Awas Link Bansos Online, Jangan Klik. Penipuan!

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 28 Nov 2024 - 20:43

Awas Link Bansos Online, Jangan Klik. Penipuan!-Radar Utara/Benny Siswanto-

awas link bansos online, jangan klik. penipuan!                            radarutara.bacakoran.co - jangan membuka link yang mengabarkan bansos pkh 2024. itu penipuan!. pantauan ru, kejahatan siber itu, muncul di aplikasi telegram. 
nomor seluler, calon korban tetiba sudah masuk dalam grup percakapan. penelusuran ru, grup percakapan yang dinamai "akun terhapus" lewat kanal tersebut, pelaku mengirim link seolah-olah untuk akses pendaftaran yang bisa jadi membuat orang terbuai.
kepala dinas sosial bengkulu utara, agus sudrajat, skm, m.si, saat dikonfirmasi, lugas mengatakan link pendaftaran dalam aplikasi telegram, merupakan praktik penipuan. 
"terima kasih atas konfirmasinya dari ru. ini akan menjadi informasi penting, agar masyarakat tidak terkena penipuan. jangan meng-klik link tersebut. murni penipuan itu," ujar agus sudrajat, kamis, 28 november 2024. 
baca juga:oknum mantan kades tepis laporan dugaan penipuan yang menyeret namanya, ht: saya tidak kabur!
baca juga:oknum mantan kades bukit makmur dipolisikan perkara dugaan penipuan rp665 juta
dia menyampaikan, sebelumnya pernah terjadi praktik serupa, namun dengan modus yang berbeda. dicerita agus, saat itu aksi penipuan lewat pesan elektronik kepada pengguna gawai.
"masyarakat agar tidak mengakses, khususnya link yang dikirimkan lewat pesan masuk. diduga kuat, informasi tersebut adalah praktik penipuan siber," ujarnya agus sudrajat, kamis, 25 april 2024. 
untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lanjut agus, masyarakat dapat melakukan pengecekan bansos seperti pkh, bpnt, jkn pbi, bisa melalui aplikasi resmi kemensos (siks-ng). 
"sudah ada di setiap desa/kelurahan yang ada di kabupaten bengkulu utara. bisa juga langsung mendatangi gerai dinsos yang ada di mall pelayanan publik dengan membawa foto copy kk, kartu keluarga sejahtera (apabila sudah ada)," pesannya, menginformasikan.
baca juga:awas penipuan! jangan pernah kasih kode otp sembarangan 
baca juga: doyan belanja online! 7 langkah ini agar kamu aman, terhindar penipuan
"jangan sampai nanti, karena ceroboh link diklik, bukan tidak mungkin menguras rekening. kuat diduga ini kejahatan phising," ungkapnya.
dijelaskannya, pkh yang merupakan bagian dari program kemensos, dalam konfirmasi pencairannya, tidak dilakukan langsung kepada orang per orang. 
konfirmasi data sebagai komponen surat perintah pencairan dana atau sp2d, akan disampaikan oleh pemerintah dalam sebuah beleid resmi. 
kemudian, terus agus, keputusan tersebut akan disampaikan kepada pelaksana penyalur program sosial seperti pkh yang memiliki beberapa komponen, meliputi ibu hamil, lansia, pelajar, termasuk disabilitas. 
baca juga: jangan sampai kena! kenali 4 modus penipuan digital dan begini cara mengatasinya
baca juga:waspada ! modus penipuan anak jatuh di wc sekolah
"konfirmasi dari pemerintah itu tidak dilakukan kepada orang per orang tapi dalam format surat keputusan," jelasnya mengedukasi. 
"bukan lewat pesan singkat begitu," tegasnya lagi. 
lantas, agus pun menyeru agar masyarakat untuk memblokir setiap informasi-informasi yang tidak jelas kebenarannya. langkah ini sangat penting, mengantisipasi human error, sehingga calon korban justru mengakses link yang tertera dalam format pesan berantai atau di dalam grup percakapan. 
dia menyampaikan, kabupaten mendapatkan tambahan kuota pkh sebanyak 14.134 keluarga penerima manfaat (kpm). kata agus, bantuan yang terdiri beberapa komponen itu, diambil dari kpm pada program bantuan pangan non tunai atau bpnt. 
baca juga:oknum mantan kades tepis laporan dugaan penipuan yang menyeret namanya, ht: saya tidak kabur!
baca juga:oknum mantan kades bukit makmur dipolisikan perkara dugaan penipuan rp665 juta
lebih jauh, setiap penambahan kuota pihaknya langsung menurunkan alokasi kepada desa dan kelurahan yang dilakukan secara berjenjang lewat operator yang sudah terintegrasi. 
"daerah sudah berhasil membangun sistem, sehingga tindaklanjut atas kuota tambahan atau pun pengusulan kpm, dapat dilakukan langsung dari desa dan kelurahan melalui operator," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 29 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan