Cegah PMK, 60 Ribu Dosis Vaksin Diusulkan ke Pusat

BENGKULU RU - Sebagai langkah antisipasi dan mencegah lonjakan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Nakeswan) Provinsi Bengkulu mengusulkan 60 ribu dosis vaksin ke pemerintah pusat.

Terlebih saat ini kasus PMK yang menyerang hewan ternak jenis sapi milik warga di Provinsi Bengkulu, kembali terdeteksi.

Kepala Dinas (Kadis) Nakeswan Provinsi Bengkulu, drh. Muhammad Syarkawi mengatakan, vaksin ini dibutuhkan untuk menghindari penyebaran PMK, seperti yang terjadi sebelumnya. 

"Makanya pada tahap awal tahun ini, kita telah mengusulkan sekitar 60 ribu dosis vaksin. Usulan yang kita sampaikan ini berdasarkan permintaan masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu," ungkap Syarkawi.

BACA JUGA:Puskeswan Putri Hijau Usulkan 3.500 Dosis Vaksin PMK Tahun 2025

BACA JUGA: Puskeswan Putri Hijau Sediakan 1.000 Dosis Vaksin PMK untuk Kambing

Menurut Syarkawi, usulan vaksin PMK ini juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat, di mana program vaksinasi PMK pada hewan ternak masyarakat harus dilakukan secara gencar.

"Sehingga nantinya kematian hewan ternak warga akibat serangkan PMK bisa diminimalisir, dan akhirnya berdampak pada upaya mewujudkan swasembada daging di Provinsi Bengkulu," kata Syarkawi, Senin 20 Januari 2025.

Syarkawi menambahkan, alokasi vaksin yang diajukan berasal dari kebutuhan yang disampaikan setiap kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. 

"Usulan tersebut merupakan hasil dari pendataan kebutuhan di tingkat kabupaten/kota. Untuk sementara ini kita menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait berapa banyak usulan yang diakomodir," tambah Syarkawi.

 

Disisi lain, Syarkawi menyampaikan, untuk kasus PMK masih ditemukan di beberapa kabupaten di Bengkulu, meskipun jumlahnya relatif kecil. 

"Ada sekitar 100 kasus di Kabupaten Seluma, dengan laporan tambahan dari Mukomuko dan wilayah lainnya yang masih menunggu konfirmasi. Secara keseluruhan, kasus PMK di Bengkulu berada di bawah angka 1.000," beber Syarkawi.

Angka tersebut, lanjut Syarkawi, menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan ini merupakan hasil dari upaya pencegahan, dan pemberantasan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah.