Pemilu 2024, DPC PPP Benteng Tempuh Upaya Hukum Terkait Hal Ini

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Rabu , 28 Feb 2024 - 21:01

DPC PPP Benteng mempersiapkan upaya hukum-Radar Utara/Doni Aftarizal-

pemilu 2024, dpc ppp benteng tempuh upaya hukum terkait hal ini                            bengkulu.radarutara.bacakoran.co - dewan pimpinan cabang (dpc) partai persatuan pembangunan (ppp) kabupaten bengkulu tengah (benteng), memastikan bakal menempuh upaya hukum.
upaya hukum tersebut berkaitan dengan keputusan komisi pemilihan umum (kpu) benteng dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten pada pemilihan umum (pemilu) 2024.
kuasa hukum dpc ppp kabupaten benteng, eko febrinaldo, sh mengatakan, ada beberapa hal yang melatarbelakangi pihaknya, hingga mengambil langkah upaya hukum.
"diantaranya terkait indikasi dengan sengaja menghilangkah suara ppp di daerah pemilihan (dapil) 3 kabupaten benteng," ungkap eko usai berkoordinasi dengan badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi bengkulu, rabu 28 februari 2024.
baca juga: mutasi pejabat, edwar samsi: optimalisasi capaian program
baca juga: jembrana penyakit fenomenal di mukomuko
menurut eko, sebenarnya dalam rapat pleno, pihaknya sudah meminta agar kpu kabupaten benteng dapat menyelesaikan indikasi tersebut.
"hanya saja kpu benteng malah bukan berupaya menyelesaikan, tapi menyarankan agar indikasi itu dituangkan dalam form berita acara kejadian khusus atau keberatan saksi," sesal eko didampingi kuasa hukum lainnya, dian ozhati, sh dan tri wahyudi, sh.
padahal, lanjut eko, permintaan pihaknya dalam pleno sangat sederhana, yakni surat suara yang dibatalkan hingga terindikasi merugikan perolehan suara ppp dibuka ulang.
"permintaan kita itu terdapat pada lima tempat pemungutan suara (tps) di kecamatan pagar jati, dan masing-masing 1 tps di pematang tiga serta bang haji," jelas eko.
baca juga: jembrana penyakit fenomenal di mukomuko
baca juga:satu hal ini, ancam caleg terpilih tak dilantik
hanya saja, sambung eko, permintaan itu sama sekali tidak digubris, dan hanya sebatas menyarankan dibuat kejadian khusus serta keberatan saksi. 
"makanya kita bersama sejumlah saksi dari partai politik (parpol) lainnya, memilih walk out (wo) dari pleno yang tetap dilanjutkan kpu benteng," beber eko.
karena sebelumnya, saksi juga sempat keberatan saat amplop rekapitulasi perolehan suara dprd kabupaten benteng di kecamatan pagar jati, segelnya dalam kondisi terbuka.
"untuk kejadian tersebut, okelah kita bisa terima. namun berbeda pada saat penyampaian indikasi hilangnya suara ppp, kita tidak bisa lagi terima karena tidak ada penyelesaian," tegas eko.
baca juga: pecah telor, dinas pertanian kecipratan dak tematik rp19 miliar
baca juga:usul nomor induk pppk ditutup, unggahan dokumen peserta lulus tak terdetek
lebih lanjut eko menyampaikan, terkait upaya hukum ini, ada beberapa rencana yang bakal dilakukan pihaknya. pertama mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) ke mahkamah konstitusi (mk).
"kemudian tidak menutup kemungkinan kita juga melaporkan dugaan pelanggaran kode etik lima komisioner kpu benteng dan 15 ppk dari kecamatan pagar jati, pematang tiga dan bang haji," singkat eko. (tux)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 29 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan