Perekrutan CPNS Mukomuko Diprioritaskan Tenaga Honorer

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Rabu , 24 Jan 2024 - 18:16

Sekda Kabupaten Mukomuko, Dr Abdiyanto, SH, M.Si, CLA mengatakan, Perekrutan CPNS Mukomuko Diprioritaskan Tenaga Honorer-Radar Utara/Wahyudi-

perekrutan cpns mukomuko diprioritaskan tenaga honorer                            mukomuko, radarutara.bacakoran.co - sekretaris daerah (sekda) kabupaten mukomuko, dr abdiyanto, sh, m.si, cla mengatakan.
perekrutan calon pegawai negeri sipil (cpns) di kabupaten mukomuko bakal diprioritaskan bagi tenaga honorer.
mereka masuk prioritas, mengingat di tahun 2024 ini tidak diperbolehkannya ada tenaga honorer lagi di lingkungan pemerintah.
"meraka yang bekerja sebagai tenaga honorer, sudah cukup lama bekerja di lingkungan pemerintahan kabupaten mukomuko. hal itu yang membuat kita memprioritaskan mereka menjadi pegawai," katanya.
baca juga:awas...film panas picu kekerasan dan pelecehan, hindari!
baca juga: optimalkan penghapusan kemiskinan ekstrem di mukomuko
saat ditanya tenaga honorer yang diprioritaskan ini, apakah akan menjadi pegawai negeri sipil (pns) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk). 
ia kembali menegaskan, nanti akan melihat terlebih dahulu, apakah tenaga honorer tersebut dapat diangkat menjadi pns atau pppk.
"terkait gak itu nanti kita lihat juga, pastinya akan ada yang diprioritaskan menjadi pns atau pppk," ujarnya.
untuk jumlah honorer yang ada di lingkup pemerintahan kabupaten mukomuko, yakni ada sekitar 1.300 tenaga guru, dan sekitar 600 tenaga kesehatan serta sekitar 800 tenaga teknis di setiap organisasi perangkat daerah (opd). 
baca juga: disperindagkop tetap tera ulang timbangan milik perusahaan di mukomuko
baca juga: kpu siapkan 858 alat bantu bagi pemilih tunanetra di tps
seluruhnya, kata dia, ada sekitar 2.700 tenaga honorer yang sekama ini mengabdi di lingkup pemerintahan kabupaten mukomuko.
"mereka ini sudah lama bekerja di pemerintahan membantu baru pns bekerja, dan juga sudah teregister di kemenpan-rb. jadi hal itu menjadi pertimbangan kami untuk memprioritaska mereka dalam perekrutan cpns 2024," jelasnya. 
sebagaimana diberitakan sebelumnya, anggota dprd provinsi bengkulu, edwar samsi menyatakan, ptt guru dan tenaga administrasi sekolah mesti diutamakan
ini dilakukan dalam mengusulkan formasi aparatur sipil negara (asn) oleh pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu. 
baca juga:breaking news : ketua dan bendahara program eks pnpm jadi tersangka korupsi
baca juga:di balik kunjungan kerja presiden jokowi mininjau jalan rusak di bengkulu utara
edwar minta agar dapat mengutamakan guru dan tenaga administrasi yang berstatus pegawai tidak tetap (ptt) ataupun honorer.
ini terungkap dalam hearing antara komisi iv dprd provinsi bengkulu bersama asisten i setdaprov, drs. khairil anwar, m.si, badan kepegawaian daerah (bkd), serta dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud). 
dalam rangka menindaklanjuti tuntutan forum guru prioritas pertama negeri dan swasta (fgppns) dan ptt tenaga administrasi sekolah, selasa, 23 januari 2024.
ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, s.ip, mm mengatakan, sebagaimana yang diketahui 21 desember 2023 lalu, kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpanrb) ri mengeluarkan surat edaran (se).
baca juga: terima surat tugas, pemprov bengkulu dukung pemeriksaan lkpd
baca juga: ta 2024, rp 35 m disiapkan untuk pemeliharaan jalan
"se tersebut berkenaan agar pemerintah daerah (pemda), khususnya pemprov bengkulu dapat menyampaikan formasi asn yang tentunya sesuai dengan kebutuhan," ungkap edwar.
usulan yang dimaksud, lanjut edwar, harus segera disampaikan pada tanggal 31 januari 2024. 
"allhamdulillah, dalam hearing tadi terungkap jika usulan formasi itu sedang berproses."meskipun demikian kita menekankan, agar usulan formasi itu dapat mengakomodir guru-guru yang tergabung dalam fgppns dan juga ptt tenaga administrasi sekolah," tegas politisi pdi perjuangan ini.
menurut edwar, dalam menyampaikan usulan tersebut, bukan hanya sebatas formasi asn-nya saja. tetapi juga dapat menyertakan kebutuhan anggaran ketika kemenpanrb mengakomodir usulan formasi asn yang diusulkan.
baca juga: parah, desa agung jaya belum setorkan uang pasar rp24 juta
baca juga: daerah rujukan tingkat inflasi, pemerintah mukomuko inisiasi gerakan warga menanam
"kita khawatir jika kebutuhan anggaran ini tidak diusulkan juga, nantinya malah membuat belanja pegawai pemprov bengkulu yang saat ini berada diangka 42 persen dari total apbd, menjadi kian membengkak," katanya. 
sementara itu, asisten i setdaprov bengkulu, drs. khairil anwar, m.si memastikan untuk saat ini berkaitan dengan usulan formasi asn dari pemprov bengkulu kepada kemenpanrb masih berproses. 
"kita pun memastikan dalam usulan nantinya mengakomodir rekan-rekan guru dan tenaga administrasi yang menyuarakan aspirasinya melalui dprd provinsi bengkulu," sampai khairil.
sejauh ini, sambung khairi, pihaknya telah membangun data base, termasuk para honorer ataupun ptt baik guru dan juga tenaga administrasi sekolah. 
baca juga: mutasi pejabat di mukomuko tunggu hari dan bulan baik
baca juga: jadwal pemilihan kepala daerah mukomuko, tunggu pkpu
"tujuan kita membangun data base ini salah satunya memang untuk mengamankan para guru dan tenaga administrasi ptt atau honorer. sehigga nantinya mereka memiliki kepastian status dan kepastian penggajian ketika diangkat menjadi pppk ataupun pns," jelasnya.
dibagian lain, kepala bkd provinsi bengkulu, gunawar suryadi, map menambahkan, dalam rangka menindaklanjuti aspirasi guru dan tenaga administrasi sekolah tersebut, pihaknya tentu bakal menindaklanjuti surat kemenpanrb.
"jadi semuanya sedang berproses dan yang kita usulkan itu baik formasi pppk dan juga pns. berkaitan dengan jabatan tenaga administrasi ini, sedang kita kaji dan dikoordinasikan dulu," tambahnya.
lebih lanjut dikatakannya, berdasarkan data base yang dimiliki, untuk guru dan tenaga administrasi yang masih berstatus ptt ataupun honorer di lingkungan pemprov berkisar 4.700 orang.
"jumlah itu tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah (opd) dan sekolah. meskipun demikian terkait usulan formasi ini, kita tetap harus mengacu pada belanja pegawai yang sudah melebihi ambang batas," demikian gunawan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 25 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan