29 BUMDes di Mukomuko Sudah Berbadan Hukum

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Jumat , 06 Dec 2024 - 21:54

Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Wagimin-Radar Utara/ Wahyudi -

29 bumdes di mukomuko sudah berbadan hukum                            mukomuko.radarutara.bacakoran.co - dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) kabupaten mukomuko menyatakan.
hingga sekarang ini terdata baru ada sebanyak 29 badan usaha milik desa (bumdes) yang berbadan hukum.
bumdes ini bergerak di sejumlah usaha, seperti  usaha simpan pinjam, dan yang lainnya. kepala dpmd mukomuko, ujang slamet, s.pd melalui kabid pemerintahan desa dan keluarahan, wagimin menyatakan.
dari hasil evaluasi di lapangan, puluhan bumdes yang berbadan hukum itu usahanya sangat maju sekali.
baca juga:di mukomuko baru ada 29 bumdes berbadan hukum
baca juga:sudah disuntik dana pemeritahan, 73 bumdes di mukomuko 'sekarat'
"benar sekali, usaha yang mereka tekuni selama ini sudah sangat maju.. bahkan omset mereka cukup besar," katanya.
dari sebanyak 148 desa di kabupaten mukomuko, terdata ada sebanyak 146 desa yang sudah mememiliki bumdes.
hanya saja ada sebagian diantaranya belum berbadan hukum. namun dari hasil evaluasi di lapangan, dari 146 bumdes ini.
separuhnya atau sebanyak 73 bumdes dinyatakan tidak aktif. yang melatarbelakangi puluhan bumdes itu tidak aktif, seperti bubarnya pengurus, usaha simpan pinjam macet, dan lainnya.
baca juga:ragam permasalahan bumdes di temukan inspektorat
baca juga:mudahkan kerjasama, bumdes harus berbadan hukum
namun begitu, kata wagimin, karena bumdes tersebut sudah mendapatkan suntikan dana dari pemerintah melalui apbdes.
maka dana yang digelontorkan ke bumdes harus dipertanggunhjawabkan meski kondisi bumdes itu sekarat.
"harus dipertanggungjawabkan dana penyertaan modal untuk bumdes. karena dana itu bukan dana hibah. meski kondisi bumdes itu sakit," katanya.
terkait hal itu, pihaknya telah memberikan penyuluhan kepada pengurus bumdes dengan melibatkan  pemerintah desa dan bpd setempat.
baca juga:ragam permasalahan bumdes di mukomuko sulit maju
baca juga:tidak ada ampun, lima saksi perkara bumdes dipanggil jaksa
bahkan pengurus yang tidak aktif termasuk pengurus yang sudah mengundurkan diri tetap ia panggil agar mereka bisa mempertanggungjawabkan dana penyertaan modal itu. ditambahkannya, untuk kegiatan penyuluhan ini belum bisa terkaper secara keseluruhanya. lantaran terbatasnya tenaga, waktu dan biaya.
"dari 15 kecamatan di kabupaten mukomuko. baru ada 8 kecamatan yang bisa kita datangi. mudah-mudahan saja, bumdes yang tersebar di 7 kecamatan lainnya, bisa kita datangi tahun 2025 mendatangkan," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 7 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan