Rumuskan Perkada Penghapusan BPHTB Khusus

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 04 Dec 2024 - 20:11

Rumuskan Perkada Penghapusan BPHTB Khusus -Radar Utara/Benny Siswanto-

Utamanya seperti BPHTB. Bapenda sebagai otoritas pemburu PAD, acap mendapatkan "rejeki harimau" dari BPHTP untuk menyokong PAD seperti ketika perusahaan-perusahaan yang melakukan pembelian lahan atau memiliki perizinan atas pembaruan ijin seperti Hak Guna Usaha (HGU).

Pantauan RU, sumber PAD ini pada 2023 pernah didapatkan dengan nilai potensial yang mencapai angka fantastis ketika PT Purnawira Dharma Upaya (PDU) mendapatkan pembaruan HGU atas kebun sawitnya.

Maka potensi itu juga sedianya bisa didapatkan daerah atas areal-areal izin usaha seperti pada kawasan perkebunan yang dikerjasamakan menjadi izin usaha pertambangan.

Take over kawasan izin dari perusahaan ke perusahaan baru juga memungkinkan, menjadi pundi-pundi bagi daerah. Selain perorangan yang melakukan transaksi pembelian tanah dan bangunan.

"Kalau estimasi BPHTP kita di kisaran Rp 1 miliar," ungkap Markisman, dibincangi sebelum rapat.

Akan tetapi, penghapusan BPHTB dan PGB ini, Markisman masih menyampaikan optimismenya dalam memburu PAD yang sudah dikunci dalam asumsi pendapatan daerah dalam APBD 2024.

Bapenda diketahui mendapatkan tugas menghimpun pendapatan di angka Rp 27 miliar tahun depan. Angka tersebut sudah tercapai pada tahun sebelumnya,

Ceruk PAD dalam dekade terakhir masih didominasi dari Pajak Penerangan Jalan yang mencapai Rp 15 miliar per tahunnya. Idealnya, terus meningkat setiap tahun sejalan dengan penambahan jumlah pelanggan listrik PLN yang tahun 2024 saja mencapai 89 ribu pelanggan.

Belum lagi, soko PAD akan kembali bertambah dengan pemberlakukan opsen pajak kendaraan berdasarkan Perda PDRD sejalan dengan implementasi UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).

Terpisah, Kabag Hukum, Isyalia Yurdha, SH, MH, dikonfirmasi membenarkan secara mekanisme regulasi yang tengah dibidani daerah ini, merupakan bagian dari program dalam asta cita Presiden Prabowo.

rumuskan perkada penghapusan bphtb khusus                             radarutara.bacakoran.co - daerah saat seluruh indonesia saat ini tengah menggeber, direktif berjenjang terkait dengan penghapusan kewajiban bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) serta persetujuan bangunan gedung (pbg). 
keduanya objek pemungutan pajak daerah itu, menjadi komponen asta cita prabowo-gibran yang akan menerapkan program jutaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) yang dimulai tahun 2025. 
itu artinya, setiap daerah di indonesia mesti memburu direktif mandatory ini. pasalnya, produk hukum yang tidak melalui harmonisasi layaknya produk-produk hukum lain itu menjadi regulasi strategis yang ditenggat wajib rampung selambat-lambatnya 27 desember 2024. 
kepala badan pendapatan daerah (bapenda) kabupaten bengkulu utara, markisman, s.pi, mm, saat dikonfirmasi ru menerangkan, tim di daerah masih melakukan penyelarasan regulasi dan teknis, karena melibatkan lintas sektor lini daerah, dalam pembuatan regulasinya. 
baca juga:pemkab tekankan opd di mukomuko taat bayar pajak kendaraan dinas
baca juga:penuhi target pad, realisasi pajak dan retribusi daerah digenjot
"hari ini kita kembali melakukan pembahasan bersama dengan lintas sektor teknis hingga kajian soal mekanisme perumusannya di sektor hukumnya," ujar markisman, di kantornya, rabu, 4 desember 2024. 
tampak lintas sektor seperti dari dinas pupr, dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dinas perizinan hingga kabag hukum duduk bersama mencermati rancang bangun draf peraturan daerah yang diburu waktu itu di kantor bapenda. 
beberapa poin yang masih mesti dilakukan daerah, seperti mempersiapkan rujukan tentang objek regulasi yang masuk dalam klasifikasi mbr. 
konon, program yang bernuansa sosial ini, tidak merujuk kepada data terpadu kesejahteraan sosial atau dtks yang dikelola kementerian sosial (kemensos). 
baca juga:pajak mblb/galian c masih minim, bapenda akan genjot di desember
baca juga:target pajak meningkat, bapenda: gardu induk listrik tahun 2025 aktif
disebut-sebut, parameter penetapannya merujuk pada data lain, seperti berpenghasilan rerata rp 7 juta perbulan bagi mereka yang belum kawin dan penghasilan rp 8 juta perbulan bagi mereka yang sudah kawin. 
bagaimana dengan anatomi pad yang sudah diproyeksikan? markisman belum mengungkap secara detail. namun dia berujar, komposan yang akan masuk dalam regulasi ini merupakan komponen yang menjadi bagian pundi-pundi daerah.
utamanya seperti bphtb. bapenda sebagai otoritas pemburu pad, acap mendapatkan "rejeki harimau" dari bphtp untuk menyokong pad seperti ketika perusahaan-perusahaan yang melakukan pembelian lahan atau memiliki perizinan atas pembaruan ijin seperti hak guna usaha (hgu). 
pantauan ru, sumber pad ini pada 2023 pernah didapatkan dengan nilai potensial yang mencapai angka fantastis ketika pt purnawira dharma upaya (pdu) mendapatkan pembaruan hgu atas kebun sawitnya. 
baca juga:optimalisasi pajak daerah, pemda di bengkulu perkuat sinergitas
baca juga:percepat setoran pajak pbb, telat dikenakan denda 2 persen
maka potensi itu juga sedianya bisa didapatkan daerah atas areal-areal izin usaha seperti pada kawasan perkebunan yang dikerjasamakan menjadi izin usaha pertambangan. 
take over kawasan izin dari perusahaan ke perusahaan baru juga memungkinkan, menjadi pundi-pundi bagi daerah. selain perorangan yang melakukan transaksi pembelian tanah dan bangunan. 
"kalau estimasi bphtp kita di kisaran rp 1 miliar," ungkap markisman, dibincangi sebelum rapat. 
akan tetapi, penghapusan bphtb dan pgb ini, markisman masih menyampaikan optimismenya dalam memburu pad yang sudah dikunci dalam asumsi pendapatan daerah dalam apbd 2024. 
baca juga:pemkab tekankan opd di mukomuko taat bayar pajak kendaraan dinas
baca juga:penuhi target pad, realisasi pajak dan retribusi daerah digenjot
bapenda diketahui mendapatkan tugas menghimpun pendapatan di angka rp 27 miliar tahun depan. angka tersebut sudah tercapai pada tahun sebelumnya, 
ceruk pad dalam dekade terakhir masih didominasi dari pajak penerangan jalan yang mencapai rp 15 miliar per tahunnya. idealnya, terus meningkat setiap tahun sejalan dengan penambahan jumlah pelanggan listrik pln yang tahun 2024 saja mencapai 89 ribu pelanggan. 
belum lagi, soko pad akan kembali bertambah dengan pemberlakukan opsen pajak kendaraan berdasarkan perda pdrd sejalan dengan implementasi uu hubungan keuangan pusat dan daerah (hkpd). 
terpisah, kabag hukum, isyalia yurdha, sh, mh, dikonfirmasi membenarkan secara mekanisme regulasi yang tengah dibidani daerah ini, merupakan bagian dari program dalam asta cita presiden prabowo. 
baca juga:pajak mblb/galian c masih minim, bapenda akan genjot di desember
baca juga:target pajak meningkat, bapenda: gardu induk listrik tahun 2025 aktif
"dalam prosesnya, kita juga merujuk pada template yang telah disampaikan lembaga berwenang dan tetap konsultasikan secara efektif dengan subdit produk hukum daerah (phd) dirjen otonomi daerah, kementerian dalam negeri," ujarnya. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 5 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan