Kepastian Pilkades 2025, 27 Desa Tunggu Aturan Turunan

Reporter: Abdurrahman Wachid |

Editor: Ependi |

Senin , 16 Dec 2024 - 22:05

Kepala DPMD Kabupaten Bengkulu Utara, Rahmat Hidayat, S.STP. M.Si-Radar Utara/Abdurrahman Wachid-

kepastian pilkades 2025, 27 desa tunggu aturan turunan                            radarutara.bacakoran.co - anggaran pemilihan kepala desa (pilkades) tahun 2025 di kabupaten bengkulu utara telah ajukan kisaran rp 300 juta.
namun kepastian pelaksanaan pilkades di sejumlah desa di kabupaten bengkulu utara tak kunjung di terima oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (dpmd).
bahkan belum lama ini dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (dpmd) bengkulu utara melakukan koordinasi langsung dengan kementerian dalam negeri.
kepala dpmd kabupaten bengkulu utara, rahmat hidayat, s.stp. m.si, mengungkapkan bahwa hasil koordinasi yang dilakukan bahwa hingga saat ini pemerintah pusat sedang menggodok aturan turunan terkait pelaksanaan pilkades tahun 2025 ini.
baca juga:pilkades paw tunggu aturan turunan 
baca juga:anggaran untuk pilkades belum tercover di apbd murni, begini kata dewan
"kita juga masih menunggu peraturan pemerintah, baru pemerintah daerah lanjut akan menyusun aturan turunannya juga,"ujar rahmat hidayat, s.stp., m.si. pada hari senin, 16 desember 2024.
artinya, setelah surat edaran (se) dari pemerintah pusat tersebut telah diterimanya, maka barulah pihak pemda akan merumuskan revisi perda tentang pilkades atau jika mendesak, sembari menyusun perda, bisa juga pemerintah daerah membuat perkada sebagai juknis pelaksaan pilkades.
sementara itu, disinggung soal anggaran untuk pelaksaan pilkades, pihak dpmd mengatakan bahwa telah dimasukkan di anggaran tahun 2025 mendatang.
 "kalau untuk anggaran pilkades, sudah kami masukkan,"jelasnya.
baca juga:27 desa akan gelar pilkades 2025, dpmd: anggaran siap, tunggu se pemerintah pusat
baca juga:dana pilkades paw harus disiapkan
diketahui, kemungkinan tertundanya pilkades ini pasca terbitnya undang-undang (uu) nomor 3 tahun 2024 adalah undang-undang republik indonesia tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang di undangkan pada 25 april 2024 lalu. 
perubahan didalamnya diantaranya ada perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan maksimal dua periode. 
sebelumnya, disebutkan oleh dpmd bengkulu utara, saat ini di kabupaten bengkulu utara ada 27 desa yang kepala desanya diisi oleh pjs atau pejabat pns yang di tunjuk oleh pemerintah.
"hingga saat ini ada 27 desa yang dipimpin oleh pjs, dan satu desa lagi sedang pengusulan pjs nya," ujarnya.
baca juga:belum ada pembahasan pilkades 2025 
baca juga:masih ada yang tanya, ini tahapan utama pilkades paw
sebagai informasi, penundaan pilkades di seluruh indonesia ini atas dasar surat edaran (se) kementerian dalam negeri (kemendagri) no. 100.3.5.5/244/sj tentang pelaksanaan pilkades pada masa pemilu dan pilkada serentak 2024.
juga untuk kabupaten bengkulu utara, dalam se itu pilkades ini akan ditunda pelaksanaan hingga tahun 2025. 
sebelumnya, pada tahun 2023 lalu, berjumlah 19 desa di kabupaten bengkulu utara dipimpinn oleh pjs, pasalnya telah ditinggalkan oleh kepala desa lantaran telah habis masa periodenya.
ditambah lagi ditahun 2024 ini ada 7 desa yang menyusul ditinggalkan kepala desanya lantaran juga habis masa periode.
baca juga:pilkades gelombang i di mukomuko dilaksanakan tahun 2030
baca juga:37 desa di mukomuko gelar pilkades serentak tahun 2026
tambahan dua desa lagi juga segera diisi oleh pjs, tepatnya desa serangai dan genting perangkap lantaran kadesnya meninggal dunia. desa itu juga akan diikutkan untuk mengikuti pilkades serentak yang saat ini sedang di godok aturannya di tataran kementerian.  
artinya, apabila pilkades di kabupaten bengkulu utara dilakukan di tahun 2025 ini, bakal ada 28 desa yang akan melakukan pesta demokrasi pilkades kembali.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 17 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan