Target Refocusing Anggaran, DAK Fisik 2025 Bengkulu Turun, Angkanya jadi 780,8 Miliar

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 06 Jan 2025 - 20:57

Target Refocusing Anggaran, DAK Fisik 2025 Bengkulu Turun, Angkanya jadi 780,8 Miliar -Radar Utara/Benny Siswanto-

target refocusing anggaran, dak fisik 2025 bengkulu turun, angkanya jadi 780,8 miliar                             radarutara.bacakoran.co - kementerian keuangan (kemenkeu) kini tengah menyusun angka-angka pencadangan transfer ke daerah (tkd) tahun anggaran 2025 yang wajib dilakukan seluruh pemda se indonesia. 
salah satunya, dana alokasi khusus atau dak fisik, menjadi obyek realokasi anggaran oleh pusat melalui daerah mendukung program strategis nasional. 
dak fisik provinsi bengkulu tahun 2025, angkanya sebesar rp 780,8 miliar. dak fisik menjadi obyek pencadangan transfer pusat yang diminta pemerintah sebagaimana ditulis dalam se bersama dengan nomor se 900.1.3/6629.a/sj dan nomor se-1/mk.07/2024 yang diteken menteri dalam negeri, tito karnavian dan menkeu, sri mulyani indrawati, tertanggal 11 desember 2024. 
kepala kantor wilayah dpjp kemenkeu bengkulu, muhammad irfan surya wardana, menerangkan jumlah alokasi dak fisik bengkulu untuk tahun 2025 yang secara angka mengalami penurunan tersebut. menginformasikan, dak fisik bengkulu tahun 2024 nilainya rp 1,08 triliun. 
baca juga:refocusing anggaran pemerintah daerah?
baca juga:refocusing anggaran, proyek kelengkapan rumah adat gatot
"penurunan dak fisik 2025 salah satunya disebabkan oleh angka serapan anggaran yang tidak maksimal," bebernya, jumat, 6 desember 2024 melansir dari antara. 
besaran dak fisik bengkulu 2025 
provinsi bengkulu rp 134,44 miliar;
kabupaten bengkulu selatan rp 73,65 miliar;
kabupaten bengkulu utara rp 39,59 miliar;
kabupaten rejang lebong rp 22,75 miliar;
kota bengkulu rp 21,85 miliar;
baca juga:refocusing anggaran pemerintah daerah?
baca juga:refocusing anggaran, proyek kelengkapan rumah adat gatot
kabupaten kaur rp 43,54 miliar;
kabupaten seluma rp 101,48 miliar;
kabupaten mukomuko rp 85,51 miliar;
kabupaten lebong rp 57,90 miliar;
kabupaten kepahiang rp 121,68 miliar;
kabupaten bengkulu tengah rp 78,39 miliar;
baca juga:refocusing anggaran pemerintah daerah?
baca juga:refocusing anggaran, proyek kelengkapan rumah adat gatot
skenario realokasi atas tkd, tengah dipersiapkan menteri keuangan, sri mulyani, yang merupakan bendahara umum negara (bun) sebagai jabatan ex officio. 
pencadangan yang dimaksud dalam se bersama yang belum terbit itu, masih menunggu penetapan angka-angkanya dari menteri sri mulyani itu, meliputi dbh, dau, dak fisik dan dana tambahan infrastruktur atau dti. 
pemerintah bilang, besaran tkd yang dicadangkan tersebut akan ditetapkan lebih lanjut oleh menteri keuangan, sebagaimana diterang dalam poin ke 4 dalam penegasan huruf e ketentuan.
"besaran tkd yang dicadangkan tersebut dapat direalokasi; atau/atau digunakan, sesuai dengan prioritas pemerintah yang ditetapkan oleh menteri keuangan," tegas poin ke 5. 
baca juga:refocusing anggaran pemerintah daerah?
baca juga:refocusing anggaran, proyek kelengkapan rumah adat gatot
lewat se bersama itu, sri mulyani menerangkan, menindaklanjuti arahan presiden republik indonesia pada sidang kabinet yang digelar 6 november 2024, diminta melakukan reviu kembali belanja negara, tak terkecuali tkd tahun anggaran 2025. 
adapun objek reviu anggaran 2025 meliputi : alokasi transfer ke daerah untuk pembangunan infrastruktur; alokasi dana alokasi umum atau dau pendidikan non-gaji; dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur dan dana desa difokuskan untuk percepatan pengentasan kemiskinan. 
pangkalan apbd kini praktis belum berjalan. kecuali anggaran rutin, khususnya gaji yang diproses secara manual. pasalnya, sistem informasi pemerintah daerah (sipd), pengganti aplikasi simda itu error sehingga daerah tidak dapat melakukan pencetakan rencana anggaran kas (rak) pada sipd penatausahaan 2025. 
verifikasi rancangan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) di sejumlah daerah sudah berjalan. verifikasi yang dimotori komposan tim anggaran pemerintah daerah (tpad) itu, praktis masih dilakukan secara normatif.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 7 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan