Tentukan Calon Penerima Bantuan, Desa Wajib Musdesus

MUKOMUKO RU - Ini peringatan penting bagi seluruh pemerintah desa (Pemdes) di Kabupaten Mukomuko. Agar dapat melaksanakan musyawarah desa khusus (Musdesus) untuk menentukan  calon penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa (DD) dan jenis bantuan dari pemerintah lainnya. 

Tujuanya, bantuan yang diberikan  pemerintah tepat sasaran sesuai dengan kreteria yang sudah ditetapkan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Mukomuko, Jodi, S.Pd, S.IP ketika dikonfirmasi, Selasa (12/12) menyakini. Jika desa mau melaksanakan musdesus untuk menentukan calon penerima bantuan pemerintah. 

Maka tidak ada lagi yang kabarnya bantuan tidak tepat sasaran. Tidak ada lagi kabar orang kaya dapat bantuan dan orang miskin tidak dapat bantuan, dan yang lainnya.

"Selama ini kami masih mendengar desas desus soal bantuan yang tidak tepat sasaran dan menjadi polemik sosial di tengah masyarakat. Bukan soal BLT DD saja. Tapi bantuan pemerintah lainnya. Baik itu mengenai PKH, bantuan beras pangan pemerintah, dan bantuan  yang lainnya," tegaslama Jodi.

Kabar-kabar yang tidak baik itu, kata Jodi, harus segera ditepis. Caranya, desa kembali mendata ulang warga yang selama ini menerima bantuan dan warga miskin yang belum menerima bantuan. 

Setelah pendataan selesai, hasilnya langsung dimusyawarahkan bersama pihak terkiat lainnya. Musyawarah itu untuk menentukan layak dan tidaknya warga tersebut menerima bantuan pemerintah. Kalau dirasa layak menerima, desa harus memperjuangkan. 

Tapi kalau tidak layak, desa jangan ngotot mempertahankan. Dengan alasan keluarga, dengan alasan tetangga, orang dekat atau dengan alasan gak enek mencoret namanya dari data penerima.

BACA JUGA:BPBD Bingung Mencari Sumber Kabut Asap di Mukomuko

"Kata-kata gak enak harus ditiadakan. Warga yang desa yang menerima bantuan itu harus benar-benar memenuhi kreteria. Kita ingin, jangan sampai bantuan pemerintan yang tujuanya untuk membantu warga miskin justru menjadi polemik. Karena tidak tepat sasaran," ujarnya.

Jodi juga mengaku tidak kurang-kurangnya menyampaikan imbauan ini kepada pemerintah desa. Agar tidak melalaikan musdesus untuk mengambil keputusan. 

Baik mengenai soal calon penerima bantuan maupun pembangunan desa. Jika semua desa mau melaksnakaan itu, ia pastikan  tidak ada polemik desa.

"Yang jadi persoalan itu, desa mau atau tidak melaksanaka muadesus ini. Kalau tidak mau melaksanakan, jangan harap ada ketenangan dan ketenteraman di desa itu. Mudah-mudahan saja ini menjadi perhatian bagi seluruh pemerintah desa di Kabupaten Mukomuko," demikian, Jodi. (rel)