Defisit Anggaran Jadi Biang Belum Cairnya DBH

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Jumat , 03 Jan 2025 - 21:00

Dr. Haryadi-Radar Utara/ Doni Aftarizal-

defisit anggaran jadi biang belum cairnya dbh                            bengkulu ru - defisit anggaran yang dialami pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu, menjadi baing belum bisa dicairkannya dana bagi hasil (dbh) triwulan iii dan iv tahun anggaran (ta) 2024 kepada pemerintah kabupaten/kota.
ini disampaikan pelaksana harian (plh). sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, dr. haryadi, s.pd, m.si, m.pd. menurut haryadi, dengan kondisi itu, pencairan dbh harus ditunda hingga keuangan daerah stabil.
"kondisi keuangan daerah saat ini menjadi kendala utama, dalam merealisasikan dbh kepada pemerintah kabupaten/kota di provinsi bengkulu," ungkap haryadi.
meskipun demikian, lanjut haryadi, ketika keuangan daerah sudah stabil, dan anggarannya sudah tersedia, pihaknya memastikan segera merealisasikan pencairan dbh tersebut.
baca juga:dbh belum cair, edwar: pemprov bengkulu mesti ambil langkah cepat
baca juga:dbh sawit nangkring di dinas perkebunan dan pupr 
"sementara ini kita meminta agar pemerintah kabupaten/kota dapat bersabar, mengingat situasi keuangan daerah belum memungkinkan untuk pencairan dbh dalam waktu dekat," kata haryadi.
haryadi menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk membayar hak-hak kabupaten/kota, khususnya dbh ini. jadi begitu anggaran sudah tersedia, maka segera dicairkan.
"kita memahami peran penting dbh ini bagi kabupaten/kota. namun defisit anggaran yang terjadi, merupakan tantangan yang cukup berat, mengingat dbh merupakan salah satu sumber pendapatan kabupaten/kota," ujar haryadi.
sebelumnya, anggota badan anggaran (banggar) dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, s.ip, mm mendesak agar pemprov bengkulu dpat mengambil langkah cepat, terlebih belum cairnya dbh ini menuai protes dari kabupaten/kota.
baca juga:dinas pupr kebut proyek dak dan dbh untuk kesejahteraan rakyat
baca juga:pasca lahirnya dbh sawit, minyakkita langka, harganya bakal dikerek pemerintah jadi rp 15.500? 
"kita sebelumnya juga sudah berdiskusi dengan pemerintah kabupaten (pemkab) kepahiang, bappeda, dan biro ekonomi. mereka sangat khawatir dengan dampak keterlambatan ini," beber edwar.
kekhawatiran itu, sambung edwar, dinilai wajar, mengingat dbh merupakan salah satu tulang punggung anggaran daerah, untuk menjalankan program-program pembangunan. 
"jika pembayaran triwulan ketiga dan keempat tahun 2024 terus tertunda, maka banyak kegiatan di tingkat kabupaten/kota berisiko terhenti. jadi dbh ini merupakan sumber anggaran vital bagi daerah," tegas edwar.
lebih lanjut edwar menyampaikan, selain menghambat pembangunan, keterlambatan ini juga memengaruhi kestabilan ekonomi daerah. dengan tunjangan dan penghasilan pegawai yang terganggu, daya beli masyarakat ikut tertekan.
baca juga:1.800 warga mukomuko dapat dbh sawit skema bpjs ketenagakerjaan
baca juga:evaluasi kepatuhan penggunaan dbh sawit ratusan miliar, ini yang mesti dilakukan gubernur 
"sehingga dapat menciptakan efek domino di berbagai sektor. maka dari itu kita mendesak pemprov bengkulu untuk segera mentransfer dbh dan menjadikan ini prioritas utama," tandas edwar. (tux)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 4 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan