Upah Minimum Kabupaten/Kota Paling Lambat 18 Desember

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 17 Dec 2024 - 22:30

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian (Disnakertrans) Bengkulu Utara, Sutrino, M.Pd-Radar Utara/Benny Siswanto-

upah minimum kabupaten/kota paling lambat 18 desember                               radarutara.bacakoran.co - penetapan upah minimum kabupaten dan kota (umk) tahun 2025, paling lambat ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur, 18 desember 2024.
menteri tenaga kerja, prof yassierli, sudah mengabarkan rujukan penetapan upah minimum provinsi (ump) tahun 2025 untuk menetapkan upah minimum kabupaten/kota serta upah minimum sektoral lewat peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025. 
dalam konferensi pers, menteri yassierli menjelaskan perihal tenggat waktu tersebut. lebih lugas, mekanisme penetapan hingga waktu pengumuman dalam peraturan menteri tersebut menegasi gubernur wajib menetapkan ump dan upah minimum sektoral provinsi tahun 2025 paling lambat tanggal 11 desember 2024. 
"upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2025, ditetapkan dengan keputusan gubernur dan diumumkan paling lambat 18 desember 2024," kata menteri yassierli, di kantor kementerian ketenagakerjaan, rabu, 4 desember 2024 pukul 16.30 wib.
baca juga:bengkulu utara usulkan ke gubernur umk jadi rp2.754.653,52 
baca juga:empat daerah di bengkulu dengan umk tertinggi 
provinsi bengkulu sendiri, sebelumnya telah menetapkan ump tahun 2025. ump bengkulu sudah ditetapkan sebesar rp2.670.039,39. kenaikan tersebut kemudian dituangkan dalam sk gubernur bengkulu nomor m6332 naketrans 2024.
terpisah, kepala disnakertrans bengkulu utara, sutrino, m.pd, saat dikonfirmasi radar utara menyampaikan, kewenangan kabupaten dalam penetapan usulan umk tahun 2024, sudah ditetapkan berdasarkan hasil rapat di gelanggang dewan pengupahan. 
dalam rapat, terus dia, dewan pengupahan menghasilkan nominal umk yang selanjutnya diusulkan kepada gubernur, sesuai dengan mekanisme yang diatur. 
"ranah kabupaten sifatnya hanya mengusulkan. nanti akan dikaji oleh gubernur sebagai representasi dari pemerintah pusat yang ada di daerah. kita sudah ngusulkan. sedangkan diproses," ujar sutrino, di kantornya, selasa, 17 desember 2024. 
baca juga:umk 2025 bengkulu utara naik?, ini kilas balik rapat dewan pengupahan 2023
baca juga:kenaikan ump bengkulu = umn, usin: kita kawal implementasinya
untuk diketahui, kabupaten bengkulu utara telah menetapkan usulan umk pada kamis, 12 desember 2024. dengan nominal yang telah ditetapkan, trino menerangkan angka usulan yang telah disepakati dewan pengupahan kabupaten periode 2024-2027 tersebut, sepakat merujuk pada penetapan indeks upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah. 
"usulan umk sebesar rp2.754.653,32, itu 6,5 persen kenaikannya dari umk sebelumnya," terangnya. arsip ru, umk bengkulu utara 2024 sebesar rp2.586.529,13. itu artinya, peningkatan umk yang telah disepakati dewan pengupahan kabupaten itu mengalami kenaikan sebesar rp168.124,39. 
beberapa parameter yang menjadi rujukan pihaknya dalam menetapkan umk 2025, diterangkan trino mulai dari data badan pusat statistik (bps), seperti laju inflasi, peningkatan laju ekonomi dan beberapa parameter lainnya dan yang utama adalah indeks upah minimum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 
"dari serangkaian pembahasan yang dilakukan. disepakatilah peningkatan 6,5 persen. pembahasan juga melibatkan tenaga ahli," terangnya. 
baca juga:kenaikan ump bengkulu minimal 10 persen
baca juga:umn naik 6,5 persen, usin abdisyah: kenaikan ump minimal 20 persen
terpantau, dr muhammad rusdi, se, m.si dari universitas bengkulu turut memberikan paparan. rusdi terlibat dalam penetapan ump bengkulu tahun 2025 yang telah ditetapkan kemarin. 
dia juga terlibat dalam penetapan umk di beberapa kabupaten lain di provinsi bengkulu. posisinya dalam dewan pengupahan kabupaten bengkulu utara sebagai wakil ketua yang sekaligus merangkap sebagai anggota.
pernah juga diwartakan ru pada hasil rapat penetapan umk 2024 oleh dewan pengupahan yang terdiri dari pemerintah, asosiasi perusahaan dan serikat pekerja, dihadiri apindo dan spsi. 
pemda juga menghadirkan akademisi yang dekan fakultas ekonomi universtas bengkulu (unib) dalam kapasitasnya sebagai ahli yakni dr muhammad rusdi. 
baca juga:umn naik 6,5 persen, usin abdisyah: kenaikan ump minimal 20 persen
baca juga:usin: ump 2025 idealnya naik 20 persen
dalam kajiannya menyampaikan, salah satu poin untuk dapat menyampaikan usulan umk, harus mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang wajib lebih tinggi dari provinsi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. 
turut dipaparkan, anatomi pertumbuhan dalam kurun waktu yang menjadi parameter, didominasi dengan pertumbuhan positif. merujuk data badan pusat statistik (bps) sebagai bejana data resmi pemerintah, dominasi angka pertumbuhan ekonomi kabupaten saat itu, terjadi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. minus tahun setelahnya yakni 2022.
tak seluruh kabupaten tetapkan umk 
kabupatan/kota bisa saja tidak menetapkan umk, sehingga wajib merujuk ump yang telah ditetapkan gubernur atau umk yang ditetapkan oleh gubernur.
jumlah daerah di wilayah provinsi bengkulu yang menetapkan umk, akan kentara dari keputusan gubernur nantinya. seperti halnya pada tahun lalu, lewat keputusan gubernur bengkulu nomor : g.486.dkktrans tahun 2023 tentang upah minimum kabupaten/kota provinsi bengkulu tahun 2024, diketahui hanya 3 kabupaten dan 1 kota yang memiliki umk.
baca juga:bengkulu utara usulkan ke gubernur umk jadi rp2.754.653,52 
baca juga:empat daerah di bengkulu dengan umk tertinggi 
keempatnya adalah kabupaten mukomuko, kabupaten bengkulu utara, bengkulu tengah dan kota bengkulu. diterangkan dalam keputusan gubernur rohidin mersyah pada 30 november 2023 besarannya sebagai berikut: 
- kabupaten mukomuko sebesar rp 2.865.839,43; 
- kota bengkulu sebesar rp 2.751.802,29; 
- kabupaten bengkulu tengah sebesar rp 2.644.915,82; 
- kabupaten bengkulu utara sebesar rp 2.586.529,13. 
dalam peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025, menegaskan gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral provinsi. gubernur juga dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota. 
baca juga:umk 2025 bengkulu utara naik?, ini kilas balik rapat dewan pengupahan 2023
baca juga:kenaikan ump bengkulu = umn, usin: kita kawal implementasinya
dari penugasan wajib dan dapat itu, gubernur hanya dapat menetapkan untuk sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya. 
selain itu, tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan. sektor tertentu yang ditegaskan dalam ayat 3, tercantum dalam klasifikasi baku lapangan usaha indonesia. 
perihal nominal, ditegaskan pada pasal 8 ayat 1 menjelaskan, nilai upah minimum sektoral provinsi harus lebih tinggi dari nilai upah minimum provinsi. kemudian, nilai upah minimum sektoral kabupaten/kota harus lebih tinggi dari nilai upah minimum kabupaten/kota.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 18 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan