Selama 2024 OJK Jatuhkan Sanksi Ratusan Miliar

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 08 Jan 2025 - 20:25

Kadis Koperasi dan UKM Bengkulu Utara, Rimiwang Muksin-Radar Utara/Benny Siswanto-

Lantas apakah jasa keuangan yang bermunculan di masyarakat, dapat disebut koperasi? belum tentu, kata Rimiwang. Selain wajib memiliki legalitas yang jelas.

Ketika hubungan kredit atau istilah lainnya dijalin oleh seorang dengan lembaga keuangan tak resmi, maka statusnya adalah hubungan perdana. Orang dengan orang. Nah ketika menemui situasi semacam ini, pemerintah sulit turun tangan, ketika terjadi permasalahan.

"Karena persoalannya adalah perdata. Untuk itu, otoritas di desa dan kelurahan, sangat penting dalam mencermati aktivitas pihak yang menawarkan pinjaman dan sebagainya. Agar dipelajari dan dicermati legalitasnya," terangnya mengimbau.

Lebih lanjut, Rimiwang menjelaskan program pemerintah mulai dari KUR hingga keberadaan seperti Pegadaian, adalah tidak lepas dari upaya memberangus praktik rente atau lintah darat.

Sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Provinsi Bengkulu setelah Kota Bengkulu, Kabupaten ini, terang Rimiwang juga merupakan basis penyalur KUR 2024 dengan total penyaluran sebanyak Rp 607.978.500.000, yang diberikan kepada 8.286 debitur

Sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi, Rimiwang juga mensiyalir, sangat mungkin atau kuat diduga praktik lintah darat atau rentenir bersalin rupa baik secara konvensional maupun digital.

"Ini pun mesti diwaspadai," ungkapnya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menerangkan, pemerintah akan meningkatkan akses pembiayaan tahun 2025 senilai Rp 300 triliun.

Hasil rapat koordinasi juga mengungkap adanya perubahan pedoman pelaksanaan hingga optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025 diantaranya menegasi adanya persetujuan Skema Kredit/Pembiayaan Investasi Padat Karya, adanya KUR Alsintan yang akan mendukung sektor pertanian hingga KUR bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

selama 2024 ojk jatuhkan sanksi ratusan miliar                             radarutara.bacakoran.co - salin rupa rentenir di jagad maya, terus saja terjadi. otoritas jasa keuangan (ojk) juga mengklaim selama 2024, lembaga pengawas penyelenggaraan jasa keuangan itu sudah menjatuhkan sanksi mulai dari ringan hingga berat, seperti denda hingga ratusan miliar atas pelanggaran jasa keuangan.
hal itu diungkapkan kepala eksekutif pengawas perilaku usaha jasa keuangan, edukasi dan perlindungan konsumen ojk, frederica widyasari dewi saat memberikan konferensi pers hasil rapat dewan komisioner ojk bulan desember 2024. 
diterangkannya, penegakan hukum atau ketentuan perlindungan konsumen, pihaknya mencatat perilaku tidak tertib pada pelaku usaha jasa keuangan (pujk) yang terdaftar. 
dari total 2.719 pujk, terdapat 65 diantaranya terlambat menyampaikan laporan. bahkan terdapat 35 pujk yang tidak menyampaikan laporan kepada ojk. maka ratusan pujk pun menjadi jujugan sanksi ojk. 
baca juga:bank bengkulu raih apresiasi pelopor kub dari ojk pusat
baca juga:ojk dukung upaya pemberantasan judol
sanksi denda berupa penggantian kerugian konsumen, turut diungkapkan frederica menyikapi perilaku bisnis pelaku usaha keuangan. 
"sepanjang 2024, yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 1.526 pengaduan dengan total nilai kerugian atau dengan total yang diganti sebesar rp 212,17 miliar," bebernya ojk dilansir ru dari antara, rabu, 8 januari 2025. 
lingkaran rente di masyarakat dalam era digital 
praktik rente yang masih terus menggelayut di kehidupan sosial masyarakat, kian saja bertransformasi dengan nama-nama yang menyerupai usaha jasa keuangan seperti koperasi. 
padahal, koperasi wajib memiliki legalitas terukur dengan kewajiban seperti manajemen, sistem hingga pelaporan periodik yang wajib disampaikan kepada pemerintah daerah.
baca juga:ojk bengkulu dorong masyarakat manfaatkan slik
baca juga: ojk terus pantau perkembangan investree
hal ini diterangkan kepala dinas koperasi bengkulu utara, rimiwang muksin, ketika konfirmasi ru menyikapi keberadaan rente dan harapan masyarakat atas keterjangkauan akses dukungan pendanaan di masyarakat oleh perbankan yang dirasakan masih menjadi persoalan. 
"secara aturan, pemerintah dan pemerintah daerah termasuk di dalamnya hanya mengatur dan mengawasi lembaga keuangan resmi, seperti koperasi," ujarnya, belum lama ini. 
lantas apakah jasa keuangan yang bermunculan di masyarakat, dapat disebut koperasi? belum tentu, kata rimiwang. selain wajib memiliki legalitas yang jelas. 
ketika hubungan kredit atau istilah lainnya dijalin oleh seorang dengan lembaga keuangan tak resmi, maka statusnya adalah hubungan perdana. orang dengan orang. nah ketika menemui situasi semacam ini, pemerintah sulit turun tangan, ketika terjadi permasalahan. 
baca juga:ojk keluarkan aturan baru, utang pinjol tak boleh lebih dari 3 platform
baca juga:ojk terus upayakan pengembangan industri perbankan syariah
"karena persoalannya adalah perdata. untuk itu, otoritas di desa dan kelurahan, sangat penting dalam mencermati aktivitas pihak yang menawarkan pinjaman dan sebagainya. agar dipelajari dan dicermati legalitasnya," terangnya mengimbau. 
lebih lanjut, rimiwang menjelaskan program pemerintah mulai dari kur hingga keberadaan seperti pegadaian, adalah tidak lepas dari upaya memberangus praktik rente atau lintah darat. 
sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di provinsi bengkulu setelah kota bengkulu, kabupaten ini, terang rimiwang juga merupakan basis penyalur kur 2024 dengan total penyaluran sebanyak rp 607.978.500.000, yang diberikan kepada 8.286 debitur
sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi, rimiwang juga mensiyalir, sangat mungkin atau kuat diduga praktik lintah darat atau rentenir bersalin rupa baik secara konvensional maupun digital. 
baca juga:bank bengkulu raih apresiasi pelopor kub dari ojk pusat
baca juga:ojk dukung upaya pemberantasan judol
"ini pun mesti diwaspadai," ungkapnya. 
kementerian koordinator bidang perekonomian republik indonesia menerangkan, pemerintah akan meningkatkan akses pembiayaan tahun 2025 senilai rp 300 triliun. 
hasil rapat koordinasi juga mengungkap adanya perubahan pedoman pelaksanaan hingga optimalisasi kredit usaha rakyat (kur) tahun 2025 diantaranya menegasi adanya persetujuan skema kredit/pembiayaan investasi padat karya, adanya kur alsintan yang akan mendukung sektor pertanian hingga kur bagi pekerja migran indonesia (pmi).

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 9 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan