PT PMN Ganti Rugi Aset Desa, Dasar Hitungan Siapa?

Reporter: Abdurrahman Wachid |

Editor: Ependi |

Senin , 23 Dec 2024 - 21:03

Kadis PMD, Rahmat Hidayat, S.STP, M.Si-Radar Utara/Abdurrahman Wachid-

pt pmn ganti rugi aset desa, dasar hitungan siapa?                            radarutara.bacakoran.co - ganti rugi atas kerusakan aset desa yang berupa jalan rabat beton, yang diduga dampak dari aktifitas pt patra maga nanditama, sebagian telah diberikan ke desa tanjung karet. 
sarkawi, kepala desa tanjung karet mengungkapkan bahwa uang ganti rugi atas dugaan perusakan satu titik dari empat aset jalan rabat beton, akibat aktifitas dari tambang batubara itu telah diberikan.
besarannya yakni rp 188 juta rupiah, telah ditransfer langsung dari perusahaan ke rekening kas desa.
"untuk satu titiknya sudah diberikan, jumlahnya rp 188 juta, sudah masuk ke rekening kas desa," ujar sarkawi, m.pd.
baca juga:diaudit bpkp, perusakan aset oleh pt pmn, negara rugi hampir 1 milyar 
baca juga:air sungai keruh di tanjung karet, diduga terdampak aktivitas tambang batu bara pt pmn
dasar jumlah uang ganti rugi aset itu, menurutnya mengacu pada rencana anggaran belanja (rab) pembangunan awal di titik jalan yang rusak tersebut. 
diterangnya juga bahwa ganti rugi aset ini nanti dimasukan ke pendapatan asli desa (pades). 
pemanfaatan dana ini akan dibawa ke musdes untuk program pembangunan desa tahun 2025 mendatang.
"dana ini dimasukan di pades, nanti akan kita musyawarahkan untuk pembangunan di tahun 2025," sambung sarkawi.
baca juga:diaudit bpkp, perusakan aset oleh pt pmn, negara rugi hampir 1 milyar
baca juga:air sungai keruh di tanjung karet, diduga terdampak aktivitas tambang batu bara pt pmn
sementara itu, menurut kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (dpmd) kabupaten bengkulu utara, rahmat hidayat, s.stp., m.msi., melalui jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat (psm), fahmi, mengungkapkan bahwa terkait hitungan ganti rugi aset desa yang rusak itu di tuang dalam peraturan menteri nomor 3 tahun 2024.
pergantian ganti rugi aset ini, dibutuhkan surat hibah dari pihak terkait, sehingga secara sah barang hibah tersebut menjadi milik negara atau desa tersebut. 
sehingga, terkait pengelolaan secara sah dimiliki oleh pemerintah.
dijelaskannya juga bahwa, untuk penghitungan aset yang telah rusak akibat dari hal apapun, itu harus dihitung oleh lembaga independen yang tersertifikasi di bidang tersebut.
baca juga:diaudit bpkp, perusakan aset oleh pt pmn, negara rugi hampir 1 milyar
baca juga:air sungai keruh di tanjung karet, diduga terdampak aktivitas tambang batu bara pt pmn
"seharusnya, ganti rugi aset yang telah rusak itu harus dilakukan oleh lembaga independen, tidak bisa asal-asalan," jelas fahmi.
namun, jika terjadi persoalan kerusakan aset dari pihak manapun, pemerintahan desa harus melaporkan kepada pihak terkait, baik itu pihak kecamatan dan dpmd.
"belum, hingga saat ini secara resminya kami belum menerima laporannya," tandasnya.
dikabarkan sebelumnya, pt pmn telah menandatangi sejumlah kesepakatan dengan sejumlah masyarakat desa tanjung karet, kecamatan air besi, pada hari jumat, 20 desember 2024 lalu.
baca juga:diaudit bpkp, perusakan aset oleh pt pmn, negara rugi hampir 1 milyar
baca juga:air sungai keruh di tanjung karet, diduga terdampak aktivitas tambang batu bara pt pmn
termasuk ganti rugi aset desa, yang berupa 1 dari 4 titik jalan rabat beton yang diduga rusak akibat aktifitas pertambangan batubara milik pt patra maga nanditama.
namun belum diketahui pasti, apa yang menjadi dasar yang menjadi penentuan angka ganti rugi aset yang senilai rp 188 juta tersebut.
hingga saat ini wartawan ru masih berusaha mengonfirmasi pihak pt pmn, namun pihak pt pmn tak kunjung bisa dikonfirmasi. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 24 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan