 orang, terbagi dalam tenaga non asn sebanyak 3.449 orang dan honorer kategori ii atau k2 sebanyak 70 orang. 
"jangan sampai ada data honorer, tapi orangnya ga pernah ada atau orang itu sudah beberapa lama pindah ke satker lain di luar kabupaten," ungkap seorang honorer menyampaikan kekhawatirannya. 
baca juga: 9 tips bagi ibu menyusui yang ingin tetap menjalankan ibadah puasa di bulan ramadhan.
baca juga: jangan keseringan! ini 5 bahaya minum air dingin saat buka puasa bagi kesehatan
menyikapi kemungkinan-kemungkinan praktik curang yang bisa saja terjadi, semisal menempatkan data non asn, lantaran mempersiapkan agenda pengadaan pegawai 2024, honorer ini pun mengaku terus mencermati. bahkan, beberapa data yang dirasa janggal pun sudah dikantonginya. 
"jangan sampai kami yang sudah bertahun-tahun ngabdi, dirugikan," ujarnya, sembari mewanti-wanti agar identitasnya tak ditulis. 
lebih jauh, dia mengungkapkan tanya soal relevansi pendaftar pada formasi dalam seleksi pppk lalu. versinya, perlu ditelusuri lebih lanjut. 
dengan modal, surat keterangan yang diterbitkan pejabat, menyebabkan seseorang yang awalnya tidak bertugas atau ditempatkan pada satker sesuai dengan formasi yang dibuka, belakangan menjadi relevan. 
baca juga: kai commuter tandatangani kerja sama dengan jrtm jepang
baca juga: telkom boyong empat penghargaan di bcomss 2024
"waktu itu, kalau melihat formasi, mestinya hanya beberapa orang saja yang relevan. tapi karena ada surat rekomendasi yang menegaskan relevansi, pendaftar pun membludak," bebernya. 
"tapi ada tambahan surat lagi yang menegaskan soal pertanggungjawaban atas data yang disampaikan kembeli ke personal alias pemberi data yang kemudian disahkan itu," ungkapnya. 
menteri abdullah azwar anas, pernah bilang kesepakatan kementerian panrb, bkn, dan komisi ii dpr ri terkait penataan tenaga non-asn yang terdaftar dalam database bkn, diselesaikan dengan mengikuti seleksi casn tahun 2024.
ditambahkannya, untuk menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing, penilaiannya dilakukan melalui pemeringkatan terbaik secara berurutan. 
baca juga: masuki masa panen raya, harga gabah kering panen mulai stabil
baca juga: gbd ngeluh, sk perpanjangan 2024 sampai honor 2 bulan, belum cair
kemudian akan ditetapkan menjadi pppk penuh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan pada instansi pemerintah masing-masing.
sedangkan bagi instansi pemerintah yang belum memiliki kemampuan keuangan, kata dia, tenaga non-asn diangkat menjadi pppk paruh waktu yang secara bertahap diangkat menjadi pppk penuh waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing instansi. 
"prinsipnya sebagaimana telah disepakati bersama, tidak terjadi pengurangan penghasilan, tidak terjadi phk massal dan tidak terjadi penambahan beban anggaran," tandasnya. (*)
berikut besaran gaji pns terbaru mulai dari golongan terendah hingga tertinggi dalam tabel.
--

baca juga:potensi muncul masalah, fokus penyelesaian aset
baca juga:apbd bakal dirogoh untuk thr dan gaji 13 kada, dewan hingga asn
 
berikut besaran gaji pppk terbaru mulai dari golongan terendah hingga tertinggi dalam tabel.
--
--

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 15 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan