Panas Soal Penipuan GBD Sisipan, BPK Diminta Cek Realisasi Anggaran Gaji Guru Bantu Daerah 2023 dan 2024 Bengk

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 19 Feb 2025 - 21:59

Aktivis Anti Rasuah, Aris Silaswan,SIP-Istimewa-

panas soal penipuan gbd sisipan, bpk diminta cek realisasi anggaran gaji guru bantu daerah 2023 dan 2024 bengk                            radarutara.bacakoran.co - panas soal guru bantu daerah atau gbd sisipan di pemda bengkulu utara, patut menjadi cermatan badan pemeriksa keuangan (bpk) perwakilan provinsi bengkulu yang kini tengah melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2024. 
aktivis anti rasuah, aris silaswan,sip, menilai panas soal dugaan penipuan oleh oknum asn di bidang smp dinas pendidikan (dispendik) bengkulu utara yang kini sudah ditetapkan tersangka oleh polisi, harus dibarengi dengan pencermatan mendalam perihal sumber anggaran terkait gaji gbd. 
dimana, kata dia, pejabat utama pada salah satu dinas bongsor di lingkungan pemda itu menegaskan, tidak adanya praktik atau perekrutan gbd sisipan. 
fakta lain, terus dia, sejak digulirkannya perekrutan asn besar-besaran oleh pemerintah jelang pemilu 2024, diketahui jumlah gbd di kabupaten ini yang jumlahnya sempat mencapai ribuan orang, terus menyusut jumlahnya, lantaran lulus menjadi asn, baik cpns atau pun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
baca juga:rp700 juta modus sisipan gbd, masih didalami polisi, tsk jadi aktor tunggal?
baca juga:milyaran uang korban penipuan gbd sisipan oleh oknum asn dispendik, terancam moksa
"maka, anggaran gaji gbd ini otomatis serapannya berkurang dari tahun ke tahun. itu bisa ditilik setidaknya mulai 2023 hingga 2024 yang dapat menjadi data komparatif," ungkapnya, menyeru, rabu, 19 februari 2025.
sebagai lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya di indonesia. bpk, kata aris, pastinya tidak hanya menilik kuantitas serapan anggaran semata, tapi turut mencermati kualitas yang terjadi. 
dengan berbagai perangkat tugas yang super lengkap, bpk, lanjut dia, dapat mendata jumlah gbd yang lulus menjadi asn berikut periodisasinya dan kemudian dikomparasikan dengan jumlah serapan anggaran gaji gbd yang dianggarkan secara khusus oleh apbd tersebut. 
perlu diketahui, besaran gaji gbd yang masuk kategori non asn ini, bergantung dengan tahun angkatan. untuk itu, setiap gbd memiliki besaran gaji yang berbeda-beda. 
baca juga:korwil pastikan tidak ada pengangkatan gbd, honorer diminta waspadai modus penipuan
baca juga:dejavu, kasus penipuan jadi gbd di bengkulu utara: 3 orang jadi tersangka
"akan menjadi aneh, ketika jumlah serapannya tidak berubah. begitu juga kalau jumlah orangnya pun tidak berubah. walaupun, tidak otomatis mereka yang lulus, langsung digaji asn. karena masih ada serangkaian proses administratif, sebelum resmi menerima gaji sebagai pppk," ujarnya, menganalisa. 
bpk juga, terus dia, bisa mengecek tahun pengangkatan setiap gbd yang berbeda-beda. bahkan, bpk juga dapat melakukan uji petik secara langsung, sehingga mendapatkan data korespondensi yang mendukung akurasi dan kualitas penyaluran anggaran negara untuk gbd. 
"bisa jadi, ketika tidak dicermati secara mendetail, gbd senior yang menjadi asn, statusnya dimanfaatkan oknum tak bertanggungjawab, menjual slot kosong itu kepada gbd anyar dan langsung menerima gaji besar, karena mengisi kursi kosong gbd senior yang lulus menjadi asn. ketika hal ini terjadi, maka sudah jelas menyebabkan ketimpangan perlakuan dan menimbulkan kecemburuan sosial. ini jangan sampai terjadi," ujarnya, berharap.
diketahui, bpk sejak beberapa hari lalu memulai audit lkpd tahun anggaran 2024. catatan ru, anatomi makro apbd nasional tahun tersebut dalam capaian 92,98 persen.  
baca juga:rp700 juta modus sisipan gbd, masih didalami polisi, tsk jadi aktor tunggal?
baca juga:milyaran uang korban penipuan gbd sisipan oleh oknum asn dispendik, terancam moksa
direktorat jenderal perimbangan keuangan (djpk) kementerian keuangan (kemenkeu), menjabarkan realisasi apbd 2024 yang menjadi bagian lkpd yang diperiksa bpk memiliki realisasi 1.268.417,94 milyar atau 1.268 triliun. itu artinya, realisasi apbd tahun tersebut pada capaian 92,98 persen dari pagu senilai rp 1.364.182,85 atau rp 1.364 
diketahui, transfer ke daerah atau tkd 2024 rp 881.941,24 miliar, realisasi rp 824.467,14 miliar (93.48%)
adapun, asumsi belanja daerah sebesar rp 1.440.001,12 miliar, memiliki realisasi rp 1.279.518,59 miliar (88.86%), terdiri dari : 
1. belanja pegawai rp 467.196,97 miliar, realisasi rp 390.525,29 miliar (83.59%)
2. belanja barang dan jasa rp 415.201,55 miliar, realisasi rp 383.194,49 miliar (92.29%)
baca juga:korwil pastikan tidak ada pengangkatan gbd, honorer diminta waspadai modus penipuan
baca juga:dejavu, kasus penipuan jadi gbd di bengkulu utara: 3 orang jadi tersangka
3. belanja modal rp 238.171,77 miliar, realisasi rp 216.811,67 miliar (91.03%)
4. belanja lainnya rp 319.430,82 miliar, realisasi rp 288.987,14 miliar (90.47%)
anggota v bpk, bobby adhityo rizaldi menyebutkan beberapa hal prinsip yang dimintanya menjadi cermatan dan pegangan auditor saat melakukan pemeriksaan lkpd. 
"...ini bertujuan untuk mendiseminasikan kebijakan pemeriksaan beserta frequently asked questions (faq) kepada seluruh pemeriksa," terang bobby dalam event yang diikuti oleh 3.800 tim pemeriksa lkpd tahun 2024 yang digelar 6 hingga 7 januari 2025. 
diterangkan pula, output dari pemeriksaan, bpk mendorong perbaikan penyusunan lkpd, penguatan sistem pengendalian intern hingga peningkatan akuntabilitas keuangan daerah. 
baca juga:rp700 juta modus sisipan gbd, masih didalami polisi, tsk jadi aktor tunggal?
baca juga:milyaran uang korban penipuan gbd sisipan oleh oknum asn dispendik, terancam moksa
selain memeriksa keuangan negara, memeriksa kinerja, memeriksa dengan tujuan tertentu, melaporkan unsur pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan kepada instansi berwenang serta memberikan hasil pemeriksaan kepada lembaga legislatif.
lkpd yang menjadi objek pemeriksaan bpk, setidaknya terdiri dari 7 laporan keuangan apa saja?
- mulai dari neraca, laporan realisasi anggaran (lra), 
- laporan operasional (lo), 
- laporan perubahan ekuitas (lpe), 
- laporan perubahan saldo anggaran lebih (lpsal), 
baca juga:korwil pastikan tidak ada pengangkatan gbd, honorer diminta waspadai modus penipuan
baca juga:dejavu, kasus penipuan jadi gbd di bengkulu utara: 3 orang jadi tersangka
- laporan arus kas (lak), dan 
- catatan atas laporan keuangan (calk).  (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 20 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan