Hibah Gedung Eks STQ Tunggu Persetujuan Dewan, UINFAS Diminta Penuhi Syarat Ini

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Minggu , 28 Jan 2024 - 21:10

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu diwawancarai terkait penyerahan aset eks gedung STQ-Radar Utara/ Doni Aftarizal -

BENGKULU.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Hibah gedung bekas (Eks) Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) yang pembangunannya dilakukan di atas lahan milik Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu.

Masih harus menunggu persetujuan DPRD Provinsi Bengkulu.

Hanya saja untuk merealisasikan proses hibah tersebut, UINFAS Bengkulu disebut mesti memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu, Dr. H. Haryadi mengatakan, hibah gedung eks STQ tersebut masih berproses.

"Dimana dalam proses penyerahan gedung eks STQ itu tetap membutuhkan persetujuan DPRD Provinsi Bengkulu. Prosesnya masih berlangsung, dan kita tunggu hingg prosesnya selesai," ungkap Haryadi.

Menurut Haryadi, berkaitan dengan hibah ini, sebagian aset sudah diserahkan. Hanya sekitar tiga gedung eks STQ saja lagi yang belum, karena penyerahannya butuh persetujuan DPRD.

"Jadi ketika dalam perjalanan prosesnya sudah ada persetujuan dari DPRD, barulah ketiga gedung eks STQ itu bisa kita serahkan dengan mekanisme proses hibah kepada UINFAS Bengkulu," kata Haryadi.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH membeberkan, hibah gedung eks STQ kepada UINFAS Bengkulu, sebelumnya sempat ditolak.

"Waktu saya masih tergabung di Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu dulu, kita pernah sama-sama membahas usulan hibah gedung eks STQ tersebut kepada UINFAS Bengkulu," beber Usin yang saat ini tergabung di Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu.

Hanya saja, lanjut Usin, waktu itu usulan hibah yang dimaksud menuai penolakan. Penolakan karena dikhawatirkan aset berupa gedung eks STQ itu menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

hibah gedung eks stq tunggu persetujuan dewan, uinfas diminta penuhi syarat ini                            bengkulu.radarutara.bacakoran.co - hibah gedung bekas (eks) seleksi tilawatil qur'an (stq) yang pembangunannya dilakukan di atas lahan milik universitas islam negeri fatmawati soekarno (uinfas) bengkulu. 
masih harus menunggu persetujuan dprd provinsi bengkulu.
hanya saja untuk merealisasikan proses hibah tersebut, uinfas bengkulu disebut mesti memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
kepala badan pengelola keuangan daerah (bpkd) provinsi bengkulu, dr. h. haryadi mengatakan, hibah gedung eks stq tersebut masih berproses.
baca juga:tahun 2024, 20 ribu vaksin anti rabies disiapkan
baca juga:bijak jelang pemilu, hindari provokasi yang memicu konflik. ini pesan untuk perusahaan..
"dimana dalam proses penyerahan gedung eks stq itu tetap membutuhkan persetujuan dprd provinsi bengkulu. prosesnya masih berlangsung, dan kita tunggu hingg prosesnya selesai," ungkap haryadi.
menurut haryadi, berkaitan dengan hibah ini, sebagian aset sudah diserahkan. hanya sekitar tiga gedung eks stq saja lagi yang belum, karena penyerahannya butuh persetujuan dprd.
"jadi ketika dalam perjalanan prosesnya sudah ada persetujuan dari dprd, barulah ketiga gedung eks stq itu bisa kita serahkan dengan mekanisme proses hibah kepada uinfas bengkulu," kata haryadi.
sementara itu, anggota dprd provinsi bengkulu, usin abdisyah putra sembiring, sh membeberkan, hibah gedung eks stq kepada uinfas bengkulu, sebelumnya sempat ditolak.
baca juga:bangun bangsal pascapanen di selagan raya dan teramang jaya, disiapkan rp5,8 miliar
baca juga: bangun lahan pertanian modern disiapkan rp2,5 miliar
"waktu saya masih tergabung di komisi i dprd provinsi bengkulu dulu, kita pernah sama-sama membahas usulan hibah gedung eks stq tersebut kepada uinfas bengkulu," beber usin yang saat ini tergabung di komisi ii dprd provinsi bengkulu.
hanya saja, lanjut usin, waktu itu usulan hibah yang dimaksud menuai penolakan. penolakan karena dikhawatirkan aset berupa gedung eks stq itu menjadi badan layanan umum (blu).
 "pada waktu itu kita minta aset tersebut menjadi milik uinfas, dengan catatan tidak boleh dikomersilkan. pada poin inilah tidak ada yang bisa menjamin, baik pemprov ataupun uinfas bengkulu sendiri," tegas usin.
intinya pada saat pembahasan, dprd menyatakan penolakan terhadap konsep blud untuk mengelola aset gedung eks stq tersebut.
baca juga: bangun lahan pertanian modern disiapkan rp2,5 miliar
baca juga: target produksi ikan mukomuko naik menjadi 23.651 ton
 "makanya sekali lagi saya tegaskan, waktu pembahasan kita tolak usulan hibah tersebut. karena kita sependapat, sedikit saja ada unsur komersial di sana, maka tidak bisa berlaku hibah," ujar politisi partai hanura ini.
disisi lain, usin mengingatkan, terkait hibah gedung eks stq itu, baru bisa direalisasikan ketika sudah ada persetujuan dari dprd provinsi bengkulu.
"ini berdasarkan ketentuan dalam peraturan menteri dalam negeri (permedagri). dimana ketika nilai aset diatas rp 5 miliar, harus ada persetujuan hibah dari dprd," jelas usin, minggu 28 januari 2024.
lebih lanjut disampaikannya, sebagaimana yang diketahui, gedung eks stq itu masing-masing nilai asetnya ditaksir lebih dari rp 5 miliar.
"sehingga ini menjadi alasan mengapa persetujuan dprd dianggap sangat krusial, yang tentunya sebelum penyerahan aset dapat dilaksanakan. selama persetujuan dprd tidak ada, maka sudah barang tentu penyerahan tidak bisa dilakukan," singkat usin. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 29 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan