Giliran PTT TAS Sambangi DPRD Bengkulu, Minta Usulkan Formasi ASN

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Senin , 22 Jan 2024 - 21:20

Hearing antara Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu dengan PTT TAS se-Provinsi Bengkulu-Doni Aftarizal/Radar Utara-

giliran ptt tas sambangi dprd bengkulu, minta usulkan formasi asn                            bengkulu, radarutara.bacakoran.co - senin, 22 januari 2024 giliran pengawai tidak tetap (ptt) tenaga administrasi sekolah (tas), menyambangi dprd provinsi bengkulu pada senin, 22 januari 2024. 
dalam kesempatan itu, ptt tas yang tergabung dalam asosiasi tenaga administrasi sekolah provinsi bengkulu.
meminta diusulkan formasi aparatur sipil negara (asn) baik pegawai negeri sipil (pns) ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
komisi iv dprd provinsi bengkulu yang menerima perwakilan asosiasi tenaga administrasi sekolah tersebut, langsung mengadakan hearing.
baca juga:penyaluran bbm subsidi ditargetkan tepat sasaran
baca juga:susun rencana aksi tindaklanjuti lhp kinerja & kepatuhan bpk
"berdasarkan hasil hearing tadi, kita pada prinsipnya mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk segera mengusulkan formasi bagi ptt tas tersebut," ungkap ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, s.ip, mm usai hearing.
baik itu, lanjut edwar, formasi untuk pns ataupun pppk. hendaknya usulan formasi dapat segera disampaikan kepada kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpanrb).
"karena bagaimanapun juga, para ptt tas tersebut memiliki hak untuk diajukan formasinya. tentu saja tetap sesuai dengan kebutuhan yang ada," sampai politisi pdi perjuangan ini.
apalagi, lanjut edwar, dari hearing tadi terungkap jika batas akhir jabatan ptt ini pada akhir bulan ini. setelah itu tidak boleh lagi ada yang namanya honorer ataupun ptt, sebagaimana intruksi dari pemerintah pusat.
baca juga: susun anggaran untuk tindakan cepat perlindungan anak & perempuan
baca juga: harimau di air sebayur, kesatuan pengelolaan hutan konservasi minta ini...
"maka dari itu kita mendesak pemda melalui badan kepegawaian daerah (bkd) untuk segera berkoordinasi dengan kemenpanrb. tujuannya untuk memastikan usulan formasi," tegasnya.
menurutnya, tahun ini merupakan momentum krusial bagi ptt tas untuk mendapatkan jaminan atas keberlanjutan status kepegawaian mereka yang selama ini telah mengabdi bagi dunia pendidikan di provinsi bengkulu. 
"jadi persoalan ini bukan hanya mengenai kepentingan individu, tetapi juga tentang keberlangsungan sistem pendidikan di daerah kita," kata edwar.
disisi lain edwar mengemukakan, pemda sebenarnya tidak perlu mengkhawatirkan anggaran penggajian mereka nantinya dari mana. karena semua itu merupakan kewenangan pusat.
baca juga:mukomuko rehap tiga kolam bbi, siapkan rp500 juta
baca juga:cek lokasi ketahanan pangan bengkulu utara, pangdam ii/sriwijaya ke sini....
"yang terpenting saat ini pemda itu harus mengusulkan formasi. kita pastikan siap untuk mendampingi jika pemda memiliki niat baik terhadap nasib para ptt tas ini," ujarnya.
sementara ketua asosiasi tenaga administrasi sekolah provinsi bengkulu, eflin suryadi menyampaikan, kedatangan pihaknya dan hearing bersama komisi iv dprd provinsi bengkulu ini, berharap agar legislatif dapat memberikan tekanan pada pemda.
"pertama itu berkaitan dengan usulan formasi asn, baik itu pns ataupun pppk kepada pemerintah pusat. sehingga para ptt tas ini memiliki kesempatan untuk menjadi asn," harap eflin.
apa yang disampaikan pihaknya, sebenarnya merupakan kebutuhan mendesak. sejauh ini di provinsi bengkulu terdapat sekitar 1.200 tenaga administrasi sekolah.
baca juga: 4 ruas jalan di marga sakti sebelat dibangun tahun ini, salah satunya hotmix di suka negara
baca juga:eks kades ini diberi penghargaan, bupati titip pesan begini...
"dari total tersebut ada yang sudah mengabdi 30 tahun, 20 tahun dan paling kecil itu 5 tahun. kemudian sebagian lagi sudah usia senja, dalam artian hampir memasuki masa pensiun," beber eflin.
sehingga kapan lagi mereka memiliki kesempatan untuk menjadi asn. kalaupun usulan formasi itu tidak memungkinkan, setidaknya berkaitan dengan besaran honor yang sedikit manusiawi.
"okelah kita tidak memiliki kesempatan menjadi asn. tapi dari sisi pendapatan, setidak-tidaknya dapat diperjuangkan setara dengan upah minimum regional (umr)," demikian eflin. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 23 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan