Formalitas Saja! Walhi Bengkulu Soroti Konsultasi Publik PT Agricinal

BENGKULU RU - Konsultasi publik yang dilakukan manajemen PT. Agricinal di Kota Bengkulu beberapa waktu lalu, juga menjadi sorotan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bengkulu. Bahkan Direktur Eksekutif Walhi, Abdullan Ibrahim Ritonga menyatakan, secara organisasi, Walhi pada prinsipnya tidak memenuhi undangan konsultasi publik tersebut.

"Ketidakhadiran ini karena kita melihat bahwa konsultasi publik yang dilakukan beberapa waktu lalu, hanya bersifat formalitas saja. Terbukti, manajamen PT Agricinal juga tidak mendistribusikan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) kepada kita, yang harusnya dilakukan sebelum konsultasi publik digelar," ungkap pria yang akrab disapa Baim, Rabu 27 Desember 2023.

Alasan lain, lanjut Baim, karena pihaknya juga melihat kapasitas peserta undangan konsultasi publik yang hanya menyasar undangan struktural. "Seperti Camat, Kepala Desa, BPD, Karang Taruna dan lainnya. Harusnya yang diundang masyarakat desa penyangga, karena masyarakat inilah yang bersentuhan langsung dengan keberadaan perusahaan," ujarnya.

Dengan kata lain, sambung Baim, masyarakat desa penyangga inilah yang nantinya merasakan dampak langsung terhadap berbagai aktivitas perkebunan PT Agricinal. 

BACA JUGA:Tingkatkan Produksi Perkebunan Sawit, Dinas Perkebunan BU Luncurkan Program Pro-Rakyat

"Baik itu dengan keberadaan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) ataupun area perkebunan perusahaan. Jadi harusnya masyarakat yang diutamakan dalam konsultasi publik tersebut," tegas Baim.

Lebih jauh disampaikan Baim, terkait persoalan ini pemerintah daerah seharusnya dapat memastikan kebijakan yang berpihak terhadap rakyat yang sedang memperjuangkan haknya atas tanah. Apalagi sepanjang pemantauan pihaknya, keberadaan perkebunan kelapa sawit milik PT Agricinal tersebut masih atau tengah berkonflik dengan masyarakat.

"Makanya dalam kesempatan ini, kitapun turut mendesak agar pemerintah, BPN dan stakeholder terkait lainnya. Untuk segera mengambil kebijakan. Kalau kita menyarankan kebijakan tersebut yakni dengan menjalankan reforma agararia sejati," demikian Baim. (tux)