Meretas Jalan Menuju Negara Maju
Presiden Prabowo Subianto menerima Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann di Istana Merdeka, Jakarta. -SETPRES-
Keanggotaan OECD dapat menyerap lebih banyak investasi. Sebab, status sebagai anggota OECD sendiri sebenarnya dapat menjadi sinyal bagi para investor bahwa Indonesia telah berkomitmen memenuhi standar kebijakan negara maju.
Untuk itu, pada 3 Oktober 2024, pemerintah membentuk Tim Nasional (Timnas) Percepatan Aksesi OECD yang diketuai Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
BACA JUGA:Target Pertumbuhan Ekonomi RI Diprediksi Bisa Melesat Hingga 10% dalam 3 Tahun Mendatang
BACA JUGA:Akankah Perkembangan Ekonomi Digital Tumbangkan UMKM? Lalu Bagaimana Solusinya?
Timnas yang terdiri atas 64 kementerian/lembaga (K/L) dan institusi ini dibentuk untuk mempercepat proses aksesi Indonesia ke dalam OECD.
Di satu sisi, pada 25 September 2024, Indonesia resmi mengajukan diri untuk menjadi anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans Pasifik (Comprehensive and Progresive Trans-Pasific Partnership Agreement/CPTPP).
Saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS plus di Kazan, Rusia, 24 Oktober 2024, Indonesia yang diwakili Menteri Luar Negeri RI Sugiono melayangkan surat expression of interest untuk mendaftar keanggotaan BRICS. Ini menandai langkah resmi Indonesia bergabung dalam blok ekonomi baru selain G20 maupun sebagai mitra utama G7 dan G8.
Proses ini tak sampai seminggu sesudah pelantikan pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto-Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. BRICS adalah blok ekonomi yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan.
BACA JUGA:Mengulik Potensi Perlambatan Ekonomi yang Bisa Terjadi Pada Tahun 2025 Akibat Kenaikan PPN 12%
BACA JUGA:Kenaikan PPN 12% pada 2025 Berisiko Tingkatkan PHK Massal di Tengah Ekonomi Lesu
Selama ini OECD dipimpin oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa sebagai penguasa ekonomi dunia. Adapun, BRICS merupakan blok ekonomi baru yang justru mendorong agar mata uang dolar tidak lagi menjadi instrumen utama transaksi perdagangan global.
Membuka Pasar Baru
Adapun, Menteri Koordinator (Menko) Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan Presiden RI Prabowo Subianto terus memproses aksesi keanggotaan BRICS dan OECD secara bersamaan.
Selain alasan Indonesia yang mengusung prinsip politik luar negeri bebas aktif atau nonblok, langkah pemerintah tersebut juga sebagai bentuk membuka pasar ekspor baru.
BACA JUGA:Waktunya Cerita Sukses Mesin Baru Pendorong Ekonomi Indonesia
BACA JUGA:Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia