Susun Rencana Aksi Tindaklanjuti LHP Kinerja & Kepatuhan BPK

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Minggu , 21 Jan 2024 - 20:09

Inspektur Inspektorat Provinsi Bengkulu, Heru Susanto, SE, MM, saat diwawancarai terkait tindaklanjut LHP Kinerja dan Kepatuhan Tahun 2023. -Radar Utara/Doni Aftarizal-

susun rencana aksi tindaklanjuti lhp kinerja & kepatuhan bpk                            bengkulu ru - penyusunan rencana aksi untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) kinerja dan kepatuhan semester ii tahun 2023. dari badan pemeriksa keuangan (bpk) ri, mulai dilakukan. 
 
ini dibuktikan jika masing-masing organisasi perangkat daerah (opd) terkait di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu. disebutkan sudah duduk bersama.
 
"momen yang kita agendakan tersebut, sengaja dilakukan untuk menyusun rencana aksi dalam rangka menindaklanjuti lhp bpk ri yang dimaksud," ungkap inspektur inspektorat provinsi bengkulu, heru susanto, se, mm, minggu, 21 januari 2024.
 
menurutnya, dalam kesempatan itu, masing-masing opd terkait. ditunjukkan metode dalam mengambil langkah-langkah nyata untuk menindaklanjuti lhp.
baca juga:bencoolen mall diingatkan pedomani amdal
baca juga:waspada potensi ancaman bencana dampak cuaca ekstrem
 "mulai dari mekanisme tidaklanjut seperti apa yang mesti dilakukan. kemudian penyusunan draft untuk menjawab temuannya bagaimana," kata heru.
 
sampai dengan kemudian, lanjut heru, rencana aksi tersebut disepakati. sejauh ini, bpk sudah memberikan ruang untuk menindaklanjuti lhp.
berita terpopuler klik disini
"kita tentunya berkewajiban untuk memfasilitasi dalam rangka tindaklanjut lhp tersebut. sesungguhnya, dari lhp itu tidak ada yang sulit. sebab kerugian tidak ada, dan temuannya murni berisikan saran perbaikan dalam pengelolaan jalan," tegasnya.
 
dalam artian, tambahnya, catatan dari lhp kinerja dan kepatuhan tersebut, berisikan perbaikan kinerja dan koordinasi.
baca juga:pemilu 2024 jadi tantangan kelanjutan pembangunan jalan tol bengkulu
baca juga:oknum guru tsk asusila, jeratan hukum dengan pemberatan, berlanjut ancaman pecat dari asn
"sehingga bisa dimaknai dalam bentuk regulasi kepala daerah (kada) atau surat keputusan (sk) kada. kita optimis semuanya bisa clear, dan kita pastikan mempercepat pelaksanaan tindaklanjut," tambah heru.
 
sementara, kadis pupr provinsi bengkulu, tejo suroso, st, m.si mengemukakan. lhp kinerja dan kepatuhan semester ii tahun 2023, untuk tahap pertama sudah ditindaklanjuti.
 
"sedangkan untuk lhp tahun 2022, semuanya sudah selesai kita tindalanjuti, sesuai dengan bata waktu yang diberikan yakni 60 hari," ujar tejo.
 
lebih lanjut disampaikannya, lhp kinerja dan kepatuhan yang dimaksud bersifat sementara. karena bulan depan, kalau tidak salah bpk masuk lagi melakukan pemeriksaan.
baca juga:kpu se-indonesia never holiday seminggu full masuk kerja 
baca juga:kunker di 4 desa, pemprov bengkulu perkenalkan program 2024
"pemeriksaan tersebut berlangsung selama 40 hari. setelah itu baru kita menunggu hasilnya seperti apa, dan sudah barang tentu semua catatan pasti kita tindaklanjuti," demikian tejo. (tux)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 22 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan