DAK Fisik 8 Pemda di Bengkulu Turun, Ini Penyebabnya

BENGKULU RU - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran (TA) 2025 untuk delapan Pemerintah Daerah (Pemda) di Bengkulu, turun sekitar 28,31 persen dibandingkan TA 2024.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksana Anggaran (PPA) II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Sunaryo. Menurut Sunaryo, hanya 3 pemda yang DAK Fisik TA 2025 naik.

"Ketiga pemda itu yakni Kabupaten Seluma naik menjadi Rp 101,4 miliar dari Rp 100,9 miliar. Bengkulu Tengah Rp 78,3 miliar dari RP 36,3 miliar," ungkap Sunaryo.

Kemudian, lanjut Sunaryo, Kepahing Rp 121,6 miliar dari Rp 58,1 miliar. Sedangkan 8 pemda lainnya di Bengkulu, DAK Fisik tahun ini turun dari tahun sebelumnya.

BACA JUGA:Target Refocusing Anggaran, DAK Fisik 2025 Bengkulu Turun, Angkanya jadi 780,8 Miliar

BACA JUGA:Lelang Proyek DAK Fisik Tahun 2025 Dilaksanakan Desember 2024 Ini

"Seperti Bengkulu Utara DAK Fisik TA 2025 sebesar Rp 39,5 miliar, yang TA 2024 sebesar Rp 81,3 miliar. Bengkulu Selatan Rp 73,6 miliar dari Rp 89,04 miliar, Rejang Lebong Rp 22,7 miliar dari Rp 68,3 miliar," kata Sunaryo.

Selanjutnya, sambung Sunaryo, Kota Bengkulu Rp 21,8 miliar dari Rp 76,1 miliar. Kaur Rp 43,5 miliar dari Rp 142,1 miliar. Mukomuko Rp 85,5 miliar dari Rp 106,4 miliar, Lebong Rp 57,9 dari Rp 81,9 miliar.

"Terakhir Provinsi Bengkulu, yang mana TA 2025 ini DAK Fisiknya sebesar Rp 134,4 miliar, sedangkan TA 2024 lalu Rp 265,3 miliar," papar Sunaryo.

Menurut Sunaryo, penurunan besaran DAK Fisik TA 2025 di Provinsi Bengkulu ini, tentunya tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat.

BACA JUGA:Tiga Pemda di Bengkulu Belum Ajukan DAK Fisik Tahap 3

BACA JUGA:Serapan DAK Fisik Dinas Pertanian Masih Rendah

"Bisa jadi pengurangan DAK Fisik tersebut, lantaran pemerintah pusat memiliki program prioritas lain di tengah keterbatasan anggaran. Misal seperti program Maka Bergizi Gratis (MBG) dan lainnya," jelas Sunaryo.

Lebih lanjut Sunaryo menyampaikan, meskipun demikian terkait penurunan ini, jangan sampai menjadi alasan untuk menghambat program pembangunan di daerah.