Perekrutan PPPK Formasi Guru, Pemprov Bengkulu Diminta Sampaikan Usulan Maksimal

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Kamis , 15 Feb 2024 - 21:26

FGPPNS saat audiensi dan menyampaikan usulan kepada Pemprov Bengkulu-Radar Utara/Doni Aftarizal-

Dibagian lain, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Bengkulu, Isnan Fajri, S.Sos, M.Kes memastikan pihkanya tidak keberatan untuk mengusulkan kuota sebagaimana yang diminta FGPPNS.

"Hanya saja sampai dengan saat ini kita belum menerima petunjuk apapun dari pusat terkait pengusulan kuota dalam perekrutan PPPK," sampai Isnan.

Jika nantinya terdapat kebijakan dari pusat untuk mengangkat seluruh honorer, pihaknya selaku pemerintah daerah (pemda) pastinya mendukung.

"Terlebih saat ini sudah ada kebijakan untuk menghapus tenaga honorer pada akhir tahun 2024 ini. Tapi yang jelas kita tunggu kebijakan pemerintah pusat seperti apa terhadap nasib para honorer ini," ujar Isnan.

Lebih lanjut Isnan mengemukakan, dalam pengangkatan ASN ataupun PPPK ini yang menjadi bagian penting untuk diperhatikan, tentunya soal anggaran penggajian.

"Apalagi saat ini belanja pegawai kita ini sudah melebihi ambang batas. Dimana belanja pegawai di lingkungan Pemprov Bengkulu sudah lebih dari 30 persen," demikian Isnan. (tux)

perekrutan pppk formasi guru, pemprov bengkulu diminta sampaikan usulan maksimal                            bengkulu.radarutara.bacakoran.co - pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu diminta menyampaikan usulan maksimal dalam perekrutan atau penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), khususnya formasi guru.
ini terungkap setelah perwakilan forum guru prioritas pertama negeri dan swasta (fgppns) provinsi bengkulu menggelar audiensi dengan pemprov bengkulu, kamis 15 februari 2024.
ketuga fgppns provinsi bengkulu, weni kurmalasari mengatakan, sebanyak 1.500 guru yang tergabung dalam fgppns saat ini sangat berharap dapat diangkat sebagai pppk.
"makanya kita sangat berharap, dalam perekrutan pppk tahun ini, formasi yang diusulkan hendaknya jumlah maksimal. sehingga bisa mengakomodir harapan para guru yang tergabung dalam fgppns," ungkap weni.
baca juga: dua bayi orang utan kalimantan di tn betung kerihun tumbuh sehat
baca juga: brin butuh kolaboasi tingkatkan hilirisasi produk riset
menurut weni, dalam audiensi tadi, pihaknya mempertanyakan sedikitnya usulan yang disampaikan pemprov bengkulu kepada kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpanrb) republik indonesia (ri).
"yang cuma mengusulkan 500 kuota saja. tentu dengan jumlah usulan tersebut, masih jauh dari apa yang kita harapkan," sesal weni.
padahal, lanjut weni, rata-rata guru yang tergabung dalam fgppns ini semuanya sudah mengantongi surat keputusan (sk) provinsi bengkulu. 
"makanya dalam pertemuan tadi kita minta agar pemprov bengkulu dapat mengusulkan formasi yang maksimal. dalam artian mampu mengakomodir tuntutan kami dalam perekrutan pppk pada tahun ini," harap weni.
baca juga: mempertahankan kinerja industri yang solid dan kokoh
baca juga: membuka isolasi daerah pedalaman
disamping itu, sambung weni, juga meminta agar pemprov dapat mengakomodir pegawai tidak tetap (ptt) maupun teknis lainnya di lingkungan pendidikan, supaya dapat diangkat menjadi pppk.
"apalagi tidak sedikit dari kami ini sudah mengabdi puluhan dan belasan tahun. hanya saja sampai sekarang nasibnya belum jelas apakah diangkat atau tidak," beber weni.
dibagian lain, sekretaris daerah provinsi (sekdaprov) bengkulu, isnan fajri, s.sos, m.kes memastikan pihkanya tidak keberatan untuk mengusulkan kuota sebagaimana yang diminta fgppns.
"hanya saja sampai dengan saat ini kita belum menerima petunjuk apapun dari pusat terkait pengusulan kuota dalam perekrutan pppk," sampai isnan.
baca juga:8 segmen di kawasan pantai panjang, tak boleh dimanfaatkan untuk berdagang
baca juga: komitmen dpk bengkulu dalam pengembangan perpustakaan
jika nantinya terdapat kebijakan dari pusat untuk mengangkat seluruh honorer, pihaknya selaku pemerintah daerah (pemda) pastinya mendukung. 
"terlebih saat ini sudah ada kebijakan untuk menghapus tenaga honorer pada akhir tahun 2024 ini. tapi yang jelas kita tunggu kebijakan pemerintah pusat seperti apa terhadap nasib para honorer ini," ujar isnan.
lebih lanjut isnan mengemukakan, dalam pengangkatan asn ataupun pppk ini yang menjadi bagian penting untuk diperhatikan, tentunya soal anggaran penggajian.
"apalagi saat ini belanja pegawai kita ini sudah melebihi ambang batas. dimana belanja pegawai di lingkungan pemprov bengkulu sudah lebih dari 30 persen," demikian isnan. (tux)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 16 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan