Penting Bagi ASN Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan

BENGKULU RU - Dalam kehidupan sehari-hari, seoraong Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai penting untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Ini ditegaskan Pelaksana Harian (Plh). Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Dr. Haryadi, S.Pd, M.Pd, M.Si diwawancarai usai membuka edukasi keuangan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, Kamis 12 Desember 2024.

Menurut Haryadi, literasi keuangan merupakan kemampuan dan pemahaman seseorang untuk mengelola keuangannya. Sedangkan inklusi, merupakan akses seseorang terhadap produk dan layanan keuangan

"Kedua poin itu sangat penting, karena menyangkut pelolaan keuangan para ASN," ungkap Haryadi.

BACA JUGA:Dorong Penguatan Literasi di Provinsi Bengkulu

BACA JUGA:Edukasi dan Literasi Keuangan Faktor Penting Tumbuhkan Ekonomi

Maka dari itu, lanjut Haryadi, melalui edukasi keuangan, para ASN nantinya dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya. Termasuk literasi dan inklusi keuangan itu tadi.

"Misalnya pemahaman tetan investasi pasar modal, kewaspadaan terhadap investasi bodong, pinjaman online ilegal, judi online, serta pengetahuan mengenai keuangan syariah," kata Haryadi.

Haryadi menambahkan, ketika ASN memahami literasi dan inklusi keuangan ini, tentunya diharapkan dapat menularkannya kepada masyarakat di Provinis Bengkulu.

"Sehingga kedepannya dapat tercipta iklim investasi yang lebih baik, dan memperkuat perekonomian sekaligus pemahaman terkait keuangan syariah. Tentu dalam implementasinya nanti tetap membutuhkan kolaborasi," tambah Haryadi.

BACA JUGA:Investasi Bodong Masih Terjadi, Literasi Lembaga Pemerintah Masih Rendah?

BACA JUGA:Literasi Digital, Usin: Tingkatkan Kesadaran dan Keamanan Digital

Sementara Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu, Ayu Laksmi Syntia Dewi melalui Kepala Bagian PEPK dan LMS, Delpa Susianti menerangkan, mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, target inklusi keuangan tahun 2024 berada pada angka 90 persen. 

"Ini menunjukkan jika dalam tahun ini, 90 persen penduduk Indonesia ditargetkan sudah mengakses keuangan atau pelayanan/jasa keuangan," terang Delpa.