IPPKH Diberikan Untuk Penanganan Darurat Jalan Liku 9

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Kamis , 25 Jan 2024 - 21:30

Perbaikan jalan nasional yang amblas di liku sembilan Kepahiang-Radar Utara/Doni Aftarizal-

ippkh diberikan untuk penanganan darurat jalan liku 9                            bengkulu ru - izin pinjam pakai kawasan hutan (ippkh) diberikan untuk penanganan dua titik longsor di jalur liku 9 kecamatan taba penanjung kabupaten bengkulu tengah.
dimana beberapa waktu lalu, pada jalur liku 9 yang berada dalam kawasan hutan lindung bukit daun register v, sempat lumpuh total lantaran terdapat jalan yang amblas.
plt. kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan (lhk) provinsi bengkulu, syafnizar mengatakan, ippkh telah diberikan untuk penanganan darurat dua titik longsor di jalur liku 9, saat ini tinggal menunggu ippkh itu turun.
"ippkh diberikan setelah hasil koordinasi dengan pihak ditjen planologi kehutanan dan tata lingkungan (pktl) kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk)," ungkap syafnizar.
baca juga:pemerintah bidik 30 ribu kk lebih warga bengkulu utara dengan bantuan pangan
baca juga:komisi ii dprd dorong pajak alat berat dieksekusi
menurutnya, pemberian izin tersebut didasarkan pada kondisi darurat akibat kejadian bencana berupa badan jalan amblas pada titik jalur liku 9.
"kita sudah mengkonfirmasi bahwa yang diajukan adalah ppkh darurat akibat kejadian bencana, dan tidak ada alternatif lain selain harus memanfaatkan kawasan hutan lindung," katanya.
pengajuan ippkh, lanjut syafnizar, juga disebabkan fakta bahwa jalur liku 9 merupakan satu-satunya akses transportasi. hasil konsultasi dengan pihak ditjen pktl menunjukkan bahwa izin sudah diberikan secara lisan.
"inilah yang menjadi dasar bagi balai pelaksana jalan nasional (bpjn) untuk segera menangani kedaruratan tersebut," terang syafnizar.
baca juga:kabar duka...putri bungsu guru smpn 51 bengkulu utara tenggelam di curug, meninggal. begini kronologisnya...
baca juga: pemkab mukomuko daftarkan buruh sawit ke bpjs ketenagakerjaan
syafnizar menerangkan, proses perizinan ini berada di level kementerian karena jalur ini termasuk dalam jaringan jalan nasional. 
"jadi permohonan ini diajukan bpjn melalui dirjen bina marga atas nama kementerian pupr kepada menteri lhk. kita selaku pemda, berperan sebagai fasilitator untuk menyatukan semua stakeholder dalam mendukung persetujuan ippkh darurat," ujarnya.
lebih lanjut syafnizar menyampaikan, untuk melengkapi pengajuan izin, pemda diminta membuat berita acara komitmen bersama terkait permohonan ippkh. 
"surat komitmen bersama sudah kita berikan, sehingga diharapkan berjalan secara paralel melengkapi dokumen administrasi dan telaahnya," tambahnya.
baca juga:erosi sungai di mukomuko mengganas, penanganan tak jelas
baca juga: ramadhan gusti ditunjuk sebagai koordinator kesekretariatan bawaslu
pihaknya optimis bahwa ippkh tersebut dapat keluar dalam waktu 3-4 hari ke depan. ppkh darurat yang diajukan melibatkan dua titik di liku 9 dengan luasan masing-masing 4,6 hektar dan 2,6 hektar. 
"tapi untuk kawasan longsor lainnya di jalur rejang lebong-lebong yang juga berada dalam kawasan hutan lindung, belum kita ajukan karena tidak ada program penanganan dari pemerintah pusat di jalur tersebut," singkat syafnizar. (tux)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 26 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan