Pemkab Komitmen Hapus Kemiskinan Ekstrem Nelayan di Mukomuko

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Selasa , 21 Jan 2025 - 21:16

Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Warsiman-Radar Utara/ Wahyudi -

pemkab komitmen hapus kemiskinan ekstrem nelayan di mukomuko                            mukomuko.radarutara.bacakoran.co – berbagai upaya di lakukan pemerintah daerah untuk menghapus kemiskinan ekstrem yang saat ini masih menghimpit sebagian nelayan di daerah ini.
salah satu upaya yang dilakukan yaitu memberikan bantuan sarana dan prasarana tangkap untuk nelayan. baik itu perahu, jaring, mesin dan lainnya.
dengan bantuan tersebut, tentunya akan membantu mendongkrak perekonomian nelayan melalui hasil tangkapan ikan di laut.
kepala dinas perikanan kabupaten, eddy aprianto, sp, m.si melalui kepala bidang perikanan tangkap, warsiman dikonfirmasi menyampaikan. 
baca juga:pemdes sendang mulyo tuntas salurkan blt dd kemiskinan ekstrem tahun 2024
baca juga:tekan kemiskinan ekstrem, perkuat jaminan sosial ketenagakerjaan
hampir setiap tahun, nelayan di daerah ini selalu mendapatkan bantuan dari pemerintah. baik yang bersumber dari dau maupun dak.
"perhatian pemerintah terhadap nelayan di daerah ini sangat serius sekali. ini tidak lain untuk menghapus angka kemiskinan ekstrem berdasarkan intruksi presiden (inpres) nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim,” katanya.
selain upaya menghapus kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah juga komitmen melindungi keselamatan nelayan. salah satunya yaitu dengan memberikan kartu bpjs ketenagakerjaan yang preminya ditanggung pemerintah. progran bpjs ketenagakerjaan bagi nelayan, suatu bentuk nyata komitmen pemkab dalam melindungi pekerja rentan.
"tahun sebelumnya, dengan kuota penerima progam sosial tersebut masih banyak nelayan kita yang termasuk dalam kategori pekerja rentan dan belum mendapatkan manfaat dari program tersebut," ujarnya.
baca juga:kolaborasi bersama atasi kemiskinan ekstrem
baca juga:hapus kemiskinan ekstrem, pemdes air dikit salurkan blt dd kepada 28 kpm
disampaikan warsiman, anggaran untuk program ini berasal dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi, yang menyediakan dana untuk program jaminan sosial ketengakerjaan. 
sedangkan dinas perikanan bertanggung jawab untuk mengusulkan nelayan yang menjadi  calon penerima manfaat dari program tersebut. 
selain program bpjs ketenagakerjaan, lanjut warsiman, ada dua program jaminan sosial lainnya untuk nelayan di daerah ini. 
salah satunya bantuan premi asuransi nelayan dari pemerintah pusat. namun, program itu hanya mencakup sebagian kecil dari jumlah nelayan yang terdata di dinas perikanan.
baca juga:dewan minta indikator kemiskinan ekstrem dirubah
baca juga:penghapusan kemiskinan ekstrem harus dipercepat
”tahun 2022 lalu ada program bantuan untuk 200 nelayan, tapi nelayan kita di daerah ini tidak mendapatkan program tersebut, dan program itu tidak berlanjut. yang jelas di tahun ini, nelayan yang belum mendapatkan jaminan sosial akan didaftarkan sebagai penerima. ini juga salah satu upaya dalam percepatan penghapusan kemiskinan," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 22 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan