Pemilu Boleh Berbeda Warna Tapi Jangan Ada Perpecahan. Ini Tugas RT dan RW..

Reporter: Sigit haryanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 02 Feb 2024 - 19:52

Pemerintah Kecamatan mulai mengerahkan perangkat desa hingga ke tingkat RT dan RW serta Linmas untuk menjaga kondisi lingkungan yang kondusif menyambut hari pencoblosan pemilu, 14 Februari mendatang. -Radar Utara/ Sigit Haryanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Camat Pinang Raya, M Irfan, S.Sos, mengajak seluruh kepala desa (Kades) beserta jajaran pengurus rukun tetangga atau RT serta rukun warga atau RW.

Untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan serta kekompakan khususnya jelang Pemilu 14 Februari 2024 yang tinggal menghitung hari.

Menurut Camat, para pengurus RT/RW hingga aparatur desa adalah garda terdepan untuk menjaga kerukunan dan ketentraman masyarakat.

"Pengurus RT/RW ini memiliki tugas untuk menjaga kerukunan. Sehingga kami berharap menjelang Pemilu 14 Februari ini seluruh aparatur desa khususnya hingga pengurus RT/RW, sama-sama berperan untuk menjaga persatuan dan kesatuan warganya," pesan Camat, kepada Radar Utara, Jum'at 2 Februari 2024.

Ditambahkan Camat, jelang Pemilu suhu politik terus meningkat. Akibatnya, eskalasi potensi atau peluang ketegangan juga akan bertambah.

Oleh karena itu, kata Camat, diperlukan peran dan kesadaran masyarakat khususnya pengurus RT/RW agar bisa bersama-sama menjaga kondusifitas lingkungan.

"Namanya pesta demokrasi, harus disambut dengan rasa riang dan gembira. Pilihan boleh beda, warna juga boleh berbeda, itu hal yang lumrah. Tapi tidak boleh ada perpecahan," imbau Camat.

Selain itu ditambahkan Camat, ia mengajak seluruh pengurus RT/RW untuk mengutamakan pengabdian dan keikhlasan dalam menjalankan tugas, meski kerja yang diemban sangat berat.

"Jangan pernah lelah untuk mengabdi, niatkan semuanya untuk ibadah. Sekali lagi, mari kita sambut dan sukseskan pelaksanaan Pemilu tahun ini dengan rasa riang dan gembira tanpa permusuhan," demikian Camat.

- Waktu Pindah Memilih Berakhir 7 Februari

pemilu boleh berbeda warna tapi jangan ada perpecahan. ini tugas rt dan rw..                            radarutara.bacakoran.co - camat pinang raya, m irfan, s.sos, mengajak seluruh kepala desa (kades) beserta jajaran pengurus rukun tetangga atau rt serta rukun warga atau rw. 
untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan serta kekompakan khususnya jelang pemilu 14 februari 2024 yang tinggal menghitung hari. 
menurut camat, para pengurus rt/rw hingga aparatur desa adalah garda terdepan untuk menjaga kerukunan dan ketentraman masyarakat. 
"pengurus rt/rw ini memiliki tugas untuk menjaga kerukunan. sehingga kami berharap menjelang pemilu 14 februari ini seluruh aparatur desa khususnya hingga pengurus rt/rw, sama-sama berperan untuk menjaga persatuan dan kesatuan warganya," pesan camat, kepada radar utara, jum'at 2 februari 2024.
baca juga: baru ada 14 unit, smpn 22 bengkulu utara butuh chroomebook
baca juga: lakukan langkah ini, tripika ketahun pastikan tps pemilu 2024 aman!
ditambahkan camat, jelang pemilu suhu politik terus meningkat. akibatnya, eskalasi potensi atau peluang ketegangan juga akan bertambah. 
oleh karena itu, kata camat, diperlukan peran dan kesadaran masyarakat khususnya pengurus rt/rw agar bisa bersama-sama menjaga kondusifitas lingkungan.  
"namanya pesta demokrasi, harus disambut dengan rasa riang dan gembira. pilihan boleh beda, warna juga boleh berbeda, itu hal yang lumrah. tapi tidak boleh ada perpecahan," imbau camat.
selain itu ditambahkan camat, ia mengajak seluruh pengurus rt/rw untuk mengutamakan pengabdian dan keikhlasan dalam menjalankan tugas, meski kerja yang diemban sangat berat.   
baca juga: mendekati akhir jabatan bupati, jalan ke kantor camat ulok kupai tak tersentuh
baca juga:nasib oknum guru asusila mulai digarap bkpsdm bengkulu utara
"jangan pernah lelah untuk mengabdi, niatkan semuanya untuk ibadah. sekali lagi, mari kita sambut dan sukseskan pelaksanaan pemilu tahun ini dengan rasa riang dan gembira tanpa permusuhan," demikian camat. 
- waktu pindah memilih berakhir 7 februari
sementara itu, komisi pemilihan umum atau kpu melalui jajaran panitia pemilu kecamatan atau ppk. kembali mengingatkan pengurusan pindah memilih yang akan berakhir pada 7 februari 2024 mendatang. 
"kami himbau bagi pihak-pihak yang akan pindah memilih langsung datang ke sekretariat pps di desa. atau bisa juga ke sekretariat ppk dan kpu," kata ketua ppk kecamatan ulok kupai, ihsanudin al-iraqi, pada jumat, 2 februari 2024.
baca juga:agar efektif, camat minta kolaborasi pengelolaan program ketahanan pangan bersama kwt
baca juga:kotak suara dilengkapi barcode, pendistribusian logistik terpantau silog
ihsan menjelaskan, masyarakat terutama bagi 4 kategori pindah memilih yakni meliputi bertugas ditempat lain, pasien rawat inap, tertimpa bencana alam dan menjadi tahanan rutan atau lapas bisa mengurus formulir pindah memilih hingga 7 februari 2024.  
maka lanjut ihsan, mengimbau masyarakat yang ingin pindah memilih agar segera mengurus formulir pindah memilihnya.  
"oleh karena, itu pemilih yang akan mengurus pindah memilih pada pemilu 14 februari 2024 segera dayang ke pps, ppk atau kpu dengan membawa ktp-el dan dokumen pendukung yang mencantumkan alasan pindah memilih," imbuhnya. 
- berikut syarat dan dokumen pendukung pindah memilih diantaranya yaitu:
baca juga: dapur masuk sekolah kodam ii sriwijaya ke sd integral kota bani. ini harapan danramil...
baca juga: ingat! dilarang membawa ponsel ke bilik suara saat pencoblosan
1. menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara, harus disertai surat tugas ditandatangani oleh pimpinan instansi hari pemungutan suara atau perusahaan dan cap basah.
2. menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan, baik pasien maupun keluarga yang mendampingi harus disertai surat keterangan rawat inap dari rumah sakit/layanan kesehatan dan surat pernyataan pendamping.
3. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan, harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari kepala lapas atau rutan.
4. tertimpa bencana alam harus dilengkapi dengan surat dari bnpb, kepala desa/lurah atau pemberitaan dari media massa. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 3 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan